Jokowi: Negara Ini Kebanyakan Aturan

Foto: Presiden Joko Widodo (Jokowi)berbicara dalam Rembuk Nasional 2017, 3 Tahun Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla' di Arena JIEXPO Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (23-10-2017)

KIBLAT.NET, Jakarta – Saat berpidato dalam acara ‘Rembuk Nasional 2017, 3 Tahun Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla’, Presiden Joko Widodo menyebut di Indonesia kebanyakan aturan.

“Negara ini kebanyakan aturan, kebanyakan regulasi,” kata Jokowi di Arena JIEXPO Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (23/10/2017) malam.

Dia lantas menyebut ada 42.000 aturan baik itu berupa Undang undang, Peraturan Pemerintah, maupun Peraturan Presiden. Jokowi juga menyebut peraturan gubernur dan walikota banyak yang tumpang tindih. “Ada yang bertentangan,” sambung mantan Walikota Solo.

Jokowi mengungkapkan pemerintah pernah berupaya untuk menghapus 3.153 Peraturan Daerah (Perda). Namun, ketika ada pihak yang mengajukan uji materi atau judicial review di Mahkamah Konstitusi pemerintah kalah.

Jokowi juga mengimbau kepada jajaran kabinet kerja untuk menghapus aturan tanpa melakukan kajian. Sebab, menurutnya kajian-kajian yang dilakukan hanya akan memperlambat proses penghapusan.

“Kalau itu dihapus pake kajian, 100 tahun nggak selesai. Nggak usah kajian, lihat hapus, lihat hapus,” ujarnya.

Banyaknya aturan itu dinilai Jokowi menjadi problem di lapangan. “Saya sampaikan gubernur, walikota, nggak usah buat Perda lagi. Setahun cukup. Saya katakan ke DPR setahun cukup, asal berkualitas. Jangan UU dijadikan proyek,” ucapnya.

Perlu diketahui, di era Jokowi pernah muncul kebijakan penghapusan Perda yang dianggap bertentangan dengan aturan di atasnya, termasuk Perda larangan Miras. Belakangan, Menteri Hukum dan HAM juga mengeluarkan Perppu Nomor 2 tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan yang kontroversial, meski sebelumnya telah ada Undang-undang tentang ormas.

BACA JUGA  KPI Peringatkan 11 Stasiun TV Terkait Iklan BLACKPINK Shopee

Masa pemerintahan Jokowi- Jusuf Kalla telah berlangsung selama tiga tahun, dan akan berakhir pada 2019 mendatang. Memasuki tahun ketiga ini banyak pihak yang melayangkan kritikan terhadap kinerja pemerintah, termasuk demo yang dilakukan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Seluruh Indonesia yang berakhir ricuh beberapa waktu lalu.

Reporter: Taufiq Ishaq
Editor: Imam S.

Ikuti Topik:

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Baca Juga

Menggantung Demokrasi di Monumen Akal Sehat

Suara Pembaca - Selasa, 11/12/2018 12:06

Menakar Kelayakan Jokowi Dua Periode

Opini - Kamis, 22/11/2018 14:29

4 Tahun Pemerintahan Jokowi-JK, Begini Catatan KontraS

Indonesia - Jum'at, 19/10/2018 15:42