×

Pengakuan Al-Quds sebagai Ibukota Israel Dukungan terhadap Penjajahan

Foto: Seorang pria Palestina berjalan melewati Dome of Rock di kompleks Masjid Al-Aqsa setelah sholat Jum'at di Kota Tua Yerusalem pada tanggal 11 November 2016. (AFP)
... shares

KIBLAT.NET, Jakarta-Pernyataan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel terus menuai kecaman. Ketua Fraksi PKS, Jazuli Juwaini, mengecam pernyataan sepihak tersebut dan menilai sebagai pernyataan provokatif yang mengancam kedamaian timur tengah dan mengoyak rasa perdamaian dan anti penjajahan di seluruh dunia.

“Pernyataan itu, sama saja bentuk dukungan terhadap penjajahan dan penindasan terhadap rakyat Palestina dan melukai 1,7 milyar umat Islam dan umat-umat lain yang cinta perdamaian dan kedamaian dunia,” ujarnya kepada Kiblat.net melalui keterangan tertulis pada Kamis (07/12/2017).

Menurutnya, tindakan Presiden Trump yang secara sepihak mengakui Al Quds sebagai Ibukota Israel merupakan blunder politik Pemerintahan AS. Ia juga mempertanyakan motif dan tujuannya. Maka, Pemerintah AS dan Kedutaannya di Jakarta harus menjelaskan.

“Karena ini sensitif bagi bangsa Indonesia bahkan dunia” ucapnya.

Jazuli menilai, Indonesia punya posisi diplomasi yang jelas dan tegas atas Palestina. Sejalan dengan amanat pembukaan UUD 1945, lanjutnya, Indonesia menentang penjajahan di atas dunia termasuk penjajahan Israel atas tanah dan rakyat Palestina.

“Pemerintah Indonesia selama ini selalu terdepan dalam mendukung upaya mewujudkan Palestina merdeka. Fraksi PKS mendukung penuh protes keras Pemerintah RI atas pengakuan sepihak Al Quds sebagai Ibukota Israel atas dasar amanat konstitusi, solidaritas sebagai negara muslim terbesar dunia, dan atas dasar kecintaan pada perdamaian dunia dan anti penjajahan” tegas Jazuli.

Selain itu, anggota Komisi I ini mendesak Presiden Trump dan Pemerintah AS untuk menganulir pernyataannya atau pengakuan sepihak itu jika masih ingin dianggap sebagai negara demokrasi yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Ia menjelaskan, banyak kajian serta keputusan yang menegaskan Israel tidak memiliki hak atas Jerusalem.

Ia juga menegaskan bahwa Badan PBB untuk Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan (UNESCO) bahkan telah mengeluarkan resolusi yang mengecam kegiatan penggalian arkeologi oleh Israel di Jerusalem. UNESCO menyebutnya sebagai pelanggaran hukum internasional.

“Apa yang dilakukan Pemerintah AS sama saja mengabaikan dan melanggar resolusi badan-badan dunia dan mengabaikan upaya perdamaian dan penghormatan atas hak asasi manusia,” pungkas Jazuli.

Reporter: Taufiq Ishaq
Editor: Syafi’i Iskandar

... shares

Apa Reaksi Anda Tentang Artikel Ini?

Ikuti Topik:

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Baca Juga

Inilah Isi Petisi Aksi Bela Palestina

Indonesia - Ahad, 17/12/2017 12:55