Jenderal Polisi Dijadikan Pj Gubernur, Pakar Hukum: Itu Kacau Balau

Foto: Pakar Hukum Universitas Juanda Bogor, Muhammad Taufik

KIBLAT.NET, Solo – Dua orang perwira tinggi Polri diusulkan menjadi pejabat (Pj) gubernur di Provinsi Jawa Barat dan Sumatera Utara menjelang Pilkada Serentak 2018. Pakar hukum menyebut adanya usulan itu menunjukkan situasi kacau balau.

Kementerian Dalam Negeri mengusulkan dua perwira tinggi kepolisian berpangkat inspektur jenderal untuk mengisi kekosongan kursi gubernur di Provinsi Jawa Barat dan Sumatera Utara. Adapun dua nama jenderal tersebut adalah Asisten Operasi Kapolri Irjen M Iriawan dan Kadiv Propam Polri Irjen Martuani Sormin.

Dengan adanya usulan itu, pakar hukum Universitas Juanda Bogor, Muhammad Taufik menyebut Mendagri melanggar undang-undang. “Setidaknya dia melanggar pasal 28 ayat 3 UU No 2 2002 tentang Undang-undang Kepolisian,” ungkapnya kepada kiblat.net di Surakarta pada Rabu (31/01/18).

Taufik menjelaskan berdasarkan undang-undang itu polisi boleh menjabat sebagai gubernur atau mendapatkan jabatan lain selain di kepolisian dengan syarat harus mengundurkan diri dari jabatannya di kepolisian. Atau, ayang bersangkutan dialihkan sebagai PNS.

Karena menurutnya, jika polisi aktif dijadikan sebagai Pj gubernur maka dikhawatirkan polisi tersebut tidak bisa objektif. Taufik menyebut polisi tidak akan bisa independen.

“Tidak mungkin independen. Jadi Pasal 28 ayat 3 itu jelas, itu boleh kalau dia itu mengundurkan diri,” terangnya.

Taufik menduga ada upaya manipulasi terkait munculnya usulan pejabat polri aktif menjadi Pj gubernur. Pasalnya, selama ini yang dijadikan contoh adalah penunjukan Inspektur Jendral Briktalo Tewu sebagai Plt Gubernur Sulawesi barat.

BACA JUGA  4 Tahun Pemerintahan Jokowi-JK, Begini Catatan KontraS

Tetapi, Talo Tewu ditunjuk menjadi plt gubernur saat tak lagi berstatus polisi aktif. Saat itu ia sudah menjadi PNS dan menjadi staf ahli Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan.

“Jadi menurut saya itu kacau balau,” tandas Taufik.

Reporter: Reno
Editor: Imam S.

Ikuti Topik:

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Baca Juga

Jangan Dipaksakan Anggota Polri Jadi Pj Gubernur

Indonesia - Jum'at, 02/02/2018 05:21

Polri Jadi Pj Gubernur, SNH: Ada Dua Aturan Dilanggar

Indonesia - Kamis, 01/02/2018 20:11