×

UU MD3 Disahkan, Pemuda Muhammadiyah: Politisi Ingin Berkuasa Tanpa Batas

Foto: Ketua Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak

KIBLAT.NET, Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah resmi mengesahkan revisi Undang-undang MD3, dengan tambahan pada tiga pasal. Politisi dinilai ingin berkuasa tanpa batas.

RUU MD3 telah disahkan oleh DPR RI menjadi undang-undang dalam rapat paripurna, Senin (12/02/2018). Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) itu menggantikan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014.

Ada penambahan kuasa tambahan dalam tiga pasal UU MD3 baru. Ketiga pasal tersebut adalah tambahan pasal 73 mengenai mekanisme pemanggilan paksa dengan bantuan polisi, tambahan pasal 122 mengenai langkah hukum Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) kepada siapa pun yang merendahkan DPR dan anggota DPR, serta tambahan pasal 245 pemanggilan dan permintaan keterangan penyidik kepada DPR harus mendapat persetujuan tertulis presiden dan pertimbangan MKD.

Ketua PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak menyebut disahkannya UU MD3 yang baru itu menyeret Indonesia ke era kegelapan demokrasi. “Ternyata politisi kita ingin berkuasa tanpa batas,” katanya dalam pernyataan tertulis, Selasa (13/02/2018).

“Bahkan mau mempersulit proses hukum dan memperoleh kekebalan hukum, dan anti kritik,” imbuhnya.

Dahnil menyebut watak otoritarian menjadi virus yang menyebar dan menjangkiti semua politisi yang memiliki kekuasaan. Menurutnya, DPR dan Parpol kehilangan otoritas moral untuk bicara demokrasi serta hak masyarakat sipil yang ada didalamnya. Mereka dinilai secara berjamaah “membunuh” demokrasi yang sudah dibangun sejak reformasi lalu.

BACA JUGA  Kuasa Dicabut, Kapitra Ampera Bukan Lagi Pengacara Ustaz Abdul Somad

“Publik tidak boleh berdiam diri, hak-hak dasar kita akan dengan mudah dirampas mereka yang ingin memiliki kekuasaan tanpa batas, dan ingin memperoleh kekebalan hukum serta mengendalikan hukum tersebut,” tandas Dahnil.

Reporter: Imam S.
Editor: Wildan Mustofa

Ikuti Topik:

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Baca Juga

DPR Minta Gempa Lombok Dijadikan Bencana Nasional

Indonesia - Ahad, 12/08/2018 06:30