Menhub Terapkan Kebijakan Ganjil-Genap di Tol Jakarta-Cikampek, Ini Alasannya

Foto: Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

KIBLAT.NET, Bekasi – Operasi Green Line dan Pemberlakuan Paket Kebijakan di Tol Jakarta-Cikampek khususnya di ruas pintu tol Bekasi Timur dan Barat mulai diberlakukan hari Senin (12/03/2018). Melalui kebijakan ini Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi berharap masyarakat beralih menggunakan angkutan umum massal.

“Melalui kebijakan ini, akhirnya kita mengharapkan masyarakat itu beralih ke angkutan massal seperti LRT, MRT dan BRT,” kata Menhub dalam keterangan pers yang diterima Kiblat.net.

Operasi Green Line dan Pemberlakuan Paket Kebijakan meliputi Pengaturan Angkutan Barang (Gol. 3, 4 dan 5); Pengaturan Mobil Pribadi (Sistem Ganjil–Genap di Gate Tol); dan Prioritas Lajur Khusus Angkutan Umum (Bus Besar/Sedang). Kebijakan ini diambil untuk mengurangi dan menangani kemacetan di ruas Tol Jakarta–Cikampek.

Sebagai alternatif pemberlakuan pembatasan kendaraan pribadi ganjil-genap tersebut, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) bersama operator menyiapkan bus Transjabodetabek Premium. Masing-masing 25 unit di Mega City Bekasi Barat dan 23 unit di Grand Dhika Bekasi Timur.

“Bagi pengguna kendaraan yang terdampak pembatasan ganjil-genap dari Bekasi ke arah Jakarta diharapkan beralih menggunakan angkutan umum yaitu bus Transjabodetabek Premium yang disiapkan. Masyarakat bisa juga menggunakan angkutan umum reguler yang sudah beroperasi di kedua pintu tol tersebut menuju ke Jakarta,” kata Budi.

Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri, Irjen Royke Lumowa mengatakan penerapan paket kebijakan tersebut dapat mengurangi kepadatan kendaraan di dalam tol hingga 20 persen. Namun, Royke mengakui kebijakan baru ini akan berdampak di jalan non-tol.

BACA JUGA  Muslim Uighur Ditindas, HMI: Jangan Sampai Terjadi Juga di Indonesia

“Kendaraan yang tak sesuai aturan ganjil-genap terpaksa berpindah menggunakan akses sepanjang jalan Kalimalang,” ungkapnya seperti dikutip dari Liputan6.com.

Ke depannya kebijakan ini tidak hanya akan berlaku di Bekasi saja namun juga akan diberlakukan di Bogor, Depok dan Tangerang. Budi mengatakan akan terus melibatkan masyarakat secara maksimal.

“Sebesar apapun kritik dari masyarakat harus kita dengar dan kita coba dengan solusi bersama. Saya yakin kalau dari apa yang kita peroleh dari masyarakat, 90 persennya bersikap positif,” ujarnya.

Lebih lanjut, Budi meyakinkan akan terus melakukan evaluasi dan pengamatan secara detail. Pihaknya bersama Polri dan stakeholder lainnya akan membentuk tim yang akan melakukan pantauan. Karena pada dasarnya kebijakan ini adalah upaya yang dilakukan secara terpadu.

Turut hadir dalam kegiatan ini Kepala Kepolisian Republik Indonesia Tito Karnavian, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Budi Setiyadi, Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Bambang Prihartono, Kepala Korlantas Polri Royke Lumowa.

Reporter: Hafidz Syarif
Editor: M. Rudy

Ikuti Topik:

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Baca Juga