×

Ketika Istilah Terorisme Jadi Alat Negara

KIBLAT.NET- Menyusul aksi pembantaian oleh seorang warga kulit putih AS, Stephen Paddock, pada Ahad malam (01/10/2017) di Las Vegas, agak ganjil bahwa tidak banyak media arus utama maupun pejabat resmi Amerika yang mengaitkan atau sekedar bicara tentang terorisme secara publik. Padahal, di jagad medsos seperti Twitter dan portal berita online lainnya, tagar #terorisme sedemikian ngetren dan viral secara nasional. Ada yang mencoba menggali tabiat terorisme, termasuk apa definisi dari kata itu sendiri. Hanya dalam sehari, berbagai ragam pandangan dan komentar netizen terkait aksi teror Paddock mendominasi dunia maya menggantikan istilah “teror” yang biasanya sangat cepat keluar dari mulut aparat maupun penguasa. Diskusi publik tentang serangan teror oleh pria kulit putih Amerika itu juga menjadi trending-topic menggantikan sepinya media mainstream yang biasanya non-stop dan berulang-ulang dalam menyiarkan aksi teror.

Maka bisa dipahami ada sebuah rasisme standar ganda, bahwa apabila pelakunya Muslim dianggap sebagai teroris, namun jika pelakunya berkulit putih maka tergantung pada situasi yang mengutungkan bagi si pelaku. Sebelum investigasi selesai dan belum didapatkan informasi apapun mengenahi pria penyerang berusia 64 tahun itu, seorang kepala polisi lokal di Clark County sudah mengatakan kepada media bahwa ia tidak menganggap insiden penembakan itu sebagai sebuah serangan teroris. Kepala Bagian Penerangan Gedung Putih, Sarah Huckabee Sanders, pun senada berkomentar bahwa terlalu prematur untuk mengaitkannya dengan terorisme. Maka sulit dibayangkan sikap kehati-hatian dan kesabaran semacam itu dalam merespon sebuah insiden apabila pelakunya adalah Muslim.

Tetapi diskusi dan perdebatan sudah sedemikian luas meskipun tentu terbatas di ruang-ruang media sosial sebagai alternatif mengenahi 2 opsi, yaitu apakah kita akan tetap menerima sebuah labelisasi teror yang rasis, atau menuntut penerapannya secara lebih luas dengan standar dan kategori yang setara. Kemungkinan penolakan oleh publik terhadap label teror atas insiden di Las Vegas itu sudah tidak ada. Namun di sinilah masalahnya bahwa labelisasi terorisme terhadap kekerasan yang dilakukan oleh warga negara AS kulit putih memang tidak salah, tetapi tidak berguna. Hal tersebut karena diksi atau penggunaan istilah “terorisme” itu hampir tidak ada efek atau dampaknya, kecuali anda adalah negara.

Selama ini tidak ada labelisasi terorisme yang netral karena semua kasus “kriminal” dengan kekerasan yang bermotif politik maupun sosial semua dicap teroris. Sebaliknya, banyak aksi kejahatan bermotif ideologi yang memaksa dan menteror warga sipil tidak dianggap sebagai terorisme. Jika kita benar-benar ingin menerapkannya secara adil, sebagai contoh kekerasan polisi yang menyasar dan menahan pemuda kulit hitam AS seharusnya termasuk kategori ancaman teror. Tetapi kita tahu negara Amerika akhirnya membebaskannya dari label tersebut. Sekali lagi karena “labelisasi teror” adalah senjata negara. Hal itu sangat inheren dengan arti kata terorisme di AS yang bahkan tidak ada kaitannya dengan motif politik maupun tujuan dari aksi kekerasan itu sendiri, melainkan segala sesuatu yang dianggap terkait dengan musuh ideologis negara. Dengan menamakan dan menetapkan suatu entitas atau individu sebagai musuh, negara merasa punya alasan legitimasi untuk mengambil tindakan hukum, mengawasi, termasuk mengerahkan pasukan militer dan aparat hukum secara eksesif dan represif. Dan, mantra “kontraterorisme” telah menjadi kerangka kerja selama hampir 17 tahun terakhir yang membuat pemerintah AS begitu memaklumi dan mengembangkan segala bentuk tindakan, undang-undang opresif, hingga perang.

BACA JUGA  Surat Kepada Soekarmadji

Alex Vitale, seorang profesor sosiologi di Brooklyn College mengajukan pertanyaan retoris, “Saya ingin mendengar sekali lagi tentang bagaimana penyebutan/labelisasi terorisme itu bisa membuat hidup kita lebih aman? Apakah dengan labelisasi itu bisa menyebabkan diterapkannya aturan pelarangan senjata, atau hanya sekedar tindakan yang lebih agresif?” Vitale yang juga menulis buku “The End of Policing” mengajukan pertanyaan tersebut sebagai respon atas tagar “#stephenpaddock adalah teroris.” Di bagian lain ketika Vitale menjumpai respon tak terduga namun masuk akal tentang standar ganda yang rasis, ia berkomentar, “Apakah kita memang ingin terus menggerakkan mesin produksi terorisme (terutama) dengan Trump?” Ada satu pernyataan bagus dari Vitale bahwa interpelasi soal “teroris” memiliki sejarah yang sangat kelam dengan dipromosikannya aparat negara yang represif termasuk pasukan militer, jadi bukan keadilan.

Dengan melabeli para teroris, negara secara sepihak telah menemukan persepsinya sendiri dan juga narasi tentang siapa yang berhak menentukan ini warga negara, dan yang itu ancaman. Hal ini sangat sesuai dengan fakta di Amerika, terutama sejak “teror” dijadikan sebagai musuh resmi negara. Jika di sana muncul kemarahan ketika Donald Trump menyebut penembakan di Las Vegas sebagai “murni kejahatan” dengan menghindari istilah “teror” sebagaimana jika seandainya pelakunya itu Muslim, hal itu karena dalam benak negara Amerika “terorisme” lebih buruk dari sekedar “kejahatan murni”. Pasca insiden horor di Las Vegas itu, ada keinginan kolektif untuk melabeli dengan sesuatu “yang paling buruk”. Namun sayangnya sudah terlambat dan terkesan hanya sebagai trik oleh negara dalam perang tiada bentuk bahwa akhirnya kita mengkombinasikan istilah “terorisme” dengan frase “yang paling buruk”. Cara ini hanya dipakai oleh pemerintah atau negara yang ingin memperluas kontrol sosial kepada warganya.

Perubahan musuh negara. Di tahun 2005, apa yang istilahkan FBI sebagai eco-teroris dianggap sebagai ancaman terbesar terorisme di dalam negeri. Meskipun realitanya sejak diperkenalkan Undang-Undang Terorisme Hewan (AETA) pada tahun 2006, tidak ada satu pun hewan dan manusia yang dilukai secara fisik oleh para aktifis lingkungan. Teror menurut negara saat itu terkait dengan kerusakan properti. Lama sebelum ada “War on Terror”, penetapan khusus terkait terorisme telah mendorong kebijakan pengawasan terhadap masyarakat bersamaan dengan militerisasi, penindasan, dan kejahatan lainnya terhadap kelompok masyarakat yang rentan, termasuk siapa saja yang mau melawan kekuasaan pemerintah dan perusahaan/korporasi. Atas nama kontraterorisme, Partai Black Panther secara sistematis dihancurkan FBI, para elitnya dibunuh, dan jejak warisannya sebagai bagian dari perjuangan hak-hak sipil dihilangkan. Sejak 11 September, teror selalu dikaitkan dengan Muslim. Dan setelah itu, kehidupan & aktifitas orang-orang Islam terus diawasi, dipersekusi, dan dihukum termasuk dibunuh di luar koridor hukum atau secara ekstra-yudisial. Akhirnya bisa dipahami bahwa kita ingin supaya negara secara tegas dan terbuka menyebutnya sebagai teror meskipun pelakunya berkulit putih sebagaimana respon sigap mereka yang langsung melabeli “teroris” jika pelakunya Muslim atau non kulit putih.

BACA JUGA  Proklamasi Negara Islam Indonesia: 14 Agustus 1945 atau 7 Agustus 1949?

Jika aksi pembunuhan bermotif rasisme yang layak dikecam keras, seperti pembantaian oleh Dylann Roof di Charleston, tidak disebut sebagai terorisme, hal itu karena insiden tersebut dalam kaca mata Amerika bukan terorisme. Maksudnya, mereka tidak dianggap sebagai ancaman sensibilitas dasar Amerika, sekali lagi tidak dianggap sebagai ancaman. Negara Amerika terbelenggu oleh supremasi kulit putih dan aksi kekerasan mereka. Ini adalah masalah historis dan kesalahan sejarah Amerika yang sangat merusak. Tentu saja, masalah ini tidak bisa diselesaikan dengan cara meminta Amerika menamakan atau menyebut ideologinya sendiri itu sebagai musuh. Untuk mengikuti pola pendekatan ini pada kesimpulan yang logis, kita seharusnya menuntut negara Amerika untuk menyebut dirinya sendiri sebagai organisasi teroris. Barangkali ini adalah cara (penetapan/labelisasi) yang adil. Tetapi yang membuat tidak logis, negara ini (AS) terus memonopoli siapa yang berhak menetapkan pihak lain sebagai musuh. Inilah masalahnya terkait dengan penetapan label teror.

Pasca serangan Charlie Hebdo di Paris, kepala BBC seksi Bahasa Arab Thoriq Kafala mengatakan bahwa istilah “teroris” seharusnya tidak digunakan untuk mendeskripsikan si penyerang. Kafala menjelaskan bahwa istilah itu sudah cukup menggambarkan apa yang terjadi dalam serangan tersebut. “Kita tahu apa maksudnya, (dan) kita tahu apa itu”, imbuhnya. Di Las Vegas, seorang pria kulit putih mengarahkan moncong senjata standar militer dan menembakkannya ke arah kerumunan ribuan orang, menghabisi 59 orang hingga meregang nyawa, dan melukai ratusan lainnya. Kita tidak perlu menyebutnya sebagai “serigala tunggal”, karena istilah itu sudah biasa digunakan dalam labelisasi teroris di mana antara serangan dan penyerangnya terisolasi. Tidak ada deskripsi atau penjelasan mengenahi insiden pembantaian di Las Vegas yang bisa terbebas dari unsur politisasi. Dan baiklah, seharusnya memang tidak ada penjelasan atas insiden semacam itu yang bebas dari kepentingan politik. Tetapi mari kita lihat dan temukan aspek kekhususannya, konteks, dan bahasa yang menjelaskan syarat-syarat materialnya kapan mimpi buruk teror akan menjadi kenyataan. Sebuah retorika oleh negara yang hanya akan membagi (baca: memecah belah) dunia menjadi “kita” dan “mereka” sungguh tidak akan dan bisa diterapkan secara adil.

Redaktur: Yasin Muslim
Sumber: The Nation

Ikuti Topik:

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Baca Juga