Fadli Zon: Klaim Yahya Staquf ke Israel Atas Nama Pribadi Tak Bisa Diterima

Foto: Wakil Ketua DPR Fadli Zon

KIBLAT.NET, Jakarta- Wakil ketua DPR RI, Fadli Zon menegaskan bahwa pembelaan Yahya Staquf yang mengklaim kedatangannya ke Israel hanya mewakili pribadi tidak dapat diterima. Sebab, jabatan yang diemban Staquf selalu melekat pada dirinya.

“Pembelaan Staquf yang mengklaim kunjungannya dalam kapasitas pribadi, jelas tak dapat diterima. Staquf adalah penasihat Presiden, anggota Dewan Pertimbangan Presiden. Posisinya setingkat menteri yang berarti juga pejabat negara. Dan jabatan tersebut selalu melekat, tak bisa dipisahkan,” katanya dalam rilis yang diterima Kiblat.net pada Rabu (13/06/2018).

“Artinya, sebagai pejabat negara sikap politik luar negerinya, harus tunduk pada konstitusi dan UU No.37/1999 tentang Hubungan Luar Negeri. Tak boleh keluar dari koridor tersebut,” sambung politisi Gerindra ini.

Fadli juga menyebutkan bahwa kunjungan Yahya telah mencederai reputasi politik luar Indonesia di mata internasional, juga melukai rakyat Palestina. Selain itu, bisa melanggar konstitusi dan UU No.37/1999 tentang Hubungan Luar Negeri.

Ia menjelaskan, dalam konstitusi tertulis tegas penentangan segala bentuk penjajahan. Dan Israel, berdasarkan serangkaian Resolusi yang dikeluarkan PBB, merupakan negara yang telah melakukan banyak pelanggaran kemanusiaan terhadap Palestina.

“Mulai dari Resolusi 181 tahun 1947 tentang pembagian wilayah Palestina dan Israel, Resolusi 2253 tahun 1967 tentang upaya Israel mengubah status Yerusalem, Resolusi 3379 tentang Zionisme tahun 1975, Resolusi 4321 tahun 1988 tentang pendudukan Israel dalam peristiwa intifada, dan sejumlah resolusi lainnya baru-baru ini,” tandasnya.

BACA JUGA  Komisi III DPR Tak Yakin Peluru Glock-17 Bisa Nyasar dari Lapangan Tembak Senayan

Reporter: Taufiq Ishaq
Editor: Izhar Zulfikar

Ikuti Topik:

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Baca Juga

Menlu Palestina: Kami Hidup di Bawah Penjajahan Israel

Indonesia - Selasa, 16/10/2018 12:59