Di Balik Goyahnya Rupiah

Foto: Penurunan nilai tukar Rupiah (ilustrasi)

Oleh: Beggy Rizkiyansyah – Pegiat Jejak Islam untuk Bangsa (JIB)

 

“Jokowi Jadi Presiden, Rupiah Bisa Tembus 10 Ribu” – tempo.co, 24 Februari 2014

KIBLAT.NET – Who murdered the Rupiah? Begitu judul tulisan Sritua Arief (1998), ekonom kritis yang menulis di Inside Indonesia menanggapi terjadinya krisis moneter yang tragis di Indonesia. Tahun itu memang mengenaskan. Rupiah terjun bebas menjadi 16.650 per dollar AS. Inflasi meroket 82, 4%. Pertumbuhan ekonomi sempat minus 13,1%. 70% perusahaan skala menengah-besar dinyatakan pailit. Menurut data BPS, sekitar 4,2 juta terpaksa menganggur setelah dilanda PHK massal. (Bhima Yudhistira: 2018)

Sritua Arief, doktor ekonomi dari Hull University ini, menuding tiga sebab hancurnya rupiah pada krisis 1998. Pertama, mata uang rupiah sangat tergantung pada pinjaman asing. Kedua, semua pembayaran hutang yang dilakukan dalam mata uang asing artinya keluarnya dana dari Indonesia dan sebagian dilakukan oleh pihak swasta. Sritua Arief menyebutnya ‘economic criminals’. Dan tragisnya hutang tersebut harus dibayar oleh pemerintah. Ketiga, neraca ekspor dan impor yang tak imbang. Impor jauh melampaui ekspor. (Sritua Arief: 1998) Akhirnya rupiah pun kolaps. Menyebabkan trauma mendalam bagi yang menjalani hari-hari di tahun 1998.

Siapapun yang hidup di tahun-tahun krisis moneter (krismon) itu pasti akan mengenang getir saat berburu sembako, penjarahan di mana-mana, PHK menjadi cerita sehari-hari, dan hidup tanpa penghasilan berarti. Kini, dollar AS meroket, rupiah terus melorot tak berdaya. Bulan Juli 2018 ini, rupiah terkulai melampaui 14 ribu rupiah per 1 dollar AS. Bayangan-bayangan akan terjun bebas rupiah tahun 1998 mungkin akan menghantui. Berapa lama rupiah akan bertahan di tengah harga-harga sudah mencekik naik?

Bhima Yudhistira dalam artikelnya Di Bawah Bendera Reformasi (2018) menyatakan saat ini memang berbeda dengan krisis 1998. Meski melambat, namun inflasi dapat diredam ke angka tahunan 3,6%. Tingkat pengangguran terbuka per Agustus 2017 mencapai 5,5% membaik sejak Agustus 2005. Ada investasi untuk penciptaan lapangan pekerjaan baru. Namun ia mengingatkan beberapa hal kondisi Indonesia saat ini. Salah satunya adalah persoalan impor bahan pangan.

Indonesia kini menjadi importir bahan pangan. Jika pada Era Orde Baru, sektor pertanian mencatatkan swasembada pangan, kini setiap tahun ada 20,5 juta impor pangan mulai dari beras, jagung, kedelai sampai ubi jalar yang harusnya dapat diproduksi di dalam negeri. Jika pada 1998 sektor pertanian mencapai 18% dari produk domestik bruto (PDB), kini hanya ada 13%. Jika pada 1998 ada 39,14 penduduk bekerja disektor pertanian, kini tersisa 38,6 juta orang. Dan terus berkurang setiap tahunnya. (Bhima Yudhistira: 2018)

Dongeng Indonesia sebagai negeri agraris haruslah disingkirkan. Kita sudah menjadi pengimpor untuk bahan-bahan makanan kita. Urusan perut masyarakat kini terombang-ambing dalam fluktuasi nilai tukar Rupiah. Padahal kedaulatan pangan menjadi satu program prioritas Nawacita di bawah Jokowi. Laman Tirto.id (2017) menyebutkan bahwa Pemerintah tahun 2016 (Januari – November) masih mengimpor 9,79 juta ton gandum. Naik 6,77 ton dari tahun sebelumnya. Tahun 2016, kedelai yang menjadi bahan baku tempe diimpor sebayak 2,3 juta ton. Bulan Januari 2018 kemarin pemerintah telah mengimpor 500 ribu ton beras.

Di belahan lain bumi, AS dan Cina terlibat ancaman perang tarif. Tak ada yang aneh sebenarnya. Hanya saja Trump melakukannya secara frontal. Pemerintahan sebelumnya seperti Obama pun pernah melakukan kebijakan tarif 35% untuk ban impor, agar mendorong tumbuhnya industri ban lokal. Atau Bush pada tahun 2002 memberlakukan tarif hingga 30% untuk baja impor dari Eropa, Asia dan Amerika Selatan.

BACA JUGA  Khutbah Jumat: Pertarungan Abadi antara Haq Dan Bathil

Ketika terjadi perang tarif antara AS dan Cina, Indonesia yang berada ribuan kilometer jauhnya dari Gedung Putih dikhawatirkan ikut terdampak. Lagi-lagi Rupiah akan menjadi bulan-bulanan, terjepit di antara peperangan dua ‘gajah.’ Jika sudah begini maka rakyat lagi yang akan menjerit mengingat harga-harga terutama bahan makanan yang diimpor akan naik.

Perang tarif memang akan berdampak pada urusan harga-harga jika Rupiah kembali melorot. Tetapi politik tarif sendiri sudah melindas kedaulatan pangan kita sejak lama. Politik pengurangan atau penghilangan tarif impor adalah salah satu poin yang menjadi agenda ekonomi neoliberal. World Trade Organization (WTO) sejak tahun 1980-an telah meminta indonesia untuk meliberalisasi ekonominya.

Permintaan ini dituruti oleh Rezim Soeharto dengan meratifikasi UU N. 7 tahun 1994 yang mengikatkan diri dalam komitmen liberalisasi perdagangan internasional dan menandatangani perjanjian Putaran Uruguay lewat Agreement on Agriculture (AoA – WTO). Perjanjian ini memuat aturan liberalisasi perdagangan pertanian yang pada kenyataannya lebih memihak kepentingan negara-negara maju. (Yuniarti: 2015)

Pasca krisis hebat tahun 1998 bahkan pemerintah Indonesia menuruti kehendak IMF dengan memenggal kewenangan BULOG atas gandum, tepung gandum, gula, kedelai, bawang dan beras. Kemudian IMF memaksa Indonesia untuk menghapuskan tingkat tarif untuk semua makanan. Ditambah lagi menghapuskan tata perdagangan dan pemasaran yang rekstriktif yang melindungi produk lokal. Belum cukup, para petani lokal pada tahun 2002 dihantam kembali dengan liberalisasi perdagangan yang mengurangi semua hambatan tarif di kawasan ASEAN lewat ASEAN Free Trade Area (AFTA). Hanya beras dan gula yang dikecualikan dari penghilangan tarif ini. (Yuniarti: 2015)

Di mata masyarakat, nyatanya Indonesia sejak ikut dalam liberalisasi pertanian, selangkah demi selangkah menjadi negeri pengimpor bahan pangan. Jungkir balik dari yang dialami saat rezim orde baru.

“Penurunan suplai produk dalam negeri ini diimbangi dengan peningkatan impor bahan pangan. Impor beras, kedelai dan gula, khususnya, meningkat tajam untuk mengimbangi rendahnya produksi dalam negeri untuk produk-produk tersebut. Impor gandum yang dilakukan pun dilakukan untuk memenuhi tuntutan kebutuhan dalam program ketahanan pangan dan sosial. Penurunan produksi beras tahun 1997 diimbangi dengan impor beras 3,6 juta ton dan 4,3 juta ton impor gandum.” (Yuniarti: 2015)

Kedelai misalnya. Studi yang dilakukan oleh Ridha Amaliyah (2009) dalam Jurnal Global dan Strategis terkait dampak AoA pada suplai kedelai di Indonesia, menyebutkan bahwa ketergantungan terhadap impor kedelai terus berlanjut dan terus meningkat. Dari tahun 1999, Indonesia sudah memenuhi separuh kebutuhan kedelai nasional dengan mengimpor. Di tahun 2002-2003 bahkan mencapai angka ketergantungan 70 persen, meski akhirnya turun sedikit menjadi 69,94 persen di tahun 2004. Rata-rata ketergantungan impor kedelai per tahun meningkat hampir dua kali dari sepuluh tahun sebelumnya hingga mencapai 51,5 persen.

Dipenggalnya kewenangan Bulog atas tuntutan IMF mengubah tata niaga kedelai. Kini empat importir besar kedelai menjadi pemain penentu di Indonesia. Dicabutnya wewenang BULOG adalah salah satu penyebab terpuruknya pertanian kedelai nasional karena BULOG menjadi kian sulit untuk melaksanakan fungsi dan tugasnya sebagai lembaga stabilisasi harga pangan.

Serikat Petani Indonesia (SPI) juga menyebutkan bahwa dampak keberadaan WTO terhadap pangan dan pertanian Indonesia sangat jelas. WTO telah melakukan liberalisasi terhadap ekonomi dan mengubah Indonesia dari negara agraris produsen menjadi negara pengimpor pangan. WTO juga telah berkontribusi pada pelemahan peran BULOG sebagai penyangga stok dan stabilisator harga pangan pokok sekaligus memberikan perlindungan bagi petani dan nelayan dari produk-produk impor. Saat ini peran BULOG semakin mengecil dan hanya menjadi importir resmi pemerintah. (Serikat Petani Indonesia : 2017)

BACA JUGA  Jutaan Orang Akan Mengungsi ke Eropa Jika Idlib Diserang

Pengurangan dan penghilangan tarif juga berarti hilangnya bendungan untuk  menghadang banjir komoditas pangan impor di Indonesia. Para petani dengan segala kesulitannya dipaksa berlari dengan kecepatan tinggi, beradu langsung dengan petani negara lain. Yuniarti dalam Liberalisasi Sektor Pertanian Indonesia dalam Kerangka World Trade Organization Agreement on Agriculture (WTO-AoA), melukiskan kesulitan yang menghimpit para petani;

“Ongkos produksi dari sisi petani akan meningkat, sementara harga produk tidak dapat ditingkatkan karena bersaing dengan produk impor yang berupa dumping. Hal ini disebabkan karena adanya ketentuan pengurangan subsidi domestik, dimana pemerintah diharuskan mengurangi bahkan menghapuskan subsidi yang diberikan kepada petani. Artinya petani harus memenuhi semua ongkos produksi mulai dari memperoleh benih, pembibitan, bahkan pemupukan. Sementara itu petani di negara-negara maju masih mendapatkan subsidi dari pemerintahnya karena pengurangan subsidi yang ditentukan di dalam Agreement on Agriculture merupakan jumlah yang kecil apabila dibandingkan dengan jumlah keseluruhan subsidi pertanian di negara-negara tersebut.” (Yuniarti: 2015)

Hancurnya harga-harga produk pertanian lokal akibat impor yang membanjir akhirnya membuat petani meninggalkan lapangan pertanian. Menjadi petani bukan lagi satu mata pencaharian yang diminati generasi muda. Survey yang dilakukan Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (2015) menyebutkan bahwa kepemilikan lahan nyatanya memang menjadi salah satu faktor penentu untuk menjadi petani.

Sayangnya sebagian besar petani kita hanya memiliki lahan terbatas atau bahkan petani gurem yang hanya memiliki lahan seluas 0,5 hektar. Rumah tangga petani yang menguasai lahan kurang dari satu hektar juga terus berkurang. Jika pada tahun 2003 jumlahnya mencapai 9,3 juta rumah tangga, maka pada tahun 2013 berkurang menjadi 4,3 juta. (Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan : 2015)

Kenyataan ini diperparah kenyataan bahwa lahan pertanian terus menyusut. di Sumatera Utara misalnya, Pada 2012, luas lahan pertanian mencapai 464.827 ha, lalu menurun pada 2013 menjadi 452.295 ha. Di Yogyakarta, setiap tahun 200 -250 ha lahan pertanian beralih fungsi menjadi ruang usaha, industri, hingga pemukiman. (Harian Republika: 2016) Ironisnya, ada 0,2% penduduk Indonesia menguasai 56% aset di tanah air, dan sebagian aset itu berupa tanah dan perkebunan. (Gita Anggraini : 2016)

Hal ini belum ditambah beban konflik agraria yang mendera para petani. Catatan Akhir Tahun 2017 oleh Serikat Petani Indonesia (SPI) menyebutkan Selama pemerintahan Joko Widodo (2014-20178) konflik agraria terus meningkat. Tahun 2014 terjadi 143 kasus. Tahun 2015 terjadi 231 kasus. Sedangkan 2016 meruncing menjadi 450 kasus dengan 13 orang meninggal, 66 mengalami tindak kekerasan, 177 ditahan atau dikriminalisasi.

Sebagian konflik ini (2017) berasal dari pengusiran petani dari tanahnya akibat proyek jalan tol Batang-Semarang.  Warga dari 9 desa mengalami kecurangan dan ketidakadilan atas harga ganti kerugian dan ukuran luas tanah. Maka menyatakan Indonesia memiliki kedaulatan pangan adalah mimpi di siang bolong. Indonesia terancam menjadi negeri pengimpor untuk memenuhi perut rakyatnya sendiri. Hancurnya kehidupan petani sudah di depan mata.

Baca halaman selanjutnya: Saatnya Umat Islam Memberikan...

Halaman Selanjutnya 1 2

Ikuti Topik:

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Baca Juga

Rupiah Melemah, Rizal Ramli: Persis Seperti Tahun 1997

Indonesia - Kamis, 12/07/2018 12:13

PKS: Pemerintah Jangan Anggap Enteng Rupiah Anjlok

Indonesia - Rabu, 11/07/2018 19:13