Presiden Jokowi Paling Bertanggungjawab Jika Terjadi Benturan di Masyarakat

Foto: Jokowi

KIBLAT.NET, Jakarta – Imbauan Jokowi kepada relawan pendukungnya untuk berani jika diajak berantem menuai polemik. Pengamat Hukum Pidana, Nasrullah Nasution mengatakan bahwa pernyataan Jokowi merupakan seruan untuk menerima tantangan. Sedangkan hal tersebut diatur dalam Pasal 128 KUHP tentang Perkelahian Tanding.

Dalam bab VI KUHP, pasal 128 yang mengatur perkelahian tanding menyebutkan, barangsiapa menantang seorang untuk perkelahian tanding atau menyuruh orang menerima tantangan, bilamana hal itu mengakibatkan perkelahian tanding maka diancam dengan pidana paling lama sembilan bulan.

“Sedangkan ayat selanjutnya mengatakan, ‘barangsiapa dengan sengaja meneruskan tantangan, bilamana hal itu mengakibatkan perkelahian tanding’ juga mendapat ancaman yang sama,” katanya saat dihubungi Kiblat.net pada Rabu (07/08/2018).

Oleh sebab itu, Nasrullah menegaskan bahwa ajakan menerima berantem adalah masalah serius. Sebab, dilakukan oleh Presiden aktif dan akan mencalonkan diri lagi untuk periode kedua.

“Ini sangat jauh dari sikap negarawan karena disampaikan oleh seorang Presiden,” kata pria yang juga menjadi advokat di SNH Law Office ini.

Nasrullah juga mengatakan jika seandainya benturan benar-benar terjadi, maka Presiden Joko Widodo adalah orang yang palin bertanggungjawab.

“Itu masalah jika benturan terjadi, sebab secara langsung Jokowi bertanggung jawab karena berstatemen seperti itu,” pungkasnya.

Reporter: Qoid
Editor: Izhar Zulfikar

Ikuti Topik:

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Baca Juga

Menggantung Demokrasi di Monumen Akal Sehat

Suara Pembaca - Selasa, 11/12/2018 12:06

Menakar Kelayakan Jokowi Dua Periode

Opini - Kamis, 22/11/2018 14:29

Presiden Jokowi Keluarkan Inpres Sikapi Gempa Lombok

Indonesia - Sabtu, 25/08/2018 20:54