Merayakan 20 Tahun Malpraktek IMF di Indonesia

Foto: Bos IMF Michael Camdessus menyaksikan momen penandatanganan itu sambil menyilangkan kedua lengan di dada. Sementara Soeharto membungkuk untuk menandatangani Letter of Intent (LoI).

Oleh: Beggy Rizkiansyah, kolumnis Kiblat.net

KIBLAT.NET – Bayangkan pemandangan laut menghampar luas. Diiringi deburan ombak yang tenang dan kicauan burung. Makan malam megah di atas kapal pesiar yang mengarungi lautan. Pesiar MV Dream menawarkan kenikmatan tersebut. Pesiar tersebut sudah siap sedia menampung para peserta pertemuan tahunan International Monetary Fund (IMF) dan World Bank (Bank Dunia) di Bali.

Begitu megahnya perhelatan ini hingga menelan biaya sekitar 855 miliar. Kamar hotel yang dipakai para peserta setidaknya bisa mencapai 9 juta rupiah per malam. Ratusan mobil Alphard dan Mercedes disediakan demi mobilitas dan melayani peserta.

Tentu tak bisa dikatakan segala fasilitas tadi adalah satu kemewahan. Sebab mereka disediakan untuk melayani para pembesar dunia keuangan. Mulai dari Gubernur bank Sentral, para Menteri keuangan, CEO perusahaan-perusahaan industri keuangan hingga pejabat lainnya. Nasib puluhan juta orang ada di tangan para pandita ini.

Layaklah mereka yang berlelah-lelah dalam rapat tersebut rebah dalam kamar yang ‘tak seberapa’ itu. Lagipula seorang anggota DPR, telah mengatakan, pertemuan ini akan dilakukan dalam suasana bersedih atas bencana Gempa Lombok dan Tsunami serta gempa di Palu dan Donggala. Semua demi melayani IMF dan Bank Dunia.

Kapal pesiar raksasaturut dihadirkan untuk menyambut kedatangan IMF.

IMF bukan nama baru di Indonesia. 20 tahun silam, IMF menancapkan kukunya di Indonesia. Rakyat tak akan lupa pemandangan itu. Presiden Soeharto yang telah berkuasa lebih dari 30 tahun membungkuk di hadapan Michel Camdesus dari IMF.

Indonesia menjadi pasien IMF setelah memasuki persoalan ekonomi yang sulit. IMF memang didirikan untuk mengatasi krisis yang melanda negara-negara Eropa akibat perang dunia ke-2. IMF adalah salah satu dari tiga lembaga dunia selain WTO dan Bank Dunia yang berperan besar dalam sistem keuangan di dunia. Sebagai penyokong rezim pasar bebas, (Joseph Stiglitz: 2012)

IMF menjadi alat-alat yang memastikan ideologi tersebut eksis di berbagai negara. Meski didanai para pembayar pajak di seluruh dunia, IMF hanya melaporkan kegiatan mereka kepada para Gubernur Bank Sentral dan Menteri Keuangan yang menjadi para anggotanya.

Indonesia memang menjadi anggota iMF diwakili oleh Perry Warjiyo (Gubernur BI) dan Menkeu Sri Mulyani Indrawati. Namun suara Indonesia di IMF sangatlah kecil. Hanya memiliki nilai 0,95% suara. Bandingkan dengan Amerika Serikat yang memiliki 16,52% suara. Bahkan menurut Weisbrot dan Johnston dalam Voting Share Reform at The IMF: Will It Make a Difference(2016), Indonesia termasuk negara yang kurang terwakili di IMF bersama Turki, Iran, Argentina dan beberapa negara lainnya.

Suara Indonesia pun hanya didelegasikan kepada satu executive director, berbagi bersama 12 negara lain seperti Filipina, Republik Fiji, Kamboja, Laos, Nepal dan lainnya. Bandingkan dengan AS, Jepang dan Cina yang masing-masing diwakili satu executive director.

Terlebih AS yang sangat dominan sebagai pemegang saham terbesar di IMF dan satu-satunya yang memiliki hak veto di IMF. Pada 2014, pasca reformasi sistem voting di IMF, Departemen Keuangan AS menyatakan,

“…Setelah reformasi IMF diimplementasikan, Amerika Serikat akan tetap menjadi pemegang saham terbesar dan satu-satunya negara di dunia yang memiliki otoritas veto terhadap keputusan besar di IMF.”

Sudah bisa ditebak, arah jalannya sistem ekonomi dan keuangan dunia yang didorong IMF beserta kebijakan mereka, tentu saja sesuai dengan kehendak raksasa di IMF, yaitu AS dan negara-negara sekutunya sebagai penyokong dan pemain dalam liberalisasi ekonomi di dunia.

Strom C. Thacker dalam The High Politics of IMF Lending (2006) menyebutkan bahwa AS mampu untuk mendorong program yang mereka sukai di IMF. Meskipun biasanya Managing Director IMF adalah orang Eropa, tetapi biasanya jarang melawan kehendak Amerika Serikat. “hal ini tidak mengejutkan, mengingat ia ditunjuk melalui proses di mana AS memiliki kekuatan veto,” jelas Thacker.

BACA JUGA  212 dan Ketidakadilan Media

Hal ini sebenarnya dapat kita lihat (dan rasakan) ketika Indonesia menjadi pasien IMF pada tahun 1997 dan menjadi korban malpraktik mereka. Ditandatanganinya Letter of Intent(LOI) pada 31 Oktober 1997, menjadi tonggak Indonesia mulai menjadi pasien IMF.

Di negara-negara Asia, IMF memberi resep yang sama. Mereka memberikan dana dengan syarat pemangkasan pengeluaran pemerintah, pemotongan pajak, dan suku bunga yang sangat tinggi dan tentu saja memaksa keterbukaan ekonomi. (Joseph Stiglitz: 2012)

Suku bunga sangat tinggi yang dituntut IMF malah berbuah petaka. Perusahaan-perusahaan yang sudah kolaps tertimbun hutang malah semakin tercekik, dan sebagian bubar. Pengangguran malah menjadi-jadi.

Ekonom peraih Nobel Ekonomi, Joseph Stiglitz (2012) menilai kebijakan IMF tersebut malah bermasalah. Menurutnya, “Perusahaan-perusahaan yang memiliki tingkat hutang yang tinggi sangat sensitif terhadap kenaikan suku bunga, khususnya kenaikan yang sangat tinggi yang dipaksakan oleh IMF.”

Gagalnya perusahaan-perusahaan membayar hutang mereka berdampak pada macetnya kredit diperbankan. Pada 1 November1997 IMF meminta pemerintah melikuidasi 16 bank yang dianggap sakit. Sebelumnya bahkan IMF menyebutkan ada 34 bank yang sakit.

Kebijakan ini malah mengundang malapetaka. Terjadi rush, kepanikan para nasabah yang serta merta menarik dana mereka dari bank-bank. Stiglitz menilai IMF tidak paham situasi pasar keuangan.

“Tak mengherankan jika hal ini menyebabkan terjadnya penarikan dana serempak dari bank-bank swasta yang tersisa, dan dananya segera dialihkan ke bank-bank pemerintah yang dijamin oleh pemerintah. Ini merupakan bencana terhadap sistem perbankan dan perekonomian Indonesia…” (Joseph Stiglitz: 2012)

Daftar negara-negara yang berhutang kepada IMF hingga 2018.

Harapan IMF terhadap kenaikan suku bunga yang sangat tinggi agar nilai tukar rupiah tidak merosot dan mengundang dana asing masuk tidak terjadi. IMF seringkali secara terbuka menuding kemandekan ekonomi akibat tidak becusnya proses reformasi ekonomi pemerintahan yang menjadi pasien mereka sendiri. akibatnya malah investor asing kehilangan kepercayaan dan terjadinya pelarian modal keluar negeri.

“Dalam setiap kasus lembaga tersebut mengumumkan kepada dunia bahwa ada masalah fundamental yang harus diselesaikan sebelum pemulihan sesungguhnya dapat terjadi. Melakukan pengumuman tersebut seperti berterika ada kebakaran di tengah bioskop yang penuh sesak. para investor, yang percaya dengan diagnosis masalah-masalah tersebut dibandingkan dengan saran-saran perbaikan, melarikan modalnya. Bukannya memulihkan kepercayaan yang dapat membantu menarik modalnya masuk, kritikan IMF malah mempercepat terbangnya modal keluar dari negara tersebut,” jelas Stiglitz.

Mimpi indah IMF pada kenaikkan suku bunga sangat tinggi di Indonesia malah membuat rupiah terjun bebas. Pada Desember 1997 dollar sempat mencapai Rp. 5.700. Pada 21 Januari 1998, dollar menggila. Rupiah terjun bebas menjadi Rp. 16.000.

Situasi ini membuat pemerintah mencoba alternatif di luar resep IMF. Pada 15 Januari 1998. pemerintah mengangkat Steve Hanke, Guru Besar John Hopkins University sebagai penasehat khusus Presiden Soeharto. Hanke mengusulkan agar pemerintah menerapkan Currency Board System(CBS) dimana rupiah dipatok Rp. 5.500 per dollar AS. Soeharto kemudian tertarik, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sudah disiapkan pada awal Februari 1998.

Steve Hanke mengenang peristiwa itu. Dalam artikelnya di Forbes.com, ia mengutarakan bahwa hal itu membuat Pemerintah AS dan IMF marah. Ide CBS segera diserang. Soeharto diancam: buang ide CBS itu atau lupakan dana bantuan 43 milliar dollar dari IMF.

BACA JUGA  Akankah Hukum Menyala Kepada La Nyalla?

Ketika di Hotel Shangri-La Jakarta, Hanke bertemudengan ekonom Merton Miller. Miller mengatakan bahwa keberatan pemerintah Clinton pada ide CBS bukan karena ide itu akan gagal, justru karena ide itu akan berhasil dan mereka akan terus berurusan dengan Soeharto.

Hanke menganalisa bahwa Presiden Clinton punya alasan lain untuk mendorong perubahan rezim. Perubahan rezim di Indonesia berarti peluang emas bagi Paul Wolfowitz, sang pengubah rezim (orang yang mendorong invasi AS ke Irak dan menjatuhkan Saddam Hussein). Dengan mengganti rezim, AS memiliki agenda untuk menguasai Timur Tengah Raya (greater middle east).

Mantan Sekretaris Negara AS, Lawrence Eagleburger mengatakan,“Kita cukup pandai dengan mendukung IMF, kita menjatuhkan Suharto. Apakah itu cara yang bijak, itu pertanyaan lain. Saya tidak mengatakan Suharto harus tetap menjabat, tetapi saya berharap ia turun dengan cara lain selain IMF mendorong dia turun.”

Bos IMF, Michael Camdesus dalam wawancara dengan The new york timesbahkan dengan bangga mengatakan: “Kami menciptakan kondisi yang memaksa Presiden Suharto meninggalkan pekerjaannya.”

Camdesus bukannya tak mengetahui (meskipun tidak mengakui) kekeliruan yang ia buat. Joseph Stiglitz, mantan kepala ekonom Bank Dunia tersebut pernah mengingatkan Camdesus pada Desember 1997 di Kuala Lumpur. Stiglitz mengingatkan potensi kekacauan sosial dan politik, jika kebijakan fiskal yang terlampau ketat diterapkan di Indonesia. Camdesus menanggapi peringatan Stiglitz dengan tenang. Menurutnya, seperti Meksiko, mereka memang perlu mengambil tindakan yang tak menyenangkan agar dapat pulih. (Joseph Stiglitz: 2012)

Presiden Soeharto akhirnya menyerah pada ancaman IMF dan membatalkan rencana pemakaian CBS yang mematok rupiah. LOI kedua dengan IMF ditandatangani 18 Januari 1998. Rakyat Indonesia akan selalu mengingat momen penandatanganan LOI tersebut. Camdesus bersedekap dengan angkuhnya, sementara rakyat Indonesia, menyaksikan Presiden Soeharto membungkuk tak berdaya.

Akhir Januari, rupiah terjun bebas ke angka Rp 16 ribu per dollar AS. PHK massal, kelangkaan barang dan hutang menggunung menimpa Indonesia. Keresahan sosial dan politik di mana-mana. Prediksi Stiglitz pun jadi kenyataan. Bulan Mei 1998, sejarah kelam menyelimuti Indonesia. Kerusuhan pecah di mana-mana.Kucuran dana IMF tak berarti apa-apa.

Aksi petani tolak kehadiran IMF dan World Bank.

Menurut Stiglitz, kucuran dana hanya untuk mengatrol nilai tukar dan menalangi kreditor, namun tak ada dana untuk rakyat miskin. Dalam istilah Amerika, ada miliaran dollar untuk kesejahteraan perusahaan, tetapi tak ada jutaan dollar pun yang diberikan untuk rakyat biasa. Subsidi pangan dan bahan bakar dicabut menyulut terbakarnya kerusuhan. (Joseph Stiglitz: 2012)

Masalah yang dihadapi oleh IMF dan lembaga keuangan internasional lainnya adalah masalah governance atau pengaturan. Siapa yang memutuskan apa yang mereka lakukan. Lembaga-lembaga tersebut tidak hanya didominasi oleh negara-negara industri kaya tetapi juga oleh kepentingan-kepentingan komersial dan finansial di negara-negara tersebut, dan kebijakan-kebijakan dari lembaga tersebut dengan sendirinya mencerminkan hal ini. (Joseph Stiglitz: 2012)

Joseph Stiglitz menekankan. ideologi pasar bebaslah yang mengarahkan kebijakan-kebijakan IMF. Berharap IMF peduli pada soal keadilan sosial, bias kepentingan para ‘pemodalnya’ dan menolak persaingan bebas sebagai mana amanat para pendiri bangsa, sama saja dengan punguk merindukan bulan.

Oleh sebab itu, melihat hamparan karpet merah dalam pagelaran IMF-Bank Dunia di Bali tahun ini sama saja dengan bersuka cita merayakan kehancuran ekonomi, kerusuhan sosial dan penderitaan rakyat 20 tahun yang silam. Buah malpraktek IMF di Indonesia. Entah kita bangsa yang pemaaf, pelupa atau memang tak pernah mau belajar dari pengalaman.

Ikuti Topik:

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Baca Juga

Rizal Ramli: Krisis 1998 karena Indonesia Mengundang IMF

Indonesia - Selasa, 09/10/2018 14:27