Komnas HAM Desak Pemerintah Evaluasi Program-progam di Papua

Foto: Sebanyak 31 pekerja pembangunan jalan di Kali Yigi-Kali Aurak, Kabupaten Nduga jadi korban teror kelompok bersenjata Papua

KIBLAT.NET, Jakarta – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendesak pemerintah menyeriusi penanganan konflik di Papua. Salah satu cara yang disarankan, mengkaji kembali program-program di provinsi Indonesia timur itu.

“Kita meminta pemerintah supaya melakukan suatu proses pencegahan. Khusus pencegahan ini salah satunya memang harus dia kaji supaya tidak terulang. Karena sudah beberapa kali (kekerasan seperti ini terjadi),” ungkap Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik dalam konferensi pers di kantornya, jalan Latuharhary, Jakarta Pusat, Rabu (5/12/2018).

Ahmad menilai, proyek yang dilakukan pemerintah nantinya dapat dikaji bukan hanya dalam aspek keamanan saja, melainkan juga aspek sosial-budaya dan politik.

“Sehingga jika melakukan proyek seperti ini lagi tidak terjadi peristiwa kekerasan yang dalam hal ini sangat mengejutkan khususnya adalah masyarakat sipil,” ujarnya.

Ia melihat, kejadian pembunuhan 31 pekerja proyek trans Papua di kabupaten Nduga mengganggu rasa kemanusiaan, tidak hanya sebagai warga negara tetapi juga sebagai manusia. Karena kasus ini juga mendapat perhatian dari warga negara lain.

Ahmad menekankan, pemerintah harus melakukan kajian terhadap proyèk-proyèk yang telah dilakukan, karena komnas HAM menilai kasus ini bukan pertama kali terjadi.

“Kita meminta pemerintah untuk mengkaji dan melakukan langkah-langkah intensif dan komprehensif di dalam konflik di Papua, bukan hanya di dalam proyek ini saja, artinya kan ada Konflik kekerasan yang lain,” ujarnya.

BACA JUGA  DPR Sebut Serangan Teror Terhadap Pekerja Proyek di Papua Tindakan Biadab

Selain berduka dan menyampaikan bela sungkawa, Komnas HAM juga disebutnya memberikan masukan-masukan kepada tokoh masyarakat setempat, supaya kembali kondusif.

“Tim kami di sana siang ini mereka akan konsolidasi dengan tokoh-tokoh masyarakat disana untuk menyatakan ini sebagai satu kondisi berkabung,” tukasnya.

Reporter: Muhammad Jundii
Editor: Hunef Ibrahim

Ikuti Topik:

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Baca Juga