Genosida Sistemik Muslim Uighur, Kemunculan Tata Dunia Baru

Foto: Muslim Uighur ditindas Cina

KIBLAT.NET – Pihak berwenang di Cina telah melakukan sebuah kampanye berskala besar dan sistematis terhadap komunitas Muslim yang minoritas di negara itu. Pemerintah Beijing mengirim satu juta warga Uighur ke kamp-kamp konsentrasi. Warga Muslim yang terlihat taat beribadah & melakukan perintah agama di wilayah barat laut Xinjiang, seperti: sholat, puasa, tidak makan babi dan minum alkohol, memelihara jenggot, atau berpakaian secara Islami, ditahan oleh pihak aparat dan diperlakukan seolah mereka adalah para penderita kelainan jiwa.

Sekitar sejuta warga Muslim itu diambil dan ditangkapi dari rumah-rumah mereka dan dimasukkan ke kamp-kamp konsentrasi untuk di-“edukasi ulang”. Di dalam kamp konsentrasi mereka dipaksa mengikuti propaganda Partai Komunis, seperti menyanyi lagu mars partai, meneriakkan yel-yel & slogan komunis, serta menghadiri penataran komunisme setiap hari untuk dicuci otak. Jika menolak atau tidak mengikuti acara, para tahanan akan disiksa sedemikian rupa, termasuk tidak diberi kesempatan tidur, diisolasi, dan disiksa secara fisik.

Ditahan Tanpa Pengadilan

Warga Uighur diperlakukan sebagai “musuh negara” hanya karena identitas agama mereka. Para tahanan Muslim Uighur ditangkap & ditahan tanpa proses pengadilan, dan kerap kali tanpa akses terhadap pengacara hukum. Demikian menurut para aktifis hak asasi manusia. Meski situasinya sedemikian memprihatinkan, perlakuan genosida pemerintah Cina terhadap Muslim Uighur kurang mendapatkan perhatian baik simpati maupun kemarahan warga dunia.

Seperti biasa, pada saat media-media internasional mulai mempertanyakan tentang perlakuan Beijing terhadap Muslim Uighur, justru para pemimpin dan mayoritas pemerintahan negara-negara di dunia terlalu berhati-hati bahkan cenderung menghindar dari membahas masalah tersebut.

Pada tahun 2014, pemerintah Cina mulai menggunakan istilah “transformasi melalui pendidikan,” yaitu sebuah program yang diberlakukan bagi Muslim Uighur di tengah munculnya elemen-elemen perlawanan di Xinjiang, termasuk bergabungnya ratusan warga Uighur ke kelompok ISIS di Iraq dan Suriah. Namun para ahli mengatakan, kehadiran pemimpin Partai Komunis Chen Quanguo ke Xinjiang membuat program “edukasi” itu semakin diperluas dan diintensifkan pada tahun 2017.

BACA JUGA  Hamzah Bin Ladin, Ikon Jihadis Milenial dan Masa Depan Al-Qaidah

Selama periode 2017 saja, jumlah tahanan yang berasal dari warga Uighur mencapai 21 persen dari seluruh tahanan yang ada di Cina, meskipun populasi Uighur hanya 1,5 persen dari seluruh jumlah penduduk Cina.

Berita diskriminasi dan soal kecurigaan pemerintah terhadap warga minoritas harus melalui proses sensor berulangkali sebelum diberitakan ke luar negeri. Namun sejumlah peristiwa yang terjadi pada periode setahun terakhir, ditambah komentar Ketua Komite PBB untuk Penghapusan Diskriminasi Rasial yang mengatakan bahwa Beijing telah mengubah daerah otonomi Uighur menjadi sebuah wilayah yang mirip dengan kawasan kamp konsentrasi, telah mengubah kepercayaan publik dunia mengenahi kisah & peristiwa yang selama ini dianggap tidak ada.

Ironi Sikap Diam Pemimpin Seluruh Dunia

Sudah bisa diperkirakan, sikap warga negara termasuk media-media lokal dan internasional terkait perlakuan Beijing terhadap Uighur tidak selalu terwakili oleh kebijakan para pemimpin dan mayoritas pemerintahan negara-negara di dunia. Mereka memilih jalan berhati-hati bahkan cenderung menghindar dari membahas isu tersebut. Sikap bungkam semacam ini sangat mengherankan.

Tidak dipertanyakan lagi bahwa posisi Cina sebagai sebuah kekuatan ekonomi global telah mampu mempengaruhi secara politik pemerintahan negara-negara di seluruh dunia. Namun tak satu pun dari 49 negara mayoritas Muslim yang ada di seluruh dunia mempertanyakan ke pihak Cina atau bahkan mengecam atas pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi secara masif dan sistemik di Xinjiang.

Pada pertengahan September 2018 lalu, para pemimpin lebih dari 40 negara, termasuk yang berpenduduk Muslim dengan jumlah signifikan, melakukan perjalanan ke Beijing dalam sebuah Forum Kerjasama Afrika-Cina. Presiden Cina Xi Jinping menjanjikan dana bantuan USD 60 milyar (sekitar Rp 840 trilyun) kepada benua Afrika untuk berbagai program inisiatif pembangunan. Xi Jinping juga berjanji akan menghapuskan hutang bagi negara-negara tersebut yang tengah kesulitan membayar.

Dalam forum kerjasama yang memposisikan Cina & Afrika sebagai partner yang sebenarnya “sejajar” tersebut, termasuk komitmen “saling menguntungkan” kedua pihak, tak satu pun pemimpin Afrika yang berani bertanya ke pihak tuan rumah, yaitu pemerintah Cina, atau sekedar mengklarifikasi berbagai laporan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia atas warga Muslim Uighur.

BACA JUGA  Hamzah Bin Ladin, Ikon Jihadis Milenial dan Masa Depan Al-Qaidah

Jelas sekali bahwa “perdagangan” antara Cina dengan dunia Arab & negara-negara ekonomi berkembang di Afrika dianggap lebih penting daripada soal kebijakan diskriminatif-intoleran yang dilakukan Cina sebagai negara donor. Secara tidak langsung ini merupakan persetujuan atau penerimaan terhadap kebijakan Cina yang mensyaratkan negara penerima bantuan untuk tidak mencampuri masalah dalam negeri Beijing.

Namun demikian, Presiden Rwanda Paul Kagame yang saat ini juga menjabat sebagai kepala Uni Afrika, mendeskripsikan peran Cina di benua Afrika sebagai “peran yang sangat transformasional.” Kagame mengatakan, “Kita juga akan membuka peluang bidang kerjasama baru dalam hal perlindungan lingkungan dan meningkatkan pertukaran kunjungan antar warga negara.”

Rekayasa Sosial

Dengan menolak atau hanya sekedar enggan menyatakan keprihatinan yang sebetulnya sah dan legitimate kepada Cina terkait kebijakan represif terhadap warga Muslim Uighur, para pemimpin Muslim dan negara-negara Afrika yang hadir di Beijing itu berarti sudah terlibat dalam sebuah pemufakatan jahat proyek rekayasa sosial.

Ini juga merupakan pola pembiaran dalam kebijakan kolektif yang sama yang menyebabkan pembunuhan dan pengusiran terhadap ratusan ribu warga Muslim Rohingya di negara bagian Rakhine, Myanmar, pada tahun 2017. Dan baru sekarang kejahatan sistemik yang dilakukan oleh Yangoon itu berani dinyatakan sebagai sebuah “genosida.”

Pembiaran atau sikap diam yang sama juga terjadi ketika India memutuskan untuk mencabut status kewarganegaraan sekitar 4 juta warga di negara bagian Assam, di timur laut India yang mayoritas Muslim. Mereka saat ini dicap sebagai kriminal dan orang asing. Sikap lembek yang sama sebagaimana terlihat dalam menyikapi kebijakan Washington yang melarang warga negara dari negara-negara Muslim tertentu masuk ke wilayah AS.

Baca halaman selanjutnya: Tata Dunia Baru ...

Halaman Selanjutnya 1 2

Ikuti Topik:

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Baca Juga