Tiadakan Penyampaian Visi Misi Capres, KPU Dilaporkan ke DKPP

Foto: Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI

KIBLAT.NET, Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah memutuskan untuk menyelenggarakan kegiatan sosialisasi visi-misi capres-cawapres. Hal itu berujuang pelaporan lembaga penyelenggara Pemilu tersebut ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Pelaporan KPU ke DKPP dilakukan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno DKI Jakarta. Pembatalan agenda sosialisasi visi-misi itu dianggap merugikan pasangan calon nomor urut dua.

“Kami datang atas nama Badan Pemenangan Prabowo-Sandi Provinsi DKI Jakarta. Kami diperintahkan melaporkan komisioner KPU RI ke DKPP berkaitan pembatalan agenda penyampaian visi-misi pasangan calon,” ujar anggota tim hukum BPN Prabowo-Sandi DKI Jakarta, Yapen Hadi, di DKPP Jakarta, dilansir dari Antaranews.com, Senin (07/01/2019).

Menurut Hadi, pihaknya sangat dirugikan atas pembatalan KPU memfasilitasi penyampaian visi-misi pasangan calon. Visi misi diibaratkannya sebagai garis-garis besar haluan negara Indonesia ke depan, sehingga harus disampaikan langsung pasangan calon di suatu lokasi yang difasilitasi KPU.

“Kalau dihilangkan, rakyat tahu dari mana perbedaan 01 dan 02,” ujar dia

Hadi menambahkan KPU semestinya bisa menjalankan aturan dengan memaksakan kepada seluruh pihak agar penyampaian visi misi dilakukan pasangan calon. Meksi, ada perbedaan pendapat di antara kedua kubu.

Dengan pelaporan itu dia berharap DKPP dapat menengahi persoalan tersebut. DKPP juga diminta menyampaikan dengan benar hal-hal yang wajib dilakukan KPU.

KPU telah menyatakan tidak memfasilitasi kegiatan sosialisasi visi-misi capres dan cawapres. Rencananya, agenda itu diselenggarakan pada Rabu 9 Januari 2019. KPU memutuskan hla itu karena kedua kubu tidak sepakat mengenai siapa yang harus menyampaikan visi dan misi.

BACA JUGA  Bantah Tudingan Tak Netral, KPU Salahkan Hoaks

Sumber: Okezone
Editor: Imam S.

Ikuti Topik:

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Baca Juga

Bawaslu Sebut DPT Bermasalah Sumber Kerawanan Tertinggi

Indonesia - Selasa, 12/03/2019 17:40

Bawaslu: Ada 5.985 Kasus Pidana Pemilu

Indonesia - Senin, 11/03/2019 19:41