Penindakan Hoaks ala Hukum Rimba

Foto: Kapitalisme digital, akar penyebab hoaks

KIBLAT.NET – Kasus hoaks kembali mencuat pasca tweet dari elit Partai Demokrat, Andi Arief yang mempertanyakan kabar bahwa ada tujuh kontainer yang membawa surat suara tercoblos. Dalam cuitannya, ia berharap ada pengusutan kabar tersebut.

“Mohon dicek kabarnya ada 7 kontainer surat suara yang sudah dicoblos di tanjung priok. Supaya tidak fitnah harap dicek kebenarannya. Karena ini kabar sudah beredar,” tulisnya di akun twitter pribadinya, @AndiArief_

Pernyataan Andi direspon cepat oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Mereka menegaskan bahwa kabar tersebut hoaks. Namun, tiba-tiba Andi mengungkapkan bahwa rumahnya didatangi oleh pihak kepolisian.

“Ini bukan negara komunis. Penggrudukan rumah saya di lampung seperti negara komunis. Mohon hentikan Bapak Presiden. Pak Kapolri, jangan kejam terhadap rakyat. Salah saya apa. Kenapa saya hendak diperlakukan sebagai teroris. Saya akan hadir jika dipanggil dan duperlukan,” ucapnya.

Sementara itu, polisi sudah menangkap orang-orang yang dianggap menyebarkan berita tersebut serta si pembuat hoaks. Diketahui, pembuat rekaman suara tersebut adalah Bagus Bawana Putra yang ditangkap pada 7 Januari 2018.

Meski demikian, kasus-kasus hoaks selama ini masih banyak yang tidak ditindaklanjuti. Terlebih kasus yang dilaporkan oleh orang yang dianggap kontra pemerintah.

Misalnya pelaporan yang dilakukan oleh Fadli Zon. Ia difitnah telah berfoto dengan admin Muslim Cyber Army (MCA). Atas fitnah tersebut, ia melaporkan dua akun penyebar foto ke Bareskrim Polri. Foto itu diketahui disebar oleh pemilik akun Twitter @anandasukarlan dan pemilik akun Facebook bernama Roy Janir.

BACA JUGA  Inilah Kelemahan Lembaga Survei Pilpres 2019

Fadli menjelaskan bahwa sosok yang dikira admin MCA adalah Eko, yaitu pria yang berjalan kaki dari Madiun sampai Jakarta saat Pilgub DKI. Eko diketahui merupakan pendukung Anies Baswedan-Sandiaga Uno kala itu. Ia juga sempat disambut oleh Prabowo.

Ada pula kasus hoaks yang diakui langsung oleh si penyebar, yaitu La Nyalla. Sebagaimana diketahui, ia secara terang-terangan telah mengakui bahwa ia menyebarkan hoaks Jokowi PKI.

Tapi yang disayangkan adalah mengapa La Nyalla tidak tersentuh hukum sama sekali sejak menyatakan dukungannya ke Jokowi. Pengakuan La Nyalla juga mendapat perhatian dari Fahri Hamzah.

Ia heran mengapa ada perbedaan sikap penegak hukum kepada La Nyalla dan Ratna Sarumpaet. Padahal, keduanya melakukan hal yang sama dengan pola yang sama pula. Yaitu mengaku menyebarkan berita bohong.

“Kalau ada orang mengaku penyebar Hoax PKI bebas.. Lalu ada orang ngaku membuat sumpah palsu di pengadilan bebas.. Negara hukum macam apa yang kalian sedang dirikan kawan??Ngaku berbohong masuk penjara.. Ngaku nyebar hoax masuk istana.. Namanya hukum rimba‚Ķ,” kata Fahri.

Sebenarnya, persoalan hukum adalah persoalan yang bersinggungan langsung dengan masyarakat. Adil atau tidak, itu sangat dirasakan oleh masyarakat. Maka, penegak hukum sebaiknya lebih adil dalam melakukan penegakan hukum, terkhusus maraknya hoaks.

Penulis: Taufiq/Jundi
Redaktur: Izhar Zulfikar

Ikuti Topik:

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Baca Juga

Mengintip Celah (De)legitimasi Pemilu 2019

Suara Pembaca - Senin, 14/01/2019 19:49

Inilah Kelemahan Lembaga Survei Pilpres 2019

Video News - Senin, 14/01/2019 13:39