Editorial: Gaduh KPU

Foto: Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat.

KIBLAT.NET – Gaduh, lagi-lagi gaduh menjelang Pemilu. Kontestasi pemilihan presiden (pilpres) digaduhkan dengan agenda pemaparan visi misi dan debat. Praktis sejak masa kampanye bergulir, publik hanya disuguhi ujaran-ujaran kontroversi tanpa isi.

Pilpres memang lebih menyita perhatian pada Pemilu 2019. Meski pada 17 April mendatang ada gawe lain secara bersamaan, yaitu pemilihan anggota legislatif (pileg) dari tingkat kabupaten/kota, provinsi, hingga pusat.

Menjelang debat pertama pilpres yang rencananya digelar Kamis, 17 Januari 2019, tim sukses pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno sudah terlebih dahulu terlibat perdebatan panas. Kedua kubu saling tuding seputar KPU yang tak memfasilitasi agenda penyampaian visi misi capres-cawapres, pemilihan panelis debat capres, hingga keputusan KPU memberikan kisi-kisi debat capres-cawapres kepada tim sukses (timses) masing-masing pasangan calon (paslon) seminggu sebelum pelaksanaan.

Agenda penyampaian visi misi capres-cawapres awalnya muncul setelah ada usulan dari timses salah satu paslon. KPU awalnya menyetujui, namun tak ada kata sepakat di antara kedua kubu terkait siapa yang akan memaparkan visi misi tersebut, capres-cawapres langsung atau cukup timsesnya.

Hal yang sama juga berlaku pada pemilihan panelis debat capres, juga keputusan KPU memberikan kisi-kisi debat capres-cawapres. Yang terjadi berikutnya, informasi pada rapat terbatas yang melibatkan tim sukses paslon 01, paslon 02, dan KPU diumbar ke publik. Kedua kubu timses berdebat dengan framing seperti yang diinginkan masing-masing kubu.

BACA JUGA  Menapaki Jejak Politik Yusuf Alaihissalam

Perdebatan yang dominan berkembang di media sosial itu menambah panjang daftar kegaduhan yang ditimbulkan pihak-pihak yang bertarung di pilpres. Sejak kampanye dimulai 23 September 2018 lalu, banyak kalangan menilai debat dan adu argumentsi yang muncul minim sekali menyentuh hal-hal yang substansial. Sorotan kemudian mengarah pada diksi-diksi kontroversial yang menguar dari kontestan pilpres, macam “sontoloyo”, “genderuwo”, dan “tampang boyolali”.

KPU dalam setiap pembahasan agenda debat memang selalu menghadirkan timses dari kedua kubu pasangan capres-cawapres. Alih-alih menyiapkan mekanisme yang sudah matang, lembaga penyelenggara pemilu itu seakan begitu longgar berkompromi dengan setiap kubu. KPU terkesan tak bisa memutuskan langkah terbaik dalam proses penting untuk memilih pemimpin negara berpenduduk lebih dari 260 juta.

Jika dicermati, kompromi-kompromi dalam persiapan pelaksanaan debat capres-cawapres cenderung untuk “mengamankan” masing-masing calon. Pembatalan fasilitasi penyampaian visi misi hingga pembocoran kisi-kisi debat terkesan dilakukan untuk menghilangkan risiko bagi kontentan pilpres. Hal itu diperkuat dengan munculnya pernyataan Ketua KPU Arief Budiman yang mengatakan, “Kami tidak ingin ada paslon yang istilahnya dipermalukan atau diserang karena persoalan-persoalan atau pertanyaan-pertanyaan yang sangat-sangat teknis, tidak substantif”.

Alasan yang sangat aneh. Ketika seseorang memutuskan untuk maju sebagai seorang kepala negara, semestinya dia siap dengan segala risikonya. Jika pertanyaan debat saja membuatnya gamang, bagaimana ketika dia harus berhadapan dengan urusan yang menyangkut negara yang membentang dari Sabang sampai Merauke?

BACA JUGA  Wilayah Mayoritas Muslim di Filipina Memilih untuk UU Otonomi Bangsamoro

Sikap inkonsisten KPU sebenarnya tampak sejak awal musim pilpres bergulir. Tentu publik masih ingat ketika penetapan nomor pasangan calon, lembaga negara yang memiliki kewenangan penuh untuk menyelenggarakan pemilu itu telah menetapkan dua angka bagi masing-masing pasangan calon. Angka 1 dan 2 telah tercantum dalam sebuah plakat yang diserahkan setelah masing-masing paslon capres-cawapres mengambil nomor undian. Endingnya, angka itu kemudian ditambahi nol di depannya atas permintaan salah satu pasangan kandidat dan diiyakan KPU.

Fakta-fakta yang mencuat itu lantas memunculkan rasa ketidakpercayaan di tengah-tengah publik. Jika memang telah siap menjadi penyelenggara pemilu, semestinya KPU mantap dalam menjalan setiap tahapan pilpres maupun pileg.

 

Ikuti Topik:

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Baca Juga

Kiblat Review: Nafsu Kekuasaan

Video News - Senin, 21/01/2019 14:34