[Wawancara] Pakar Komunikasi UI: Media Harus Hindari Disfungsi Pemberitaan Prostitusi

Foto: Pakar Komunikasi UI, Prof Ibnu Hamad

KIBLAT.NET, Jakarta – Dua minggu pertama tahun 2019, ranah maya masyarakat Indonesia diramaikan dengan pemberitaan prostitusi artis. Artis terlibat dalam kasus itu dikabarkan menerima bayaran puluhan juta.

Tidak sedikit dari masyarakat yang menolak pemberitaan massif terkait prostitusi seperti ini. Terlebih kebanyakan media yang mengangkat hanya mengulas seputar artis yang melacurkan diri, dan juga tarif yang dipatok untuk sekali kencan.

Sebut saja Ketua Aliansi Cinta Keluarga (AILA) Rita Subagio, yang mengaku prihatin dengan pengeksposan besar-basaran kasus prostitusi online yang terjadi akhir-akhir ini. Ia menilai hal itu kurang pantas. “Saya terus terang sebenarnya agak prihatin dengan fenomena yang terjadi. Sebenarnya saya mengamati beberapa respon dari netizen dalam hal ini, ketika ini kemudian menjadi ekspos yang cukup besar ternyata masyarakat pun juga ada yang permisif,” jelas Rita saat dihubungi Kiblat.net, Rabu (09/01/2018).

Itu dari sudut pandang kekeluargaan, lalu bagaimana pandangan pakar komunikasi melihat ekspos berita prostitusi yang begitu massif? Berikut wawancara Kiblat.net dengan pakar komunikasi Universitas Indonesia, Prof. Dr. Ibnu Hamad.

Bagaimana pandangan Prof. Ibnu melihat pemberitaan media massa tentang prostitusi artis yang dinilai beberapa pihak terlalu massif?

Pertama, dilihat dari aspek nilai beritanya. Biasanya kalau alasan berita dimuat oleh media, khususnya adalah karena adanya nilai berita. Dalam kasus ini (prostitusi artis, red) ada nilai beritanya, yaitu diantaranya adalah puluhan juta harganya.

Tapi kan bukan hanya nilai berita yang dilihat, tapi juga harus melihat fungsi kontrol dari media. Kalau ditempatkan dalam fungsi kontrol, pemuatan berita prostitusi, jika dimuatnya secara proporsional yaitu hanya fakta saja, adalah sebagai bentuk kontrol sosial.

Berikutnya, di tahap level ketiga, berita juga punya dampak. Salah satu fungsi berita kan kontrol sosial, ‘kok prostitusi sudah seperti itu di Indonesia ada yang sudah seperti itu, bukan hanya soal perempuannya dan si penjual, tapi juga penikmatnya si hidung belang itu sebagai pengguna’. Prostitusi adalah suatu yang tidak berhenti, prostitusi sudah seperti itu keadaannya.

Tahap ketiga dari pemberitaan adalah disfungsi. Nah ini yang perlu disoroti. Jika yang disoroti dan ditonjolkan adalah harganya yang puluhan juta, khawatirnya berita itu akan menimbulkan disfungsi. Disfungsi adalah efek yang tidak diharapkan.

Nanti lama-lama, orang yang tidak pikir panjang dan ingin instannya saja akan berpikir untuk mengikuti jejak si artis, dengan menjual diri dapat uang banyak.

Nah ini kan khawatirnya seperti itu. Jika ini di-blow up, katakanlah media televisi, ditonton anak-anak terutama yang perempuan khawatirnya mengalami disfungsi dari pemberitaan ini.

BACA JUGA  Taliban Beberkan Proses Negosiasi dengan Amerika Serikat

Terkait pemberitaan fakhisyah (perzinaan) seperti ini, bagaimana baiknya?

Jika soal fakhisyah larinya ke kontrol sosial. Cara pemuatannya dalam berita adalah justru dari aspek pihak keamanan yang melakukan tindak lanjut, mulai pengamanan, penangkapan, pembongkaran jaringan, dilanjutkan dengan pembinaan. Lalu barangkali juga wawancara dengan tokoh masyarakat, bagaimana menjaga anak-anaknya agar tidak sampai seperti itu.

Jadi bukan mengeksploitasi harga, apalagi kemesumannya. Tapi mungkin yang lebih penting adalah penanganan masalah ini dalam aspek hukum. Bahwa orang ini ditindak, dihukum, ditangkap, diselidiki dan disidik. Menurut saya itu yang pentingnya.

Berita prostitusi kali ini di-blow up media mainstream, bagaimana seharusnya?

Jika dalam kontrol sosial tahap pemberitaan ini baru dalam gosipnya, ya saya menyayangkan. Jika baru dari soal artisnya, jadi murni hanya mencari nilai jual berita.

Artis kan punya prominent people (orang yang menonjol), nilai berita dalam aspek berita. Tapi dalam tatanan sosial, yang lebih penting bukan itu yang diutamakan. Justru bagaimana penanganan oleh aparat keamanan, bukan hanya polisi tapi mungkin ada unsur masyarakat yang lain, apa yang bisa dilakukan setelah kejadian ini terbongkar.

Bagaimana tahapan pemberitaan dalam kasus fakhisyah (perzinaan) atau hal-hal yang mudharat di masyarakat?

Pertama, sebuah media memuat peristiwa karena ada nilai berita. Nilai berita dalam kasus itu adalah artis. Karena dia punya sifat selebritas dalam kategori prominent people, itu kan orang orang yang menonjol di tengah masyarakat. Maka diliput pelaku prostitusi yaitu artisnya.

Kedua, dalam aspek kepentingan sosial atau sosial kontrolnya maka berita-berita mengenai prostitusi yang jutaan harganya lalu melibatkan artis yang dianggap sebagai opini leader. Itu sebagai fungsi kontrol sosial mengingatkan publik, pembelajaran.

Tetapi lebih dari itu, yaitu tahap ketiga, jika ingin berita ini bermaksud mencegah dan tidak ingin menimbulkan disfungsi, disfungsi itu adalah fungsi yang tidak diharapkan, maka mestinya yang disoroti bukan harganya atau artis yang kemudian menggunakan batu loncatan mencari uang dengan cara itu. Nah itu caranya dengan menonjolkan dalam pemberitaan ini tindak lanjut dari penanganan ini.

Bagaimana pihak berwenang membongkar jaringannya, pelakunya ditangkap atau diselidiki dan disidik. Kemudian pelaku disini ada tiga pihak, perempuan, pembeli, dan mucikarinya.

Untuk menghindari disfungsi di sini seharusnya yang disoroti adalah bagaimana menonjolkan tindak lanjut dari kasus ini. Jika yang ditonjolkan hanya harganya yang puluhan juta, maka orang akan berpikir atau ada timbul pikiran untuk mengikuti jejak buruknya.

BACA JUGA  Sadis, Penyerang Masjid di Selandia Baru Rekam Aksinya Live Facebook

Pesan untuk media dalam pemberitaan jenis ini?

Jangan berhenti pada tahap satu dan dua, tapi juga dilanjutkan dengan penanganannya, tahap ketiga. Untuk mencegah munculnya disfungsi dari pemberitaan itu ungkap tindak lanjutnya, supaya tidak ada efek peniruan. Jika aspek penanganan yang ditonjolkan akan ada efek jera.

Biasanya kalau berita pertama yang muncul itu, pada aspek kejadian itu sendiri, penangkapan, kemudian muncul fotonya. Lalu keluar pernyataan siapa pelakunya, siapa mucikarinya, harganya. Dalam hal ini, pemberitaan yang baik itu harusnya langsung ke fungsi nomor tiga tadi itu, soal penanganan, jangan lagi mengulang kejadian maupun mengungkit harga dan pelaku.

Baiknya lagi jika berita pertamanya muncul, langsung yang ditonjolkan itu penanganannya. Karena menghindari efek disfungsi itu. Cara menulisnya, poin satu dua itu hanya sebagai pelengkap saja. Jika niatnya untuk mencegah fakhiysah itu.

Tapi kalau di jurnalisme gosip, infotainment, ya yang biasa ditonjolkan kan peristiwa pertamanya itu. Justru penanganannya disebutkan juga akhir-akhir saja.

Apakah baik jurnalisme infotainment dalam prostitusi dikonsumsi untuk masyarakat?

Jurnalisme infotainment kan kehebohan isunya yang diangkat, angle beritanya tidak dari sudut pandang penanganan kasusnya oleh pihak berwenang. Tapi angle beritanya dipilih dari bagaimana kasus itu terjadi, gosip kan seperti itu rata-rata.

Kecuali kalau gosipnya artis pengguna narkoba, pihak berwenang menangani. Tapi kalau prostitusi, perceraian, konflik antar mereka, biasanya yang ditonjolkan adalah kejadiannya.

Apa imbauan untuk masyarakat?

Masyarakat harus bisa membedakan berita. Jika berita-berita yang berkaitan dengan peristiwa atau kejadian yang anti sosial, yaitu suatu kejadian yang bertentangan dengan nilai/norma yang berlaku di masyarakat, seperti prostitusi, penggunaan obat terlarang, pelanggaran hukum, pornografi, dan lainnya, maka masyarakat harusnya segera berfikir apa yang sudah dilakukan aparat berwenang.

Tapi jika melihat berita-berita yang pro sosial, kebalikan dari anti sosial misal prestasi anak muda, membuat inovasi, berkreasi dan berprestasi, mindset kita adalah bagaimana mencontohnya. Supaya kita dan anak-anak kita mencontoh orang yang berhasil itu.

Jadi pembaca harus bisa menempatkan peristiwa yang berkategori anti sosial dan harus punya sikap menolak, mengkritisi, jangan cuma tau, apalagi menikmati. Tapi harusnya mengkritisi.

Tapi sebaliknya jika berita-berita yang prososial, maka harusnya mendukung menyebarkan, retweet, repost, forward. Kalau berita anti sosial, maka diam saja, di keep saja, dan timbul di hati penolakan.

Reporter: M. Jundii
Editor: Izhar Zulfikar

Ikuti Topik:

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Baca Juga

Prostitusi, Perzinaan Sistemik dan Feminisme

Opini - Selasa, 29/01/2019 11:56