Tak Tangani OPM sesuai UU Anti Terorisme, Densus 88: Undang-undangnya Ada Sendiri

Foto: Kabagbanops Densus 88, Kombes. Pol. Ahmad Nurwahid

KIBLAT.NET, Jakarta – Densus 88 melalui Kabagbanops, Kombes. Pol. Ahmad Nurwahid mengatakan bahwa penyebaran hoaks bisa dikategorikan sebagai terorisme. Ia menjelaskan, hal itu dikarenakan hoaks berpotensi menimbulkan ketakutan di tengah masyarakat.

“Relevansi terkait berita hoax, apakah berita hoax itu teror? Itu Teror karena menimbulkan ketakutan,”terang Ahmad dalam acara bertajuk Prahara Suriah di gedung PP Muhammadiyah pada Jumat (18/01/2019).

Ia pun mengajak untuk merujuk kepada UU Terorisme. Ia menyebut, dalam UU no. 5 tahun 2018 dijelaskan bahwa yang disebut terorisme adalah suatu perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror dan rasa takut secara meluas di masyarakat.

“Kemudian menimbulkan korban manusia dan atau membuat kerusakan dan penghancuran atau kehancuran barang-barang fasilitas publik fasilitas internasional kemudian lingkungan hidup dengan motif ideologi, politik, dan gangguan keamanan,” tambahnya.

Meski bisa dianggap sebagai tindak terorisme, namun Ahmad mengatakan bahwa Hoaks tak bisa dikenai dengan UU Terorisme. Pasalnya, sudah ada UU lain yang mengatur hukuman lebih spesifik terhadap hoaks. Selain itu, ia juga menyebut OPM tidak tepat bila diterapkan UU Anti Terorisme.

“Jadi hoax adalah Teror! Teroris pelakunya. Tetapi ditangani dengan undang-undang yang ada, bukan undang-undang teroris. Itu gimana OPM itu 34 orang dibunuh, teroris bukan? Itu teroris! Tapi bersifat separatis. Undang-undangnya ada sendiri,”tandasnya.

BACA JUGA  Berjibaku Menuju "Kampung Vietnam", Pemukiman Terisolir di Jakarta

Reporter: Qoid
Editor: Izhar Zulfikar


Jika tulisan ini bermanfaat bagi Anda dan banyak orang, dukung kami membantu terus menginformasikan berita dan tulisan terbaik untuk Anda. Kiblat.net adalah media Islam independen non-partisan yang dikelola mandiri. Anda dapat memberikan donasi terbaik supaya kami dapat terus bekerja di bidang dakwah media.

Donasi Sekarang

Ikuti Topik:

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Baca Juga

Pakar: Masyarakat Harus Berani Sebut OPM Langgar HAM

Indonesia - Jum'at, 06/09/2019 15:21

Papua di Mata Kita

Artikel - Jum'at, 23/08/2019 16:44