Muhammadiyah: Pemerintah Harus Jelaskan Dugaan TKA Demo di Morowali

Foto: Ketua PP Muhammadiyah Dr. Anwar Abbas.

KIBLAT.NET, Jakarta – Ketua Muhammadiyah bidang ekonomi, Anwar Abbas menanggapi video yang diduga Tenaga Kerja Asing (TKA) demo di Morowali, Sulawesi Tengah. Ia menegaskan bahwa video tersebut menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat.

“Itu menimbulkan tanda tanya dan keresahan di tengah-tengah masyarakat. Pertama, masyarakat bertanya-tanya betulkah demo itu terjadi di Morowali Sulawesi Tengah? Kedua, kalau betul kenapa yang demo itu kelihatan hampir seluruhnya berwajah dari Tiongkok,” katanya kepada Kiblat.net melalui siaran persnya pada Jumat (24/01/2019).

“Kalau benar mereka itu adalah tenaga kerja dari Tiongkok, mengapa hal itu bisa terjadi? Apa tidak ada tenaga kerja di tanah air yg bisa mengerjakannya? Pemerintah hendaknya dapat menjelaskan hal ini,” sambungnya.

Anwar menekankan bahwa kalau jumlah tenaga kerja dari Tiongkok itu sangat dominan maka pemerintah harus menghentikannya. Karena hal itu jelas-jelas sangat bertentangan dengan pasal 33 uud 1945 yang mengamanatkan kepada kita bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

“Maka, apabila jumlah tenaga kerja Indonesia disana sangat sedikit maka ini jelas tidak sesuai dengan konstitusi. Dan ini jelas merupakan pertanda bahwa penguasaan negara di pertambangan tersebut tidak tegak dan bermasalah,” tuturnya.

Oleh karena itu, kata dia, Muhammadiyah meminta pemerintah untuk turun tangan dan membuat keadaan di pertambangan tersebut, pelaksanaannya sesuai dengan semangat dalam pasal 33 uud 1945. “Kalau tidak maka hati rakyat jelas akan sangat tersakiti dan itu jelas tidak baik bagi perjalanan sebuah bangsa,” pungkas pria yang juga Sekjen MUI ini.

BACA JUGA  4.953 Polisi Amankan Kampanye Jokowi-ma'ruf di GBK

Reporter: Taufiq Ishaq
Editor: Izhar Zulfikar

Ikuti Topik:

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Baca Juga

Muhammadiyah Imbau Masyarakat Jauhi Politik Uang

Indonesia - Senin, 15/04/2019 19:14