Stop Bully Golputers!!!

Foto: Golput

KIBLAT.NET – Golongan Putih alias Golput merupakan sebutan bagi pihak-pihak yang tidak bersedia menggunakan hak pilihnya pada pemilihan umum. Dalam setiap momen pemilu, mereka selalu menjadi topik obrolan menarik. Meskipun secara konstitusional golput sah-sah saja, namun tetap saja mereka menjadi “musuh bersama” hampir semua elemen yang terlibat dalam pemilu.

Mulai dari KPU sebagai penyelenggara, yang tampaknya selalu mati-matian mengurangi angka golput di setiap pemilu. Bahkan pada pemilu serentak tahun 2019 kali ini, KPU membentuk relawan demokrasi di setiap daerah demi meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu. Upaya KPU ini bisa dipahami, karena bisa jadi tingkat partisipasi masyarakat merupakan satu-satunya alat penghakiman atas keberhasilan KPU.

Yang kedua tentu saja partai peserta pemilu. Segala daya upaya dilakukan para petinggi partai, bentuk pendekatan paling mainstream adalah dompetologis, sembakologis, amplopologis, ataupun seranganfajarologis. Ada pula yang melakukan pendekatan kultural semisal mengandalkan ketokohan sang petinggi partai di daerah tertentu. Dan ada pula yang menggunakan pendekatan keagamaan, biasanya dibantu oleh ustadz ataupun tokoh agama yang cukup didengar masyarakat.

Namun realitas di lapangan menunjukkan bahwa selalu ada kelompok golputer yang tidak tergoyahkan oleh upaya-upaya di atas. Motif mereka pun beragam, ada yang karena menganut ideologi tertentu, ada yang apatis dengan perpolitikan yang ada, dan ada pula yang karena kecewa dengan petahana namun juga ragu untuk memilih oposisi.

Kelompok yang tidak tergoyahkan ini akan senantiasa mengalami pembulian psikologis hingga hari-hari terakhir pemilu. Emosi, iman, serta isi kepala mereka akan senantiasa diaduk-aduk oleh narasi-narasi tak karuan para pemangku kepentingan.

Namun tahukah anda, jika keberadaan golput di negeri ini sejatinya dijamin oleh konstitusi?

Jaminan ini tertulis jelas dalam konstitusi dan kovenan hak sipil dan politik (sipol) termasuk UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang tidak melarang sikap golput. UU Pemilu hanya melarang tindakan yang menyebabkan orang lain kehilangan hak pilih, misalnya seorang pengusaha tidak memberi libur karyawannya di hari dan jam pemungutan suara.

Pasal selanjutnya yang perlu anda mengerti secara tepat adalah Pasal 515 UU Pemilu. Inti dari pasal tersebut adalah bahwa setiap orang yang sengaja menjanjikan materi kepada seseorang agar memilih, memilih peserta pemilu tertentu, atau merekayasa agar surat suara tidak sah, dapat dipidana paling lama penjara 3 tahun dan denda paling banyak Rp36 juta.

Maka personal ataupun kelompok yang declare serta mengkampanyekan golput tidak dapat dipidana selama tidak menjanjikan materi apapun kepada khalayak. Hal ini juga menegaskan bahwa golput menjadi bagian dari hak warga negara untuk berekspresi politik, siapapun tidak boleh “menyerang” golputer, aparat penegak hukum tidak boleh melakukan kriminalisasi terhadap golputer, bahkan jika diperlukan Komnas HAM melakukan upaya preventif dalam hal ini.

Jika ditilik lebih jauh, golput sejak awal telah dilindungi dan dijamin oleh Pasal 28E ayat (2) UUD 1945 yang mengatur bahwa setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran, dan sikap sesuai hati nuraninya.

Jadi, mulai saat ini berhentilah membully golputer!!! Terlebih dengan sematan-sematan yang tak layak semacam bodoh, tak peduli, tak paham waqi’ (realitas), dan sematan-sematan lainnya. Karena semakin anda membully golputer, bisa jadi malah anda sendiri yang semakin dekat dengan sematan-sematan yang anda tuduhkan kepada mereka.

Penulis: Rusydan Abdul Hadi

 

Ikuti Topik:

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Baca Juga

Ajak Orang Golput Bisa Dipidana?

Suara Pembaca - Senin, 15/04/2019 22:01