Ucapan Said Aqil Dinilai Tak Cerminkan Akal Sehat

Foto: Sekjen MUI Anwar Abbas (foto: Taufiq/Kiblat)

KIBLAT.NET, Jakarta – Tokoh Muhammadiyah, Anwar Abbas menyikapi pernyataan KH Said Aqil Siradj yang menyebut imam masjid, khatib, KUA, menteri agama harus dari Nahdlatul Ulama (NU). Menurutnya, statemen tersebut tidak mencerminkan akal sehat.

“Pernyataan KH Said Aqil siradj yang menyatakan bahwa imam mesjid, khatib, KUA, menteri agama, harus dari NU kalau dipegang selain NU salah semua, jelas sangat kita sesalkan. Pernyataan ini jelas tidak mencerminkan akal sehat,” katanya kepada Kiblat.net melalui siaran persnya pada Senin (28/01/2019).

“Saya yakin pernyataan ini adalah pernyataan dan sikap pribadi dan bukanlah sikap dari NU. Karena kalau ini juga menjadi sikap NU maka negeri ini akan ada dalam bahaya,” sambungnya.

Anwar menceritakan bahwa ia dengan Slamet Effendi Yusuf wakil ketua umum PBNU pada masanya (almarhum) saat beliau aktif di MUI, salah satu misi yang mereka sepakati dan ingin kami usung adalah bagaimana mempersatukan umat. Kita, lanjutnya, boleh saja ber kelompok-kelompok dalam organisasi kita masing-masing tapi diantara kita harus ada petsatuan dan kesatuan.

“MUI kata beliau (Slamet.red) tidak boleh hanya diisi oleh satu dua ormas saja tapi dia harus mencerminkan kebhinnekaan umat. Kita harus usahakan agar elemen-elemen umat terwakili dalam MUI ini,” pungkas pria yang juga Sekjen MUI ini.

Ia memaparkan bahwa dalam melengkapi pengurus-pengurus MUI terutama untuk komisi-komisi badan dan lembaga yang ada di MUI, pengurus-pengurus tersebut kita lihat dari tiga sisi. Yaitu kompetensi, integritas dan representasi atau keterwakilan dari ormas Islam yang ada dan elemen-elemen masyarakat.

BACA JUGA  Bawaslu Tak Terima Disebut Tidak Adil Sikapi Pelanggaran Kampanye

Reporter: Taufiq Ishaq
Editor: Izhar Zulfikar

Ikuti Topik:

One comment on “Ucapan Said Aqil Dinilai Tak Cerminkan Akal Sehat”

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Baca Juga

Lika-liku Politik Nahdlatul Ulama

Artikel - Senin, 04/02/2019 00:24