Proporsional Memandang Polemik Pembebasan Ustadz ABB

Foto: Ustadz Abu, keluarga, advokat bersama Yusril di Lapas Gunung Sindur

KIBLAT.NET – Polemik pembebasan Ustadz Abu Bakar Ba’asyir yang pada akhirnya berujung pada pembatalan keputusan pembebasan haruslah disikapi secara proporsional oleh umat Islam Indonesia secara umum.

Memang tak bisa dimungkiri, sebagian kalangan pasti ada yang kecewa dengan ujung cerita yang tidak menyenangkan ini. Namun jika kita melihat segala sesuatu secara proporsional dan adil, hal itu akan membuat kita semakin dekat dengan hikmah di balik sebuah peristiwa, kita akan segera menemukan ibroh atau pembelajaran yang bisa kita ambil.

Ketua MUI DKI Jakarta Dr. Robi Nurhadi, ketika dihubungi Kiblat.net (25/01/2019) menghimbau agar umat Islam jangan terlalu terbawa perasaan dalam menyikapi polemik pembebasan Abu Bakar Ba’asyir, “Kita harus dudukkan dengan jelas siapa subjek, siapa objek dalam persoalan politik pembebasan Abu Bakar Ba’asyir ini. Supaya kita tidak terjebak dalam perasaan yang pada akhirnya kita akan mengukur islam dalam kepentingan satu orang, jadi kepentingan Islam tidak boleh kemudian terpersonalisasikan dalam sosok seorang Ustadz Abu Bakar Ba’asyir.”

Menurut Robi, terlalu melibatkan perasaan dalam hal ini justru akan membuat umat Islam lupa perihal image siapa yang diuntungkan dalam keributan ini. “Yang diuntungkan adalah yang membebaskan, subjeknya adalah Pak Jokowi, Abu Bakar Ba’asyir itu hanya objek saja.”

Bagaimanapun kebebasan Ba’asyir pasti membentuk opini umat Islam bahwa Jokowi adalah seorang pemimpin yang mempunyai kerahiman politik. Tentu hal ini akan menjadi kredit poin bagi Jokowi yang sedang bertarung mempertahankan kekuasaannya melalui Pilpres 2019.

Robi melihat bahwa opini semacam itu hanya bisa dihindari ketika umat Islam telah keluar dari personalisasi kepentingan Islam pada sosok Ba’asyir. Ketika umat telah keluar dan telah sadar bahwa kepentingan umat ternyata lebih luas dan kompleks, maka umat tidak akan terlalu mudah menilai pemerintah atau incumbent itu baik hanya karena satu kebaikannya saja.

Jebakan untuk Umat Islam

Robi juga memandang bahwa polemik yang terjadi ini boleh jadi merupakan jebakan untuk umat Islam Indonesia. Dengan munculnya pandangan bahwa seakan-akan ada kerahiman politik terhadap seseorang yang kontroversial, tentu sebagai objek, dalam artian persepsi orang ketika mendengar nama beliau. Maka akan muncul kembali memori islam radikal di tengah dunia internasional. Dunia internasional yang mungkin tadinya melihat proses kontestasi pilpres ini dalam reuni Islam modern yang demokratis, seperti gerakan 212, mungkin akan berteriak kembali tentang potensi ancaman Islam radikal.

BACA JUGA  Mendakwa Agama dalam Panggung Pemilu

“Dan Pak Jokowi dapat untung dua, satu untung seakan-akan dia mengambil simpati umat Islam, yang kedua dia tentu mendapat dukungan dari dunia internasional melawan Islam radikal, makanya Prabowo bingung kan, coba aja kalau berani bicara, terus bicara seolah mewakili kelompok Abu Bakar Ba’asyir, habis dia (di mata dunia internasional, red),” imbuh Robi.

Robi menganalogikan bahwa umat Islam saat ini seperti sedang menjelang berbulan madu, karena bagaimanapun persepsi bahwa oposisi sedang membawa aspirasi umat Islam yang real tidak terelakkan. Hal ini juga yang menjadikan Prabowo itu bisa dianggap sebagai penantang yang kuat, meskipun tidak ada jaminan menang, namun Prabowo mempunyai bargaining yang cukup kuat untuk meruntuhkan rezim Jokowi. Karena posisinya dalam mendukung umat Islam sangat diametris, tidak samar samar.

Jadi apabila Prabowo secara pribadi ataupun personal dalam Badan Pemenangan (BPN) berkomentar mengenai seseorang yang kontroversial, hal ini akan menjadi debit poin bagi Prabowo. Elemen-elemen pendukung Prabowo yang masih memandang Abu Bakar Ba’asyir sebagai teroris tentu akan menarik dukungannya.

“Jadi seakan-akan umat Islam ini mau mengambil masa-masa untuk berbulan madu, bulan madu tentu kawin dulu, kawinnya menang (pilpres, red) gitu kan. Setelah kawin tentu bulan madu. Isu ini berpotensi mengganggu rencana bulan madu, karena itu hal yang sensitif. Dukungan keluarga Istri bisa berkurang karena di keluarga suami ada yang dianggap mendukung kelompok teroris,” tandas Robi.

BACA JUGA  Cara Mudah Atasi Jet Lag

Sementara itu Ketua Umum Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) Ustadz Mohammad Siddik menilai bahwa sudah semestinya pemerintah membebaskan Ustadz Abu Bakar Baasyir. “Kami merasa bahwa Ustadz Abu Bakar Baasyir itu secara fisik sudah udzur, dan secara kelaziman, orang yang sudah kondisi seperti itu dan sudah menjalani hukuman cukup lama terlepas dari benar atau tidaknya tuduhan, itu sudah harus dibebaskan.”

Ustadz Muhammad Siddik memandang bahwa persyaratan-persyaratan yang membuat Ustadz Ba’asyir batal bebas terlihat seperti dibuat-buat. Karena selama ini hal-hal semacam itu sebelumnya tidak pernah diperdengarkan ke publik. Ustadz Siddik menduga ada tekanan pihak asing dalam hal ini.

Tidak Matang

Bagaimanapun juga, drama pembebasan Ustadz Abu Bakar Ba’asyir ini harus dikategorikan sebagai sebuah manuver politik. Yusril Izha Mahendra sebagai yang mengawali keributan ini adalah seorang politisi. Dan yang perlu kita sadari, Yusril memang berperan sebagai penasehat hukum Jokowi, namun Jokowi sebagai calon presiden, bukan Jokowi sebagai Presiden. Artinya, apapun nasihat Yusril kepada Jokowi arahnya sudah pasti; kemenangan di Pilpres 2019.

Namun melihat kubu oposisi yang tampaknya selow-selow saja. Jokowi justru terlihat sebagai kepala negara yang tidak matang mengkaji dan tidak matang dalam mengambil keputusan. Karena pemerintah dikatakan memerintah kalau dia mampu memerintah, dan memerintah itu artinya menggelontorkan sejumlah kewenangan politik kepada komunitas politik, ketika dia menujukkan ketidakwibawaan dan ketidakkonsistenan, maka itu dia sedang menurunkan kredibilitasnya, dan ketika kredibilitasnya digores oleh dirinya sendiri maka itu tentu sebuah kerugian.

Sampai kapanpun core bisnis pemerintahan adalah kepercayaan. Apabila sebuah pemerintahan sudah tidak mampu memberi kepercayaan, maka sudah menjadi sunnatullah rakyat akan malas-malasan menyetorkan deposito kekuasaannya, bahkan akan menggantinya.

Dan kepercayaan tentu berangkat dari kemampuan. Ketika pemerintah mulai terlalu sering mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang membingungkan, maka pada saat itulah rakyat mulai mengukur kemampuan pemerintah mereka.

Penulis: Rusydan Abdul Hadi

Ikuti Topik:

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Baca Juga

Terungkap, Pengadilan untuk Ustadz ABB Sangat Spesial

Indonesia - Rabu, 30/01/2019 18:51