Pendewasaan Usia Perkawinan, Perzinaan, dan Aborsi

Foto: Ilustrasi.

Penulis: Wulandari Eka Sari, ST, RFA (Ketua Kajian Strategis Yayasan Perempuan, Anak dan Keluarga)

Sangat gentingkah permasalahan perkawinan usia anak? Sehingga Kementerian PPA perlu mendesak melakukan percepatan revisi UU Perkawinan no 1 tahun 1974 dengan substansi menaikkan batas usia perkawinan, yaitu di atas usia anak atau 18 tahun dan idealnya di atas 21 tahun, dan membatasi dispensasi perkawinan serta menambah pasal upaya pencegahan perkawinan anak.

Baik Kementerian PPA, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kementerian Agama tidak memberikan informasi kedaruratan perlunya mengubah batas usia perkawinan. Yang digembar-gemborkan hanya mengenai bayangan buruk bila pasangan menikah di usia anak karena dianggap sebagai bentuk ketidakmatangan biologis, psikologis dan sosial.

Sesuatu yang masih bisa dikatakan merupakan halusinasi akibat tekanan setelah Indonesia menerima rekomendasi PBB terkait target khusus dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan pasca 2015 untuk menghapus perkawinan usia anak, di mana rekomendasi ini didukung oleh 116 negara anggota termasuk Indonesia.

Sementara itu, tidak ada keterangan atau data valid bahwa perempuan yang telah menikah di usia 16 tahun menjalani perkawinan yang buruk. Data perceraian, kematian ibu dan bayi atau KDRT tidak relevan dengan usia pasangan saat menikah. Yang menikah di atas usia anak pun tidak sedikit mengalami kasus tersebut.

Saat dicetusnya desakan ini, ada yang tercecer terkait faktor penyebab terjadi perkawinan usia anak. Pada kenyataannya, rentang tahun 2014 – 2018, berdasarkan data dari Pengadilan Agama di berbagai daerah, penyebab paling dominan terjadinya perkawinan usia anak adalah kasus kehamilan di luar nikah (perzinaan). Hal ini tidak pernah secara khusus menjadi bahan diskursus dan kajian oleh pihak yang gencar mengusulkan pendewasaan usia perkawinan.

BACA JUGA  Kiblat Review: RUU P-KS Ancam Perempuan

Sementara kasus perzinaan usia anak saat ini semakin berani, vulgar dan jumlahnya semakin banyak. Survey KPAI tahun 2016 melibatkan 4500 siswa di 12 propinsi menunjukkan data di mana 97,5% siswa telah mengakses pornografi, 64% telah melakukan hubungan seks dan 22% siswi telah melakukan aborsi. Lalu apakah dengan pendewasaan usia perkawinan akan menyelesaikan masalah perzinaan yang semakin marak di usia anak?

Terkait masalah perzinaan usia anak, pemerintah sejauh ini tidak serius memperhatikan langkah antisipasi pencegahannya. Survey Kesehatan Reproduksi Remaja Indonesia (SKRRI) 2012 mengungkap perilaku pacaran remaja yang belum menikah di mana sebanyak 29,5% remaja putra dan 6,2% remaja putri pernah merangsang pacarnya serta sebanyak 48,1% remaja putra dan 29,3% remaja putri pernah berciuman bibir.

Perilaku pacaran yang sangat berpotensi besar menyebabkan terjadinya hubungan seks, tidak mendapat sorotan untuk dicarikan bagaimana pencegahannya. Derasnya arus informasi melalui media cetak, televisi dan media sosial memberikan kredit yang mempengaruhi perilaku seksual di kalangan remaja.

Beredarnya video porno melalui internet atau gadget yang dipegang oleh remaja, tayangan beradegan erotis di televisi, gambar-gambar sensual di media cetak atau iklan sangat berperan mempengaruhi perilaku seksual mereka.

Baca halaman selanjutnya: Sementara hingga saat ini,...

Halaman Selanjutnya 1 2

Ikuti Topik:

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Baca Juga

Komisi VIII DPR: RUU P-KS Bisa Dirombak

Indonesia - Sabtu, 16/02/2019 12:04

PAHAM: RUU P-KS Harus Dirombak

Indonesia - Jum'at, 15/02/2019 08:18