Antara Feminisme, Ibu, dan Wanita Indonesia

Foto: Aksi unjuk rasa menolak feminisme oleh Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia (8/3/2015). (Foto: Tribunnews)

KIBLAT.NET – Kemunculan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (P-KS) mau tidak mau mengangkat memori kita tentang gerakan feminisme. Maklum saja, poin-poin yang terkandung di dalamnya sangat identik dengan segala sesuatu yang selama ini digemborkan oleh kaum feminis.

Tapi mau bagaimanapun, setidaknya sampai detik ini feminisme masih belum mendapat tempat di hati masyarakat Indonesia. Kita bisa saja berbusa-busa semalam suntuk berdiskusi sembari ngopi-ngopi cantik soal feminisme. Entah tentang kelebihannya, kekurangannya, kebaikannya, ataupun keburukannya. Namun jangan harap perdebatan itu akan memberi banyak makna untuk kehidupan berbangsa dan bernegara kita, karena mayoritas masyarakat kita sudah terlanjur seram begitu mendengar kata feminisme.

Setelah sekian puluh tahun, gerakan feminisme di Indonesia tetap saja terkesan ahistoris dan akultural. Feminisme tetap saja dianggap sebagai gerakan yang kebarat-baratan tanpa pernah atau mungkin memang tidak bisa berakulturasi secara sempurna dengan kearifan lokal negeri ini. Di sisi lain, para pejuang feminisme juga terkesan menguliti kearifan lokal masyarakat Indonesia ditambah tindak tanduk yang memancar dari kepribadian mereka juga kebarat-baratan.

Di daratan eropa yang merupakan tempat asalnya, meskipun aliran dan gerakannya bersifat plural, namun ada satu keyakinan yang menyatukan mereka, yaitu perasaan bahwa tatanan hukum yang berlaku telah membentuk masyarakat yang mengidap penyakit patriarki.

Konsensus serta nilai-nilai yang berlaku di tengah masyarakat selalu dipandang sebagai alat untuk mempertegas dominasi dan subordinasi pria terhadap wanita. Hingga akhirnya para pejuang feminisme menuntut tatanan hukum baru yang mampu menghapuskan dominasi dan subordinasi tersebut.

Sayangnya, konsep seringkali bagaikan burung ide yang bersayap satu, tak mampu terbang tinggi mencapai puncak pembuktian yang ideal. Dalam perjalanannya, beberapa friksi feminisme malah terjebak dalam arogansi keberhasilan. Mereka tidak hanya menuntut kesetaraan pada tataran ekonomi dan pendidikan saja, namun merambah pada hal-hal yang bersifat kodrati atau yang mustahil dihapuskan seperti peran wanita sebagai ibu, sebagai yang dipimpin dalam rumah tangga, dan bahkan sebagai orang yang melahirkan.

BACA JUGA  Hari Arafah, Renungan Kesempurnaan Islam

Di Indonesia, gerakan feminisme sebenarnya bukan barang baru, kiprahnya bahkan sudah dimulai sejak masa-masa menjelang kemerdekaan. Pada tahun 1912 berdiri Poetri Merdeka di Jakarta, Istri Sedar berdiri pada tahun 1930 di Bandung, yang setelah kemerdekaan berganti nama menjadi Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani). Pada sebuah kesempatan, salah seorang anggota Istri Sedar pernah menulis di koran mereka Sedar, “Apakah kewadjiban dari perempoean Indonesia sekarang? Ialah bekerdja soepaja sebagai manoesia sepenoeh-noehnja sebagai manoesia, jaitu soepaja diakui haknja haroes sama dengan lelaki.”

Pada masa orde baru, kaum feminis semakin menjadi-jadi. Mereka mulai mengabaikan hasil kongres Perempuan 1938 di Bandung yang menetapkan tanggal 22 Desember sebagai hari Ibu. Alih alih memperingatinya, mereka lebih memilih merayakan Hari Perempuan Sedunia yang diperingati setiap tanggal 8 Maret. Mereka mulai menggagas gerakan penolakan terhadap domestikasi peran perempuan sebagai ibu rumah tangga yang mereka anggap mempersempit ruang gerak perempuan.

Mereka juga menyindir Pancha Dharma ala Presiden Soeharto dengan sebutan “ibuisme negara”. Sebuah dharma yang menuntun bagaimana wanita indonesia seharusnya berperan, yang berisi: 1. Wanita sebagai Istri pendamping suami. 2. Wanita sebagai ibu penerus keturunan. 3. Wanita sebagai pengurus rumah tangga. 4. Wanita sebagai pencari nafkah tambahan. 5. Wanita sebagai anggota warga negara. Menurut mereka, ibuisme negara hanya akan membonsai dan mereduksi peranan wanita dalam bermasyarakat.

BACA JUGA  Kemerdekaan Menurut H.O.S. Tjokroaminoto

Jadi segala macam hal yang dikerjakan oleh para aktivis feminsime pada hari ini hanyalah sebuah pengulangan dari apa yang mereka kerjakan di masa lalu. Mungkin ada yang berbeda dalam hal pencapaian, konsistensi yang terbantu dengan cara kerja dunia yang berubah tampaknya mulai menghadirkan setitik cahaya kemenangan.

Namun seperti yang saya singgung di awal tadi. Gerakan feminisme di Indonesia tetap saja terkesan ahistoris dan akultural. Bukan karena ketidaksungguhan para penggagasnya, tetapi lebih kepada persepsi umum wanita Indonesia bahwa budaya patriarki bukanlah sebuah masalah, wanita Indonesia tidak selalu merasa tertindas dan tereduksi perannya. Sehingga gerakan anti patriarki terkesan seperti gerakan yang melawan musuh imajiner, abstrak, dan mengada-ada.

Dan di sisi lain, patriarki ala Indonesia pun sebenarnya tidak terlalu mengekang wanita dalam berekspresi. Munculnya figur-figur semisal Rohana Kudus sebagai jurnalis wanita pertama dan Dewi Sartika dengan sekolah khusus perempuannya. Juga kemunculan organisasi perempuan seperti Perikatan Perempuan Indonesia, Fatayat NU, dan Aisyiah Muhammadiyah. Kesemuanya muncul pada zaman ketertutupan bangsa ini dan kemunculannya pun relatif lancar tanpa mempersoalkan budaya patriarki yang berkembang pada masa itu.

Dan akhirnya, tanpa bermaksud membenarkan siapapun. Ketika Kongres Perempuan 1938 di Bandung menetapkan 22 Desember sebagai Hari Ibu, saya membayangkan apa yang terjadi pada saat itu, puluhan wanita dari berbagai etnis negeri ini berkumpul, bersepakat untuk mengkultuskan kata ibu sebagai pengingat bahwa wanita dapat terbang setinggi-tingginya tanpa melupakan kelembutan yang dianugerahkan pada dirinya. Kelembutan yang hanya dimiliki wanita, kelembutan yang mampu mendidik manusia baru, kelembutan yang akan memajukan peradaban manusia pada puncaknya.

Penulis: Rusydan Abdul Hadi

Ikuti Topik:

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Baca Juga

Prostitusi, Perzinaan Sistemik dan Feminisme

Opini - Selasa, 29/01/2019 11:56