Mengapa Putaran Kedua Referendum Bangsamoro Harus Berjalan?

Foto: Bangsamoro

KIBLAT.NET – Penduduk Filipina di provinsi Lanao del Norte dan North Cotabato telah memberikan suara dalam referendum putaran kedua Otonomi Bangsamoro pada hari Rabu tanggal 6 Februari lalu. KPU Filipina diperkirakan akan mengumumkan hasil referendum kedua ini pada hari Ahad 10 Februari 2019. Plebisit atau referendum putaran II ini untuk menentukan apakah mereka akan bergabung dengan Wilayah Otonomi Bangsamoro (BARMM) yang sudah menang dalam putaran pertama plebisit di ex-wilayah ARMM di provinsi Maguindanao, Lanao del Sur, Tawi-Tawi, dan Sulu.

Penduduk di provinsi Lanao del Norte (kecuali kota Iligan) dan 7 kota municipal di provinsi North Cotabato diberikan pilihan apakah daerah mereka akan bergabung dengan wilayah baru entitas Bangsamoro. Pemungutan suara pada hari Rabu lalu merupakan lanjutan dari plebisit putaran pertama yang telah dilaksanakan pada tanggal 21 Januari 2019. Plebisit pertama menunjukkan mayoritas pemilih di wilayah ex-ARMM dan Cotabato City mendukung Undang-Undang Organik Bangsamoro (BOL).

Jika memang BOL telah diratifikasi, dan BARMM juga sudah terbentuk, lalu mengapa plebisit atau pemungutan suara tahap kedua menjadi sedemikian penting?

Memastikan Wilayah BARMM Lebih Luas dari ARMM

Jika mayoritas warga di provinsi Lanao del Norte dan North Cotabato memilih setuju bergabung dengan BARMM (Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao), maka 6 kota di provinsi Lanao del Norte dan 67 barangay (daerah administratif terkecil setingkat kecamatan) di provinsi North Cotabato akan dimasukkan ke wilayah otonomi baru Bangsamoro. Bersama dengan kota Cotabato yang sudah dimenangkan oleh suara pemilih “Yes”, hasil penghitungan suara yang diprediksi akan dimenangkan pendukung “Yes” di sejumlah area di dua provinsi tersebut akan memastikan wilayah otonomi BARMM lebih luas daripada ARMM.

Menurut seorang profesor Studi Islam di UP (University of the Philippines), Julkipli Wadi, hal itu penting karena MILF akan memimpin pemerintahan di wilayah otonomi yang betul-betul baru. “Jika mereka gagal menambah sejumlah wilayah baru tersebut, berarti mereka hanya di Cotabato yang selama ini sudah mereka dapatkan, dan itu tidak mencerminkan status MILF sebagai pemimpin sebuah wilayah baru,” kata Wadi. Namun demikian, mendapatkan area-area baru sebagai tambahan wilayah otonomi di kedua provinsi itu tidak mudah.

BACA JUGA  Manila: Hasil Tes DNA Konfirmasi Pemimpin ISIS Filipina Tewas

Untuk menang dalam pemungutan suara, tantangannya cukup sulit karena perolehan suara harus mayoritas ganda. Artinya, penduduk di kedua area tersebut harus disertakan, demikian juga unit-unit induk juga harus setuju memilih “Yes” sebagai syarat bergabung dengan BARMM. Jika sebagian besar penduduk baik di area municipal yang akan bergabung maupun di provinsi induk secara umum menolak atau memilih “No”, maka area-area municipal tersebut tidak bisa bergabung dengan wilayah otonomi Bangsamoro.

Direktur eksekutif Institut Otonomi dan Pemerintahan, Ben Bacani, mengatakan bahwa pemungutan suara pada hari Rabu 6 Februari di provinsi Lanao del Norte dan North Cotabato merupakan kesempatan kedua bagi para pemilih menyuarakan sentimen dan aspirasi mereka untuk bergabung ke entitas baru Otonomi Bangsamoro. Sebelumnya, pemungutan suara sejenis pernah digelar pada referendum tahun 2001 untuk memberikan pilihan bergabung dengan ARMM, namun unit induk mereka menolak.

Latar Belakang Konflik Antar Klan

Sementara posisi MILF sangat kuat di 6 municipal (satuan administratif setingkat kabupaten) provinsi Lanao del Norte, yaitu Tagoloan, Balo-i, Pantar, Munai, Nunungan, dan Tangcal, mereka masih harus bersaing dan menghadapi tantangan klan Dimaporo yang telah 4 dekade menjadi penguasa di provinsi tersebut. Dalam sebuah pesan video yang disebar via Facebook tanggal 31 Januari lalu, seorang komandan divisi MILF Abdullah Macapaar yang dikenal sebagai Commander Bravo sampai mendesak warga untuk mendukung dengan memilih “Yes” supaya tercipta kedamaian. Jika tidak, menurutnya, akan terjadi “pelanggaran hak kita semua untuk hidup secara damai.”

Di malam pemungutan suara, seorang perwakilan Distrik II provinsi Lanao del Norte bernama Abdullah Dimaporo menyampaikan harapannya bahwa suara pemilih “No” akan menang besar di provinsi itu. Dimaporo berharap dan mengandalkan suara mayoritas warga Kristen untuk mendukung pilihan “No”. Ia yakin mereka akan memilih untuk tidak bergabung dengan pemerintah otonomi Bangsamoro, karena selama bertahun-tahun mereka telah memberikan dukungan terhadap keluarga klan Dimaporo.

BACA JUGA  Manila: Hasil Tes DNA Konfirmasi Pemimpin ISIS Filipina Tewas

Ia juga menganggap remeh potensi suara pendukung “Yes” di kalangan anak muda yang mencapai sekitar 45 persen di seluruh Lanao del Norte. Menurutnya suara mereka masih kalah dengan suara pemilih Kristen. Dimaporo mengklaim, warga belum sepenuhnya yakin dengan janji hidup damai di bawah BOL, karena provinsi mereka pernah diserang MILF pada tahun 2000, 2003, dan 2008.

Berbeda dengan Cotabato City yang mentolerir kehadiran anggota-anggota MILF, sejumlah penduduk di Lanao del Norte secara terbuka menolak kehadiran para pengamat MILF yang datang dalam rangka menyaksikan dan mengamankan jalannya referendum. Meski diwarnai ketegangan, baik MILF maupun klan Dimaporo menyatakan akan menghormati apapun hasil plebisit.

Selain di Lanao del Norte, persaingan dan ketegangan juga mewarnai proses pemungutan suara di Cotabato City antara pendukung “Yes” dan “No”. Pada hari pemungutan suara sempat terjadi bentrok antara pendukung inklusi atau bergabung dengan Otonomi Bangsamoro yang didukung MILF dengan warga pendukung “No” yang di-backup oleh walikota Cynthia Guiani. Kedua pihak diduga terlibat money politic dengan menjanjikan uang 1000 hingga 3000 peso ke masing-masing konstituen. Plebisit di Cotabato City akhirnya dimenangkan oleh suara pendukung “Yes”.

Banyak Kamp MILF di Lanao

Plebisit putaran kedua menjadi sedemikian krusial karena keenam kota municipal di Lanao del Norte yang berjuang ingin bergabung dengan BARMM merupakan lokasi sejumlah kamp MILF. Menurut Bacani, jika keenam municipal itu jadi bergabung dengan BARMM akan memudahkan proses transisi pejuang MILF dari kombatan menjadi warga sipil.

“Jika area-area tersebut jadi bergabung dengan wilayah otonomi BARMM, itu akan menjadi bagian dari pengarusutamaan secara keseluruhan MILF, terutama karena di Lanao ada Commander Bravo yang sangat aktif (secara militer),” kata Bacani menambahkan.

Proses dekomisi atau penonaktifan kombatan MILF merupakan bagian dari kesepakatan damai MILF dengan GRP (Pemerintah Filipina) yang telah dirintis sejak 2015. Dalam proses itu, pejuang-pejuang MILF akan menyerahkan senjata, dan selanjutnya bergabung dengan program-program sosial dan pembangunan.

Sumber: Rappler
Penerjemah: Yasin Muslim
Redaktur: Ibas Fuadi

Ikuti Topik:

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Baca Juga