Soroti Intoleransi, PSI Dorong Deregulasi Pendirian Rumah Ibadah

Foto: Kantor DPP PSI.

KIBLAT.NET – Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Grace Natalie mengkhawatirkan kemunculan kelompok intoleran yang mencoba merusak ketenangan kota Jogjakarta. Menurut Grace, Jogja adalah sebuah kota yang menyimpan identitas keindonesiaan, baik dalam bentuk kesenian, tradisi, dan kuliner. Namun kelompok intoleran mencoba merusak ketenangan Jogja.

“Intoleransi tidak hanya mengancam kita yang masih hidup, bahkan yang sudah matipun menjadi sasaran,” kata Grace di Festival 11 Jogjakarta di Graha Pradipta Jogja Expo Center, dalam keterangan tertulis, Senin (11/02/2019).

Dalam pidato politik berjudul “Musuh Utama Persatuan Indonesia” itu, Grace memaparkan beberapa kejadian intoleransi yang belakangan ini terjadi di Jogjakarta.

“Pertengahan Desember lalu, sebuah nisan kayu salib dipotong di Kotagede Jogjakarta, dan prosesi doa kematian gagal dilakukan karena mendapat penolakan massa. Kelompok Intoleran juga menyasar upacara adat. Oktober tahun lalu, upacara “Sedekah Laut” sebagai ekspresi rasa syukur, yang dilaksanakan nelayan Pantai Baron dan Kukup di Tanjungsari, Gunungkidul, diserang dan diteror oleh sekelompok orang yang menganggap upacara adat itu sesat,” ujar Grace.

Mantan presenter TV tersebut juga menyinggung peristiwa penyerangan jemaat Gereja Santo Lidwina Bedog Sleman oleh seorang pemuda satu tahun silam. Grace menyatakan bahwa kejadian-kejadian tersebut merupakan cermin persoalan besar intoleransi di Indonesia.

Ia pun menyimpulkan bahwa toleransi harus diwujudkan dalam gerakan politik parlementer.

“Di tingkat nasional, PSI akan mendorong deregulasi Aturan Mengenai Pendirian Rumah Ibadah. PSI akan mendorong penghapusan Peraturan Bersama Menteri Mengenai Pendirian Rumah Ibadah,” ungkapnya.

BACA JUGA  Siapa di Belakang Saracen? Ini Kata Pengamat Intelijen

Menurutnya, aturan terkait masalah ini harus dikembalikan kepada konstitusi, dalam hal ini Pasal 28 E yang menjamin kebebasan beragama dan beribadah.

Dalam pidato tersebut, Grace juga kembali menegaskan komitmen PSI dalam menolak perda-perda syariah.

“PSI akan mencegah lahirnya undang-undang atau peraturan daerah diskriminatif,” tegasnya.

Terakhir, Grace menekankan bahwa PSI akan selalu mendorong aparat keamanan serta birokrasi agar lebih tegas dalam menghadapi kasus intoleransi.

“Itulah tawaran PSI untuk mengatasi persoalan intoleransi,” tandasnya.

Reporter: Azzam
Editor: Rusydan

Ikuti Topik:

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Baca Juga

Poligami, Syariat Islam yang Dinodai

Suara Pembaca - Senin, 24/12/2018 11:41

Warga Aceh Tegaskan Perda Syariah Tidak Diskriminatif

Indonesia - Ahad, 25/11/2018 20:34