INDEF: Pemerintah Seharusnya Berdayakan Petani, Bukan Kerjasama Dagang dengan Australia

Foto: Petani memanen padi (foto: Inilah)

KIBLAT.NET, Jakarta – Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Enny Sri Hartati mengatakan harus adanya win-win solution dalam kesepakatan kerjasama perdagangan bebas antara Indonesia dengan Australia. Sebab kerjasama bila saling menguntungkan kedua pihak maka akan lebih sustainable (berkelanjutan). Sebaliknya jika berat sebelah merugikan Indonesia maka akan menimbulkan ketidak efisiensi dan dampak sosial ekonomi.

“Selama ini impor Indonesia dari Australia guna memenuhi kebutuhan industri, hotel dan restaurant. Semestinya ada koordinasi agar dapat dipenuhi dari dalam negeri, intinya jika untuk memenuhi kebutuhan industri itu ok. Tetapi persoalannya selama ini bukannya di dalam negeri tidak ada, melainkan jaringan pemasokan untuk memenuhi kebutuhan industri itu tidak ada yang ngurus,” katanya saat dihubungi Kiblat.net, Jumat, (2/3/2019).

Enny meminta pemerintah sebaiknya dapat memberdayakan dan memfasilitasi petani. Sehingga produk petani nantinya dapat memenuhi standar industri. Akan tetapi, bila petani dibiarkan maka Indonesia tidak akan siap menyuplai pasokan industri, akhirnya akan lebih memilih impor terus menerus.

“Petani jangan dibiarkan bekerja sendiri, jika tidak diberdayakan maka akan tetap kalah saing. Berbeda jauh dengan petani Australia, yang tersistem, memiliki lahan pertanian dan peternakan yang luas serta sesuai industri. Jadi segala pihak dalam negeri harus memberdayakan petani untuk bersaing,” ujarnya.

Diketahui, Menteri Perdagangan RI Enggartiasto Lukita dan Menteri Perdagangan, Pariwisata, dan Investasi Australia Simon Birmingham akan menandatangani perjanjian perdagangan ekonomi komprehensif antara Indonesia dan Australia (IA-CEPA). Kesepakatan ini akan disaksikan Wapres Jusuf Kalla dan dilaksanakan pada Senin, 4 Maret 2019 di Hotel Luwansa, Kuningan, Jakarta.

BACA JUGA  PTUN Jabar Terima Gugatan Pengacara Habib Bahar

Terkait agenda tersebut Enny menegaskan persoalan selama ini bukan pada penandatanganannya. Tetapi persoalan intinya adalah setiap kita membuat ratifikasi perjanjian apapun kita tidak pernah mengetahui detail isi perjanjiannya. Misalnya kita tidak tahu implikasinya, mengapa ada perjanjian itu, keuntungan dan kerugiannya apa.

“Selama ini tidak transparansi dan tidak ada kajian secara komprehensif terkait detail kesepakatan itu. Negara ini hanya melihat ketika ada persoalan ini, maka kita butuh ini. Nah butuhnya itu bisa jadi hanya dari usulan beberapa pelaku usaha, padahal banyak stakeholder yang terkait. Sehingga sering kali kesepakatan kerjasama tidak banyak memberikan keuntungan secara menyeluruh,” tukasnya.

Repoter : Hafidz Syarif
Editor: Izhar Zulfikar


Jika tulisan ini bermanfaat bagi Anda dan banyak orang, dukung kami membantu terus menginformasikan berita dan tulisan terbaik untuk Anda. Kiblat.net adalah media Islam independen non-partisan yang dikelola mandiri. Anda dapat memberikan donasi terbaik supaya kami dapat terus bekerja di bidang dakwah media.

Donasi Sekarang

Ikuti Topik:

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Baca Juga

Rizal Ramli: Tanpa Corona, Ekonomi Kita Tetap Anjlok

Indonesia - Rabu, 18/03/2020 15:13