UU Otonomi Bangsamoro Disetujui, Militer MILF Akan Dilucuti

Foto: Anggota Front Pembebasan Islam Moro (MILF).

KIBLAT.NET, Manila – Presiden Rodrigo Duterte telah menyetujui usulan untuk menonaktifkan para pejuang Front Pembebasan Islam Moro (MILF). Usulan itu telah disahkan dalam rapat kabinet Senin lalu.

“Kepala eksekutif dalam pertemuan kabinet yang sama menyetujui usulan eksekutif mengenai penerapan lampiran normalisasi berdasarkan Perjanjian Komprehensif tentang Bangsamoro antara pemerintah Filipina dan Front Pembebasan Islam Moro,” kata juru bicara kepresidenan Salvador Panelo dalam konferensi pers, Selasa (05/03/2019).

Panelo mengatakan, persetujuan itu akan meningkatkan upaya perdamaian Mindanao, di mana pembangunan terhambat di daerah-daerah yang terkena dampak konflik.

“Apa pun yang berkontribusi terhadap tujuan perdamaian di tempat itu, kami akan melakukannya,” kata juru bicara kepresidenan.

Salah satu dari empat lampiran perjanjian Bangsamoro 2014, berisi langkah-langkah penonaktifan angkatan bersenjata MILF. Tiga lampiran lain dari perjanjian tersebut adalah pembagian kekuasaan, modalitas transisional, dan pendapatan dan pembagian kekayaan.

Perjanjian normalisasi untuk mengarahkan masyarakat agar mencapai kualitas hidup yang mereka inginkan, dengan mendapatkan mata pencaharian berkelanjutan dan partisipasi politik yang damai.

Dari sini, MILF harus bersedia menonaktifkan pejuang mereka. Para pejuang MILF nantinya akan beralih ke kehidupan sipil yang produktif.

Pemerintah dan MILF juga akan menyusun rencana untuk membubarkan kelompok-kelompok bersenjata swasta dan untuk mengintensifkan upaya-upaya pembangunan internal.

Lampiran itu juga meminta pemerintah dan MILF untuk membuat program keadilan transisi untuk menangani keluhan resmi masyarakat Bangsamoro, memperbaiki “ketidakadilan historis” dan mengatasi pelanggaran HAM.

BACA JUGA  Waktunya Tiba, Pejuang Bangsamoro Serahkan Senjata ke Pemerintah Filipina

Perjanjian damai 2014 adalah dasar dari Undang-Undang Organik Bangsamoro (BOL), yang membentuk daerah otonom baru dengan bagian yang lebih besar dalam sumber daya pemerintah nasional.

Anggota Otoritas Transisi Bangsamoro mengambil alih kepemimpinan atas wilayah baru 26 Februari lalu dan akan berfungsi sebagai pemerintah daerah sementara sampai 30 Juni 2022.

Sumber: Philstar
Redaktur: Ibas Fuadi

Ikuti Topik:

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Baca Juga