Ketika Istilah Kafir Diacak-acak

Foto: Munas Alim Ulama dan Konbes NU 2019.

Putusan Munas Alim Ulama dan Konbes NU 2019 yang terkesan mengacak-acak istilah kafir sejatinya bukanlah barang baru dalam kehidupan umat Islam Indonesia. Kata kafir nyatanya memang tidak terlalu terpakai dalam keseharian umat Islam Indonesia ketika berinteraksi dengan orang kafir, mereka cenderung menggunakan frasa yang dianggap lebih ramah; non muslim.

Saya teringat, ketika duduk di bangku SMA dulu. Kami bahkan tak pernah menyebutkan agama teman-teman sekelas yang bukan Islam. Kalimat “Eh kamu kan Buddha ya? Kamu kan Kristen ya?” rasanya saja sudah kelewat tak sopan dan menyakiti, lebih-lebih “Eh kamu kafir ya!” Dari kondisi semacam itu, terciptalah semacam kesepakatan tak tertulis untuk menggunakan istilah “non muslim” yang dinilai lebih sopan dan tak menyakitkan.

Kembali ke soal putusan Munas Alim Ulama dan Konbes NU 2019, rasanya ada beberapa hal yang tak disadari oleh Said Aqil Siraj (SAS) dan Abdul Moqsith Ghazali. Yang pertama adalah kenyataan bahwa ramah, sopan, dan tak menyakiti terkadang hanyalah persepsi manusia yang berdasar emosi dan perasaannya belaka. Dan lebih miris lagi ketika persepsi tersebut ternyata sangat-sangat terikat dengan ruang dan waktu, hal yang dianggap sopan di hari Senin bisa jadi dipandang sangat biadab di hari Selasa.

Bagi manusia secerdas SAS dan Moqsith Ghazali harusnya sadar bahwa untuk menghindari kekacauan semacam itu, diperlukan pijakan persepsi yang lebih universal dan tidak terikat oleh ruang dan waktu manapun. Pijakan semacam itu tentu saja tidak bisa kita temukan dalam lingkaran kemanusiaan yang serba relatif, kita hanya bisa mendapatkannya dari Allah SWT melalui perantara manusia paling cendekia di muka bumi; Muhammad SAW.

Atau mungkin SAS dan Moqsith memang ingin membuat kekacauan, sebagaimana narasi terbalik yang sering digemborkan kolega-kolega liberalnya bahwa sebagian ajaran Islam sudah tidak sesuai kemajuan zaman. Narasi yang sangat tidak masuk akal, kemajuan zaman adalah sesuatu yang sangat relatif, dan sekali lagi sangat terikat dengan ruang dan waktu, bahkan apa yang diklaim sebagai kemajuan zaman seringkali hanya sebuah kunyah-kunyah budaya masa lalu yang tak manis lagi. Rasanya tak logis ketika hal yang rapuh dan membosankan semacam itu harus menjadi hakim atas ajaran yang bersumber dari kitab suci, memutuskan ayat ini sesuai dan ayat ini tak sesuai.

Selanjutnya adalah terkait istilah non muslim, ternyata juga bukanlah pengganti yang cukup bagus untuk istilah kafir. Istilah non muslim yang dimaksudkan untuk menyebut orang-orang yang tidak beragama Islam ternyata tercantum dalam Al-Quran dan konteksnya sangat jauh dari keramahan yang kita bayangkan. Yaitu dalam surat Ali Imran ayat 85, kita akan menemukan kalimat ghair al-Islam (non Islam), yang diiringi dengan penegasan tidak akan diterima oleh Allah SWT, dan di akhirat kelak akan merugi; dua kalimat yang mencerminkan klaim Islam sebagai agama yang paling benar.

BACA JUGA  Jadi, Di Mana Salah UBN?

Adapun tentang usulan penggantian istilah kaafiruun dengan muwaathinuun sejatinya hanyalah copas dari buku Muwathinun La Dzimmiyun karya Fahmi Huwaidi, pemikir liberal asal Mesir. Yang sayangnya lagi-lagi dilandasi dengan semangat “sebagian ajaran Islam tidak sesuai dengan kemajuan zaman”. Huwaidi menganggap bahwa konsep kafir dzimmy tidak relevan dengan konsep politik modern.

Konsep Huwaidi ini tentu sangat berisiko mengaburkan batasan antara Islam dan bukan Islam. Di samping itu, argumen Huwaidi bahwa secara tersurat maupun tersirat Rasulullah SAW lebih memilih menyebut Yahudi dan Nasrani Madinah sebagai warga negara alih-alih menyebut mereka kafir adalah hoaks yang terpampang nyata. Karena dalam pasal 14 Piagam Madinah dengan jelas tertulis “Seorang mukmin tidak boleh membunuh mukmin lainnya lantaran membunuh orang kafir, tidak boleh pula seorang mukmin membantu orang kafir untuk membunuh orang beriman.”

Selain itu, konsep tersebut juga menimbulkan keprihatinan tersendiri. Sistem negara bangsa yang diklaim sebagai konsep politik modern sejatinya bukanlah sistem yang sempurna dan tanpa cela. Pertama mari kita cermati soal ruh utama sebuah negara bangsa; nasionalisme.

Banyak penulis “modern” yang tak segan menyebut nasionalisme sebagai mitos. Salah satunya  sejarawan Israel Yuval Noah Harari, dalam karyanya Sapiens: A Brief History of Mankind ia menyatakan bahwa nasionalisme hanyalah suatu mitos bersama atau shared myth. Satu-satunya alasan nasionalisme ada hingga detik ini hanyalah karena manusia secara beramai-ramai mempercayai mitos tersebut.

Sedangkan Benedict Anderson memandang nasionalisme sebagai suatu imagined community. Ia merupakan konstruksi sosial untuk menyatukan beragam manusia dalam suatu komunitas yang di mana ia memiliki rasa kepemilikan atau sense of belonging. Sense of belonging ini biasanya diikat oleh identitas-identitas kebangsaan yang direkayasa dan diciptakan oleh pendiri sebuah bangsa.

Setiap manusia memiliki identitas yang interseksional, identitas tersebut bisa mencakup gender, ras, bangsa, agama, suku, strata sosial dan lain-lain. Sekali lagi, bagi manusia secerdas SAS dan Moqsith Ghazali pasti memahami bahwa sepanjang sejarah peradaban manusia, identitas utama seseorang selalu berganti. Di era Perang Dunia II, Nazi menjadikan ras sebagai identitas utama mereka, karena itu Yahudi menjadi warga negara kelas dua. Di era kekhalifahan Islam dan kerajaan kristen, agama menjadi identitas utama seseorang.

Diputuskannya bangsa sebagai identitas utama seseorang pada hari ini adalah konstruksi yang merupakan warisan Barat. Konsep negara bangsa yang berdaulat berawal dari Eropa sejak ditandatanganinya perjanjian Westphalia. Perjanjian Westphalia adalah perjanjian yang mengakhiri perang tiga puluh tahun di Eropa. Perjanjian ini menjadi dasar bagi tatanan masyarakat internasional yang baru, ia mengubah identitas utama bangsa eropa dari agama menuju bangsa, juga memisahkan kekuasaan negara dari pengaruh gereja. Dan sejak saat itu, kebijakan sebaik apapun yang dilakukan oleh entitas non bangsa akan dipandang sebagai kejahatan.

BACA JUGA  Ramadhan 1440 H, SMP-SMA Ar-Rohmah Putri Gelar Wisuda Angkatan VII

Konsep kebangsaan ala Eropa menyebar melalui kolonialisme. Bangsa Eropa menjajah negara-negara Asia dan Afrika, membentuk batas-batas arbitrer, memperkenalkan sistem birokrasi dan administrasi model Eropa, lalu membentuk pemikiran serta sistem negara bangsa di daerah jajahan mereka. Periode penjajahan yang sangat panjang membuat penduduk negeri jajahan lupa bahwa identitas kebangsaan bukanlah satu-satunya identitas yang mereka punya.

Namun, sampai kapankah nasionalisme akan tetap dipercaya manusia. Terlebih di era internet, di mana dunia benar-benar menjelma menjadi small village, aktivitas seorang penduduk dunia pada hari ini tak lagi dibatasi oleh batas-batas geopolitik. Penduduk dunia kini bisa saling berinteraksi, bertukar pikiran, bahkan berdebat meski terpisahkan oleh jarak ribuan kilometer dalam waktu singkat. Fenomena semacam ini secara perlahan berpotensi mengikis bangsa sebagai identitas sosial utama seseorang. Bukan tak mungkin, di masa mendatang internet akan melahirkan identitas baru yang tak bisa dikekang oleh negara bangsa.

Jadi untuk apa kita harus bersusah payah menyesuaikan ajaran Islam dengan sistem negara bangsa, jika ternyata sistem tersebut lebih rapuh dan sangat berpotensi menjadi tidak relevan untuk kehidupan manusia pada suatu waktu nanti.

Maka sudah seharusnya seorang muslim tak perlu terlalu pusing dengan bagaimana memanggil orang-orang di luar Islam. Toh setiap agama juga mengenal konsep the others dan the outsiders. Islam mempunyai konsep “Dan barangsiapa mencari selain Islam sebagai agama, maka tidak akan diterima, dan di akhirat termasuk orang-orang yang merugi.” Katolik mempunyai konsep extra ecclesiam nulla salus yang berarti di luar gereja tidak ada keselamatan. Agama-agama lain pun mempunyai klaim serupa, siapapun yang serius beragama seharusnya memandang dogma-dogma tersebut secara dewasa, sebagai bahan pemicu awal mencari kebenaran, untuk mengetahui mana klaim kebenaran yang hakiki dan mana yang palsu.   

Perilaku mengacak-acak istilah kafir sejatinya malah mencerminkan pesimisme dan ketidakseriusan dalam beragama. Dan betapa menyedihkannya nasib umat Islam, ketika para cerdik cendekianya malah berbangga dengan perilaku semacam itu.

Penulis: Bang Azzam

 

 

 

 

 

Ikuti Topik:

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Baca Juga

Benarkah Kata Kafir Digunakan Hanya di Mekkah?

Munaqosyah - Sabtu, 09/03/2019 15:11