Tiga Tahun Kasus Siyono, KontraS Soroti Dua Hal Ini

Foto: Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS)

KIBLAT.NET, Jakarta – Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) memberikan perhatian khusus terkait tiga tahun kasus Siyono. Kepala Divisi Advokasi KontraS, Arif Nur Fikri mengkritisi dua hal yang selama ini menjadi kejanggalan.

Pertama yaitu pihak kepolisian yang memberikian putusan kode etik pada anggota Densus yang diduga melakukan penganiayaan kepada Siyono hingga meniggal. Menurutnya, tidak pantas jika proses hukumnya hanya berhenti pada putusan kode etik.

“Kalau putusan kode etik seharusnya dilihat apakah ada unsur kelalaian dalam kasus ini. Kalau memang ada kelalaian berarti harus ada proses tindak pidana, karena di aturan hukum bahwa indikasi kelalaian itu adanya tindak pidana,” katanya saat dihubungi Kiblat.net pada Rabu (12/3/2019).

“Jadi seharusnya ada proses hukum. Maka tidak hanya berhenti pada proses kode etiknya saja,” sambungnya.

Kemudian, yang kedua adalah terkait dana yang sempat diberikan kepada pihak keluarga Siyono. Arif menegaskan bahwa dana yang dibahasakan sebagai santunan itu tidak akan menghapus adanya tindak pidana yang dilakukan anggota Densus 88 terhadap Siyono.

“Yang menjadi pertanyaan juga maksud tujuan dari pemberian uang itu buat apa kepada pihak keluarga Siyono? Karena pemberian uang santunan itu tidak menghapus adanya tindak pidana yang dilakukan anggota densus kepada pihak Siyono,” tegasnya.

Reporter: Syuja A
Editor: Izhar Zulfikar

Ikuti Topik:

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Baca Juga

Pelaku Penganiayaan Siyono Semestinya Dihukum Berat

Indonesia - Rabu, 20/03/2019 19:43