Koalisi Masyarakat Sipil: FTA Membuat Indonesia Semakin Tersandera

Foto: ilustrasi

KIBLAT.NET, Jakarta – Lutfiyah Hanim, Peneliti dari koalisi, menjelaskan bahwa ketika komitmen melakukan perjanjian perdagangan bebas, maka peluang untuk melakukan ekspor itu bukan hanya negara Indonesia. Tetapi negara mitra ekonomi Indonesia juga punya peluang lebih besar untuk melakukan ekspor ke Indonesia. Artinya, impor juga berpotensi terbuka masuk ke Indonesia.

“Selama ini Pemerintah tidak pernah membuka berapa cost atau biaya yang akan kita hadapi dari perjanjian FTA. Selalu yang diiming-imingi adalah potensi ekspornya. Termasuk misalnya, kajian pemerintah Indonesia mengenai regulasi nasional apa saja yang akan berubah jikalau Indonesia menandatangani FTA” tegas Hanim dalam konferensi pers di Jakarta pada Kamis (14/03/2019).

Hanim menambahkan bahwa di dalam perjanjian perdagangan juga mengatur tentang prinsip-prinsip atau aturan hukum mengenai bagaimana negara menjalankan kewajibannya untuk melaksanakan perjanjian, termasuk tentang apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan negara dalam membuat regulasi domestik.

Hal tersebut membuat Hanim mengingatkan agar DPR RI dan Pemerintah Indonesia untuk tidak terlalu terburu-buru untuk meratifikasi perjanjian perdagangan. Sebab, banyak hal yang harus dihitung secara strategis.

“Dengan semakin banyak FTA diikatkan, maka akan semakin membuat Indonesia malah tersandera dengan banyak komitmen dan tidak leluasa untuk membuat kebiijakan nasional yang melindungi kepentingan negara lebih luas. Apalagi sekali membuat komitmen, kedepan Indonesia tidak bisa menurunkan level liberalisasinya, tetapi menaikan level nya bisa,” tuturnya.

BACA JUGA  Ratusan Anggota KPPS Meninggal, Komnas HAM: Harus Diinvestigasi

“Apalagi, tidak ada jaminan apakah ketika FTA ditandatangani, investor asing langsung menanamkan modalnya. Tidak ada kewajiban investor untuk berbuat itu, yang ada Indonesia yang punya kewajiban,” pungkasnya.

Reporter: Fanny Alif
Editor: Izhar Zulfikar

Ikuti Topik:

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Baca Juga

Perjanjian Perdagangan Bebas Berdampak ke Nelayan

Indonesia - Jum'at, 15/03/2019 10:21

DPR Diminta Tunda Ratifikasi FTA Di Tahun Politik 2019

Indonesia - Kamis, 14/03/2019 22:17