Perjanjian Perdagangan Bebas Berdampak ke Nelayan

Foto: Seorang Nelayan di sekitar Penimbunan Material Padat Pantai Teluk Jakarta/Foto via liputan6

KIBLAT.NET, Jakarta- Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Ekonomi mendesak DPR-RI untuk menunda atau menghentikan sementara segala pembahasan terkait proses ratifikasi dan perundingan perjanjian perdagangan bebas atau free trade agreements (FTA). Koalisi menilai FTA akan berdampak langsung terhadap kehidupan Masyarakat luas.

Henrikus Setya A Pratama yang mewakili Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia mengungkapkan bahwa FTA bukan hanya persoalan jual beli tetapi juga masalah pengaturan dan tata kelola kenegaraan. Hal tersebut yang menyebabkan ia mendorong DPR untuk lebih konsen menyikapi FTA.

“Padahal, banyak masyarakat sudah tidak percaya kinerja DPR, tapi kami tetap mendorong DPR agar bekerja memperjuangkan nelayan kecil dan tradisional yang terdampak dari FTA itu. Salah satunya impor garam, impor ikan, yang menggerus kehidupan nelayan,” tegas Henri dalam konferensi pers Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Ekonomi di Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (14/03/2019)

Adapun perwakilan Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Parid Ridwanuddin mengatakan bahwa DPR harus bersikap proaktif didalam mengawasi berbagai perjanjian internasional, yang mana didalamnya terdapat poin-poin investasi di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil.

“Fakta di lapangan membuktikan bahwa masyarakat pesisir menjadi korban dari aktivitas investasi. Saat ini, pemerintah tengah menggenjot sepuluh proyek pariwisata baru, dimana 7 lokasi berada di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil. Proyek ini dinamakan kawasan startegis pariwisata nasional (KSPN),” Katanya

BACA JUGA  Banjir Bandang Terjang 9 Kelurahan di Sentani Jayapura, 3 Orang Meninggal Dunia

Di Mandalika, lanjut Parid, ada 300 keluarga nelayan terusir akibat invetasi pariwisata. Pada saat yang sama, lebih dari 1700 keluarga nelayan di Labuan bajo, juga terdampak proyek pariwisata.

Sementara itu, Ketua Persatuan Perjuangan Rakyat Herman Abdulrohman menegaskan bahwa Perjanjian FTA mengatur perlindungan kepada investor asing. Tetapi disisi yang lain tidak ada satupun ketentuan di dalam FTA yang disusun untuk melindungi buruh, khususnya dalam meminta tanggung jawab negara asal investor ketika si investor kabur dan lari dari tanggung jawabnya.

Reporter: Fanny Alif
Editor: Izhar Zulfikar

Ikuti Topik:

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Baca Juga

DPR Diminta Tunda Ratifikasi FTA Di Tahun Politik 2019

Indonesia - Kamis, 14/03/2019 22:17