26 Maret, Meletusnya Perang Aceh

Foto: Perang Aceh

Oleh: Beggy Rizkiansyah, pegiat komunitas sejarah Jejak Islam untuk Bangsa (JIB)

KIBLAT.NET – Kesultanan Aceh adalah salah satu kekuasaan besar yang pernah hadir di nusantara. Jejaknya ada hingga ratusan tahun. Sejak abad ke 16 Aceh menjadi salah satu kesultanan yang berpengaruh hingga menjadi pusat kebudayaan Islam di tanah air.

Kesultanan mencapai kejayaannya pada masa Sultan Iskandar Muda. Kesultanan menjadi pusat perdagangan sekaligus pengajaran Islam di Nusantara. Pasca Sang Sultan wafat, Aceh perlahan meredup kejayaannya. Meski demikian kesultanan ini masih dapat bertahan hingga lebih dari 200 tahun kemudian, ketika kolonialisme Belanda akhirnya meluluh-lantakkan Kesultanan Aceh pada abad ke 20.

Aceh pada abad ke-19 sudah bukan lagi mengecap masa jayanya. Meski demikian, hingga pada paruh pertama abad 19, Aceh tetap merupakan kekuasaan yang berdaulat di tengah-tengah bercokolnya Pemerintah Belanda di Jawa dan sebagian Sumatera.

Kesultanan Aceh terdiri dari wilayah pusat kekuasaan dan daerah-daerah taklukkan mereka. Kesultanan Aceh juga terdiri dari daerah-daerah taklukan di luar Aceh Besar yang terletak di pantai barat, pantai timur dan pantai utara ujung pulau Sumatera. Wilayah ini terdiri atas kerajaan-kerajaan kecil yang otonom ataupun yang merupakan federasi (Teuku Ibrahim Alfian: 2016).

Sultan Aceh sendiri berkuasa langsung atas daerah yang dikuasainya di kawasan ‘Dalam.’ Pemerintah Belanda menyebut dalam sebagai ‘keraton,’ satu istilah yang menggambarkan  betapa berpengaruhnya pengetahuan mereka tentang kekuasaan di Jawa. Selain wilayah ‘Dalam’, Sultan Aceh juga berkuasa langsung di Pekan Aceh, Kampung Merduati, Kampung Jawa, Kampung Pande dan Kampung Pedah. (Teuku Ibrahim Alfian: 2016)

Meski terjadi kemerosotan kekuasaan, namun Aceh tetap menjadi wilayah yang berdaulat pada abad ke 19. Pelayaran yang melintasi kekuasaan Aceh menjadi sumber pemasukan bagi kesultanan. Kekuasaan asing yang bercokol di antara Aceh adalah Inggris dan Belanda yang saling bersaing.

Traktat London
Persaingan dagang antara Inggris dan Belanda di beberapa wilayah di Asia Tenggara akhirnya diselesaikan dengan satu perjanjian Anglo-Dutch Treaty atau dikenal dengan Traktat London pada 17 Maret 1824. Tentu saja Traktat ini dibuat tanpa mengajak bicara para penguasa di Sumatera. Satu arogansi bangsa barat yang menganggap para Sumatera dan manusianya komoditas belaka.

Belanda akhirnya mengakui kepemilikan Inggris atas Singapura dan menyerahkan Malaka untuk Inggris. Sebaliknya, Inggris menyerahkan Bengkulu (Bencoolen) dan kekuasaan di Sumatera pada Belanda. Sebagai tambahan, kedua belah pihak tidak boleh membuat perjanjian dengan penguasa di wilayah itu.

Anglo-Dutch Treaty pada 1824.

Traktat ini menyisakan satu persoalan. Bagaimana dengan Aceh yang memiliki posisi penting di Selat Malaka? Traktat itu akhirnya disepakati untuk memberi hak pada Belanda untuk menegakkan keamanan di Aceh, namun tetap menghormati kedaulatan Aceh.

Di abad ke-18, Aceh menjadi sangat strategis bagi negara-negara Eropa terutama Inggris, Belanda dan Perancis. Bagi Inggris khususnya, Aceh bukan hanya penting bagi perdagangan, tetapi juga pangkalan pelayaran untuk menguasai Samudera Hindia dan selat Malaka.

Pada 1870, Terusan Suez dibuka. Perhubungan dengan Eropa menjadi lebih singkat. Pelayaran dapat ditempuh dari empat bulan, menjadi hanya lima minggu. Kedudukan Sumatera menjadi lebih penting. Sejak dibukanya Terusan Suez, pelayaran dari Eropa ke Asia Timur tidak lagi melalui selatan, yaitu Selat Sunda, tetapi lewat Aden dan Kolombo, melalui Selat Malaka. (Paul van’t Veer: 1985)

Bagi Belanda yang bersaing ketat dengan Inggris dalam geopolitik di Asia Tenggara, Aceh tampak menggiurkan. Traktat London memang mewajibkan Inggris maupun Belanda menghormati Kedaulatan Aceh. Namun satu kejadian di tahun 1856 mengubah peta kekuasaan. (Paul van’ t Veer: 1985)  Konflik internal kesultanan Siak di Sumatera Timur berujung pada masuknya kekuatan asing ke dalam Kesultanan tersebut.

Perebutan tahta Sultan Ismail  dan kakaknya, Tengku Putra membuat Sultan Ismail meminta bantuan Belanda untuk mengalahkan kakaknnya. Belanda berhasil membuat kesepakatan-kesepakatan dagang dan politik yang menguntungkan Belanda. Tampuk kedaulatan sekarang dalam genggaman Belanda. Siak menjadi wilayah di Sumatera Timur yang bertekuk lutut di bawah Belanda, bersama Langkat, Deli dan Asahan Utara sampai ke Sungai Kampar di Selatan- di seluruh pantai seberang Malaka, kecuali Aceh.  (Paul van’ t Veer: 1985)

Intervensi politik Belanda di Siak merusak persahabatan Belanda dengan Aceh yang sebelumnya ditandatangani Jenderal J. Van Swieten pada Mei 1857. Pada tahun 1862, Belanda lewat Residen Riau, mencoba membujuk agar Aceh mengakui Siak di bawah kedaulatan Belanda. Bujukan ini dijawab Aceh dengan mengirim armada perang kecil. Bayangan akan perang sudah mulai terlihat. (Paul van’ t Veer: 1985)

Bagian terbesar pantai timur Sumatera memang telah di bawah pengaruh Belanda, tetapi di ujung Utara, masih bercokol kekuasaan Aceh. Inilah halangan terbesar nafsu Belanda menangguk keuntungan. Bayangan keuntungan atas negeri penghasil lada terbesar di dunia, penguasaan Sumatera dari utara sampai sepanjang pantai timur dengan limpahan hasil kebunnya serta jalur strategis pelayaran ke Asia Timur tak lagi dapat dibendung.

Traktat Sumatera yang menghalangi politik intervensi harus segera disingkirkan. Setidaknnya Aceh harus dapat di –Siak-kan. Tetapi Traktat London adalah penghalang utama ambisi Belanda. Oleh sebab itu, mereka terus berupaya mendekati Inggris agar merevisi pasal-pasal dalam perjanjian tersebut.

Revisi Pasal Perjanjian
Keadaan segera berubah dengan kehadiran Sir Henry Ord di tahun 1867. Seorang pejabat kolonial Inggris di Straits Settelements yang bukan saja tidak peduli dengan nasibnya Aceh, tetapi juga mendukung Belanda dalam persoalan di Aceh. Dapat dikatakan ia adalah salah satu dari perumus utama dalam pasal-pasal mengenai Aceh dalam perjanjian Sumatera nantinya. (Anthony Reid: 2005)

Inggris sendiri menjadikan Aceh sebagai alat tawar menawar dalam rangka memperoleh konsesi pajak. Selain itu Belanda menawarkan wilayah mereka di Pantai Emas di Ghana kepada Inggris dalam bentuk perjanjian lainnya. (Anthony Reid: 2005) Namun kesepakatan baru tercapai pada tahun 2 November 1871. Inggris dan Belanda sepakat menandatangani Traktat Sumatera.

Pasal pertama, pasal yang paling krusial menyangkut nasib Aceh. Pasal tersebut mencabut keberatan Inggris mengenai perluasan kekuasan Belanda di mana saja di Sumatera.

“Her Brittanic Majesty desist from all objections against the extension of the Netherland Dominion in any part of the Island of Sumatera, and consequently from the reserve in that respect contained in the notes exchanged by the Netherland and British Pleinipontetiaries at the conclusion of the treaty of 17 March 1824.” (Anthony Reid: 2005)

Bagaimana pun, Traktat ini hanya merealisasikan nafsu Belanda untuk menaklukkan Aceh. Hal itu misalnya dapat dilihat dari surat De Waal pada Gubernur Jenderal pada masa itu, yang menyatakan bahwa Batavia harus bersiap menghadapi kemungkinan pecahnya perang.

Di para politisi Belanda terbelah dua tentang cara menangani Aceh: Raad van Indie, penasehat untuk Gubernur Jenderal di Batavia, menolak cara-cara yang agresif. Mereka menganggap Sultan Aceh dapat dijadikan sekutu dan kelak dibuat bergantung pada Belanda. Menawarkan Sultan perlindungan bantuan wilayah-wilayah yang memberontak padanya di Idi. (Anthony Reid: 2005)

Di seberang Raad van Indie, ada kubu Fransens de Putte dan James Louden. Si Menteri Kolonial dan Gubernur Jenderal Batavia yang ingin segera menyingkirkan Sang Sultan Aceh. Louden ingin mendukung Idi dan pemberontak-pemberontak lain melawan Sultan. (Anthony Reid: 2005)

Fransens de Putte menolak ‘usul bodoh’ Raad van Indie dan mendesak tindakan yang lebih tegas membela kerajaan-kerajaan di Pantai Aceh melawan Sultan. Kesempatan tiba. Pada 1871 terjadi insiden blokade terhadap kapal-kapal di pelabuhan Idi, Aceh. Belanda membubarkan blokade tersebut dan menahan kapal Gipsy milik Teuku Paya, orang yang berseteru dengan penguasa Idi. (Anthony Reid: 2005)

Kesultanan Aceh bergerak mencari dukungan dari luar negeri. Habib Abdurrahman az-Zahir menuju ke Turki. Panglima Tibang, berupaya mencari dukungan negeri lain seraya meminta utusan Belanda untuk menunda kunjungannya ke Aceh, (Anthony Reid: 2005)

Di sini kekacauan pun muncul. Perang Aceh tersulut di tangan para provokator. Panglima Tibang Muhammad, Syahbandar Aceh yang diberi kewenangan atas nama Sultan Aceh membuat perjanjian dengan negeri lain terperangkap dalam permainan licik.

Seorang petualang politik, Teuku Muhammad Arifin, yang sebenarnya bekerja untuk Konsul Jenderal Belanda di Singapura, William H.M. Read, memainkan peran berbahaya. Arifin menyarankan kepada Panglima Tibang untuk meminta bantuan Amerika Serikat.

Kedudukan Amerika Serikat di Singapura diwakili oleh Konsul Jenderal-nya, Major Studer. Arifin yang mengenal Studer segera menyambungkan Panglima Tibang dengan Studer. (Anthony Reid: 2005)

Tibang pun menjelaskan kedudukannya sebagai wakil Aceh dan menawarkan keinginan Amerika Serikat, yaitu perjanjian ekstra teritorial dan proteksi tarif untuk tekstil Amerika. Major Studer hanya meminta Panglima Tibang memenuhi tata cara untuk berhubungan dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat. Panglima Tibang menyambut antusias tanggapan ini dan berjanji pada Studer untuk kembali secepat mungkin ke Singapura membawa dokumen yang diperlukan.

Tanpa disangka siapa pun, Muhammad Arifin menceritakan pertemuan Panglima Tibang dengan Studer kepada tuannya, Konsul Jenderal Belanda di Singapura, William Read. Di sinilah rantai provokasi dimulai. (Anthony Reid: 2005)

Provokasi
Read kemudian memanfaatkan informasi Arifin dengan mengirim sebuah telegram dramatis pada 15 Februari 1873 kepada James Louden, Gubernur Jenderal Batavia. Read mengatakan bahwa dia telah menemukan “perselingkuhan-perselingkuhan yang amat penting” antara utusan Aceh (maksudnya Panglima Tibang), para konsul Amerika serta Italia.

Read mengatakan Studer telah mengajukan kepada Laksamana Armada Amerika Serikat, yang dapat muncul di Aceh dalam waktu dua bulan. Konsul Italia sedang menantikan surat dari Sultan Aceh dan kapten Racchia, yang sedang berada di Singapura segera akan berangkat ke Aceh dengan kapal perang. [Paul van t’ Veer: 1985 & Anthony Reid: 2005)

Baca halaman selanjutnya: Drama provokatif dan...

Halaman Selanjutnya 1 2

Ikuti Topik:

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Baca Juga

Download Lapsus Syamina: Hikayat Perang Sabil

Rilis Syamina - Senin, 14/09/2015 11:06