Demonstran Sudan Tuntut Pemerintahan Transisi Dipimpin Sipil

Foto: Demonstrasi di Sudan.

KIBLAT.NET, Khartum – Dewan militer yang berkuasa di Sudan telah mengadakan pembicaraan dengan perwakilan massa yang tetap berdemo setelah Presiden Omar Al-Bashir digulingkan. Massa menuntut agar pemerintahan transisi dipimpin oleh sipil.

Pertemuan hari Sabtu (13/04/2019), di Khartum, dilakukan ketika pemimpin baru dewan, Letnan Jenderal Abdel Fattah al-Burhan, berjanji untuk menyerahkan kekuasaan kepada pemerintah sipil dalam waktu dua tahun setelah berkonsultasi dengan kelompok-kelompok oposisi.

Omer Eldigair, salah satu dari 10 delegasi massa, mengatakan kepada wartawan bahwa dewan berjanji memenuhi tuntutan mereka, termasuk pembentukan pemerintahan transisi yang dipimpin warga sipil dan pembebasan para pengunjuk rasa. Dia tidak merinci lebih jauh.

Militer menggulingkan Bashir pada hari Kamis setelah terjadi hampir empat bulan protes. Jenderal Awad Ibn Auf awalnya mengambil alih sebagai kepala dewan militer, tetapi dia mengundurkan diri sehari kemudian di tengah-tengah protes publik. Para demonstran mengatakan dia terlalu dekat dengan Al-Bashir.

Al-Burhan menjadi pengganti Ibn Auf. Sementara Komandan Pasukan Dukungan Cepat paramiliter, Mohamed Hamdan Dagalo, diangkat sebagai wakilnya pada Sabtu malam. Sehari setelah Al-Bashir dipindahkan, dia mendesak dewan militer untuk mengadakan pembicaraan dengan para demonstran.

Al-Burhan, dalam pidato televisi pertamanya di negara itu, mengatakan akan membahas nasib rakyat Sudan, termasuk partai politik dan kelompok masyarakat sipil. “Dewan militer akan memerintah negara itu hingga dua tahun hingga pemilihan,” katanya.

BACA JUGA  Dorong Negosiasi Militer-Sipil, Liga Arab Kirim Delegasi ke Sudan

Dia mengumumkan akan mencabut jam malam yang diberlakukan pada hari Kamis dan berjanji untuk memusnahkan rezim Al-Bashir dan simbol-simbolnya. Selain itu juga mengadili mereka yang terlibat dalam pembunuhan demonstran.

Sementara itu, para aktivis mengatakan mereka akan tetap mengadakan protes sampai pemerintah transisi sipil dibentuk. Mereka takut militer, yang didominasi oleh loyalis Al-Bashir, akan memerintah tanpa batas waktu atau menyerahkan kekuasaan kepada pihak mereka sendiri.

Berbicara kepada wartawan beberapa menit sebelum pidato al-Burhan, partai-partai politik dan gerakan pendukung protes mengatakan mereka siap bertemu militer untuk membahas transisi dan mengumumkan pembentukan delegasi beranggotakan 10 orang untuk memperkenalkan tuntutan rakyat kepada dewan militer.

“Kami dan semua partai oposisi menolak untuk menyerahkan kekuasaan kepada militer. Kami menginginkan kepemimpinan yang sepenuhnya sipil,” kata Salah Sanhori, anggota Partai Baath.

Sementara itu, Asosiasi Profesional Sudan, mendesak demonstran untuk melanjutkan aksi duduk tujuh hari di luar markas tentara di Khartum.

Hassan Zain, seorang pengunjuk rasa, menyambut pembicaraan antara kedua kelompok, tetapi dia merasa pidato Burhan “tidak berbeda” dengan yang dilakukan oleh Ibn Auf.

“Masa transisi dua tahun terlalu lama. Mereka [dewan militer] perlu mempersingkat periode ini.” Dia menambahkan, orang-orang masih kesal dan masih memprotes di luar markas tentara.

Sumber: Al-Jazeera
Redaktur: Ibas Fuadi

Ikuti Topik:

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Baca Juga