Pengidap Gangguan Jiwa Nyoblos, Panti Rehabilitasi Akui Belum Ada Sosialisasi

Foto: Panti Rehabilitas Disabilitas Mental Yayasan Galuh, Bekasi

KIBLAT.NET, Jakarta – Para pengidap gangguan jiwa akan ikut mencoblos pada Pemilu 17 April mendatang. Namun pengelola panti rehabilitasi mengaku para pasien binaannya hanya didata tanpa ada sosialisasi bagi mereka terkait pelaksanaan pemilihan umum.

Seperti diungkapkan humas Panti Rehabilitas Disabilitas Mental Yayasan Galuh Bekasi, Hero Cahyoko yang mengatakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) setempat telah melakukan perekaman dan pendataan kepada pasien di tempatnya. Meski begitu ia belum yakin mereka yang telah didata akan otomatis terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT).

“Memang sudah ada pendataan. Pendataan kan belum berarti terdaftar kan, baru ada perekaman dari Capil,” ungkap Hero saat ditemui di Kantor Yayasan Galuh, Rawa Lumbu, Kota Bekasi, Sabtu (13/04/2019).

Hero menyesalkan hingga saat ini pihak penyelenggara Pemilu sama sekali belum memberikan sosialisasi kepada pasien yang dirawat di pantinya. Menurutnya, jika tidak ada sosialisasi, bukan tidak mungkin banyak pasien binaannya yang tidak mampu menyebutkan nama calon presiden dan calon wakil presiden saat hari pencoblosan nanti.

“Belum ada (sosialisasi), padahal ini sudah dekat banget. Belum ada sosialisasi tentang cara pencoblosan sekali pun dari KPU. Apalagi ada lima surat suara (pemilu) ini kan,” ujarnya.

“Pasien juga ditanya siapa presidennya juga nggak tahu,” imbuh Hero.

Hero menambahkan pemungutan suara penderita gangguan jiwa baru kali ini dilakukan. Meski begitu, benar-benar dilakukan, pihaknya meminta agar pemungutan suara dilaksanakan di dalam panti. Selebihnya dia menyerahkan mekanismenya kepada penyelenggara Pemilu.

BACA JUGA  KAMMI: Masyarakat Harus Kawal Pemilu 2019

“Kalau kita bawa keluar kita nggak bakalan sanggup,” ujarnya.

Didirikan tahun 1982, Yayasan Galuh resmi mendapat legalitas tahun 1985. Panti tersebut adalah panti rehabilitas yang menampung dan mengobati orang-orang yang sakit jiwa dari seluruh Indonesia. Hingga saat ini, jumlah pasien yang dirawat di panti tersebut mencapai 385 orang.

Hak pilih bagi para pengidap gangguan jiwa menyisakan kekhawatiran bagi Yayasan Galuh. Pasalnya dengan diperbolehkan mengikuti Pemilu, maka mereka diperlakukan sama dengan orang normal. Sedangkan para pengidap sakit jiwa selama ini dibebaskan dari hukum. Dikhawatirkan, suatu saat para pengidap gangguan jiwa dapat dijerat hukum setelah ada aturan baru dalam Pemilu ini.

“Ngerinya nanti jadi dijerat juga, kalau dia melakukan kasus apa bisa jadi dipidana juga,” pungkas Hero.

Reporter: Fanny Alif
Editor: Imam S.

Ikuti Topik:

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Baca Juga

APPERTI Sebut Pemilu 2019 Terburuk

Indonesia - Rabu, 24/04/2019 09:50