Bom Srilanka atau Pilpres Indonesia, Manakah Bencana Sesungguhnya?

Oleh: Multazim Jamil

“Serangan di Sri Lanka benar-benar mengerikan, dan simpati terdalam saya bagi semua yang terkena dampak pada peristiwa yang tragis ini.(Perdana Menteri Inggris, Theresa May)
“Belasungkawa tulus dari Amerika Serikat kepada orang-orang Sri Lanka pada serangan yang mengerikan itu. Kami siap membantu!” (Presiden AS, Donald Trump)
Serangan itu menandai hari yang benar-benar menyedihkan bagi Sri Lanka dan bagi dunia.(Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa, Federica Mogherini)
“Saya ingin menegaskan kembali bahwa Rusia telah dan tetap menjadi mitra terpercaya Sri Lanka dalam memerangi ancaman terorisme internasional.” (Presiden Rusia, Vladimir Putin)

KIBLAT.NET – Dunia heboh saat Sri Lanka dibom. Bom yang menghantam gereja dan hotel, saat perayaan Paskah, beberapa hari yang lalu. Kementerian Kesehatan Sri Lanka merilis jumlah korban, per 26 April, sebanyak 253 orang. Sebelumnya, jumlah korban disebutkan hingga 350 orang.

Angka resmi terbaru yang dirilis oleh otoritas resmi Sri Lanka ialah 253 orang tewas dalam pengeboman, dan dunia internasional menyorotkan pandangannya ke Sri Lanka.

Dari Ibukota Sri Lanka, Maskapai penerbangan Sri Lanka Airlines bisa membawa kita terbang dari Colombo menuju Jakarta, konon hanya dengan penerbangan selama kurang lebih empat jam. Ya, sengaja saya tambah kata “konon” karena saya belum pernah mencobanya. Hanya berdasar pengecekan di sebuah aplikasi pemesanan tiket. Estimasi empat jam itu pun belum termasuk delay. Jadi, anggap saja empat jam adalah waktu tempuh penerbangan normal dalam kondisi ideal.

Empat hari sebelum peristiwa bom di Sri Lanka, tepatnya tanggal 17 April 2019, di negara yang beribukota di Jakarta, digelar pemilihan umum serentak untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kota/Kabupaten. Sebuah media massa menjuluki ini adalah pemilu terumit di dunia.

BACA JUGA  Darurat Corona Akankah Menjadi Darurat Negara?

Entah, bisa-bisanya media tersebut saja, atau memang benar-benar begitu. Yang jelas, tetangga saya yang menjadi petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada hari itu baru pulang hampir dini hari, keesokan harinya. Syukur, hingga saat ini ia masih sehat wal afiyat.

Padahal, ia sudah bersiap diri, tampil klimis, usai warga pulang dari masjid, setelah Subuh. Itu belum ditambah kesibukannya pada hari sebelumnya, untuk menyiapkan tenda, kursi dan segala hal terkait penyiapan Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Di hari Rabu itu, tak ada yang aneh sebelumnya. Ada memang kegaduhan yang timbul saat itu tentang dugaan kecurangan pemilu, tetapi kegaduhan serupa sudah muncul sebelum hari pelaksanaan pemilu.

Tak ada bom yang meledak di Indonesia. Namun, datanglah tiba-tiba berita-berita tentang kematian beberapa petugas KPPS.

Satu…tiga…lima… dan boom! Total 225 orang jumlah petugas KPPS yang meninggal dunia, berdasarkan rilis KPU pada Kamis, 26 April 2019.

Dalam sepekan, pemilu kali ini layak berganti predikat, dari pemilu paling rumit, menjadi pemilu paling “berdarah”, setidaknya di Indonesia. 225 nyawa rakyat meregang nyawa demi kontestasi politik lima tahunan. Ya, pemilu paling berdarah, meski mereka yang meninggal mungkin tidak meneteskan darah.

Saat 253 orang tewas di Sri Lanka, para pemimpin negara-negara lain memberikan ratapan sedihnya, dan kecaman kepada pelaku. 225 orang meregang nyawa di Indonesia, dan mari kita cermati bersama, apakah pemimpin negara lain akan ikut meratap sedih untuk Indonesia, dan mengecam pelaku (baca: pemilu)?

BACA JUGA  Darurat Corona Akankah Menjadi Darurat Negara?

Di twitter, muncul tagar #MartirDemokrasi and #Indonesiaelectionheroes, untuk menyanjung dan menghargai para korban keganasan pemilu. Sah-sah saja bagi para pengabdi demokrasi untuk “menghibur diri” atas korban yang muncul, yang mungkin tidak diprediksi sebelumnya.

Namun, umat Islam Indonesia sebagai mayoritas harusnya tidak boleh tinggal diam dan mengabaikan hal ini. Pertanyaan terbesarnya, terlepas dari pro-kontra demokrasi, apakah korban nyawa 225 orang adalah harga yang terlalu sepele untuk sebuah proses pemilihan pemimpin dan wakil rakyat?

Dari perbandingan dua kejadian: pemboman di Sri Lanka, dan pemilu di Indonesia, keduanya sama-sama mematikan, dan memiliki jumlah korban yang hampir sama. Kesimpulan saya pribadi, kematian karena proses pemilu ternyata dianggap wajar oleh dunia internasional. Buktinya, hingga saat ini tak terdengar ungkapan kesedihan, bela sungkawa, ataupun sejenisnya.

Maka, masihkah kita memandang demokrasi dan pemilu sebagai satu-satunya cara yang beradab untuk memilih pemimpin dan wakil rakyat, bila ternyata banyaknya nyawa manusia yang ikut menjadi korban dalam prosesnya dianggap sebagai sebuah kewajaran? Ini belum termasuk potensi ricuh terkait hasil pemilu, yang, meskipun tidak kita harapkan, tetapi masih berpotensi terjadi.

Jadi, tanpa negara dan bangsa lain yang peduli, mari kita ratapi bersama kisah sedih kita sendiri. Kesedihan tersebab bukan hanya orang-orang yang mati menjadi martir demokrasi, tetapi juga karena orang-orang kita masih terlena dimabuk demokrasi.

 

 

Ikuti Topik:

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Baca Juga

Sohibul Iman: PKS Oposisi untuk Menjaga Marwah Demokrasi

Indonesia - Selasa, 22/10/2019 15:02

ICMI Gelar Halal Bihalal Rekonsiliasi untuk Bangsa

Indonesia - Sabtu, 06/07/2019 07:50