Komnas HAM: Konflik Agraria Selesai Jika Hak Rakyat Dikembalikan

Foto: Komisioner Komnas HAM, Amirudin

KIBLAT.NET, Jakarta – Minggu lalu, presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas bersama jajaran kabinetnya terkait konflik agraria. Ia menginstruksikan kepada para menteri untuk mempercepat konflik pertanahan yang terjadi di seluruh Indonesia.

Menyambut hal itu, Komnas HAM pun mempertanyakan langkah kongkrit apa yang akan diambil pemerintah dalam menyelesaikan masalah yang ada. Komnas HAM sendiri mengaku telah menerima 196 pengaduan terkait konflik agraria dalam) sejak 2018 hingga 2019.

“Semua pengaduan tersebut hingga hari ini belum ditangani atau diselesaikan,”kata Koordinator Subkomisi Penegakan Hak Asasi Manusia Komnas HAM, Amiruddin dalam konferensi pers di kantor Komnas, Jakarta (14/05/2019).

Demi mendorong pemerintah untuk menyelesaikan konflik-konflik tersebut, Komnas pun memberikan masukan kepada pemerintah agar penyelesaian berfokus untuk menjawab persoalan hak asasi manusia.

“(Yang paling penting) Memenuhi hak atau tidak. Kalau sekedar selesai bisa, tapi tidak memenuhi hak,” imbuhnya.

Amiruddin mempertanyakan, apakah penyelesaian oleh pemerintah nantinya akan mengembalikan lahan garapan masyarakat atau tidak. Karena bagi masyarakat, terutama di wilayah seperti Kalimantan dan Sumatera, masyarakatnya masih bergantung pada tanah, sehingga tanah garapan adalah hidup mereka.

“Ketika tanahnya terampas, pada saat itu masa depan kehidupan mereka berantakan. Apakah Itu dikembalikan atau tidak? Kalau mau menyelesaikan, kembalikan hak mereka,”ujar Amiruddin.

Reporter: Qoid
Editor: Izhar Zulfikar

Ikuti Topik:

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Baca Juga

Komnas HAM dan UNHCR Sepakat Lindungi Hak Pengungsi

Indonesia - Ahad, 07/07/2019 12:30