Konflik Agraria Terjadi Karena Tumpang Tindih Peraturan

Foto: Konflik agraria.

KIBLAT.NET, Jakarta – Komnas HAM mengaku telah menerima 196 laporan terkait konflik pertanahan sejak 2018 hingga 2019. Namun, tak satupun kasus yang sudah ditangani atau diselesaikan oleh pemerintah.

Komisioner Komnas HAM ,Amiruddin memaparkan bahwa menurut laporan-laporan yang masuk ke Komnas HAM, ada beberapa klasifikasi penyebab sengketa dan konflik agraria. Salah satunya adalah perampasan lahan secara sewenang-wenang.

Seorang pengadu pernah menyampaikan pada Komnas HAM bahwa ia harus kehilangan lahan yang telah ditempati oleh keluarganya secara turun menurun. Tanpa ada masalah apapun sebelumnya, tiba-tiba lahannya tersebut telah diubah menjadi kebun sawit dan dinyatakan sebagai milik sebuah perusahaan.

“Dia bingung, sejak alam berkembang dia sudah disitu nenek moyangnya, tiba-tiba orang perusahaan datang mengklaim dan menyuruh dia pergi. Dalam masalah seperti itu masyarakat tentu kaget dan memperjuangkan haknya. Ini salah satu yang muncul dari sengketa pertanahan,”tutur Amir dalam konferensi pers di Kantor Komnas HAM pada Selasa (15/05/2019) sore.

Komnas HAM juga menyinggung adanya tumpang tindih aturan. Yaitu soal izin regulasi, izin tata ruang, dan izin konsesi. Menurutnya, jika pemerintah benar-benar berniat menyelesaikan konflik agraria, maka yang harus dibuat dan dikaji mendalam adalah soal penataan regulasi.

Tumpang tindih izin ini juga yang dinilai sering menyebabkan adanya ‘lempar-lempar tanggungjawab’ oleh para pejabat. Melihat hal itu, Amiruddin melihat adanya kebutuhan untuk penataan peta izin ini.

BACA JUGA  Pengamat Politik: Jadi Tersangka, Ustadz Bachtiar Nasir Ditarget

“Karena kerap kali Bupati bilang ini tanggungjawab Gubernur lalu Gubernur bilang tanggung jawab Jakarta. Jakartanya bilang, itu Bupati. Lalu siapa yang bertanggungjawab? Ini laporan yang masuk ke Komnas HAM,”kata Amiruddin.

“Izin kan pada dasarnya memberikan otoritas pada suatu lembaga, siapa yang memberikan otoritas. Otoritas ada tanggung jawab didalamnya, kalau terjadi sesuatu yang memberi izin harusnya tanggung jawab. Jadi tidak lepas tangan,”imbuhnya.

Reporter: Qoid
Editor: Izhar Zulfikar

Ikuti Topik:

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Baca Juga