Penyelesaian Konflik Agraria Tak Cukup dengan Pengembalian Tanah Warga

Foto: Kepala Departemen Advokasi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Zenzi Suhadi.

KIBLAT.NET, Jakarta – Konflik agraria hingga saat ini masih terjadi di Indonesia dan diprediksi akan terus meningkat. Hal ini disampaikan oleh Kepala Departemen Advokasi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Zenzi Suhadi.

Penyelesaian konflik agraria ke depan, menurut Zen, tidak cukup dengan hanya mengembalikan tanah warga. Tetapi juga harus mengembalikan fungsi dan daya dukung ruang tersebut terhadap kehidupan manusia.

Dalam Nawacita Jokowi 2014, WALHI melihat adanya pengakuan negara bahwa konflik agraria benar terjadi dan terus bergulir di Indonesia. Selain itu, WALHI juga menangkap adanya niat pemerintah untuk mengurangi ketimpangan lahan.

Namun setelah 4 tahun, evaluasi WALHI menunjukkan bahwa konflik agraria di Indonesia tak kunjung usai. Mereka menangkap ada beberapa pokok permasalahan yang membuat penyelesaian konflik pertanahan terhambat.

Salah satunya, konflik agraria disebabkan oleh perampasan tanah berbarengan dengan penggunaan kekuasaan negara di berbagai tingkatan. Dari kades, bupati, gubernur, hingga kmenterian.

“Dalam perampasannya menggunakan kekuasaan, tetapi dalam proses penyelesaiannya mendorong (lewat) legal formal atau hukum. Jadi, (menggunakan) 2 tingkatan yang berbeda,” kata Zenzi di kantor Komnas HAM pada Selasa (14/05/2019) sore.

Selain itu, menurutnya penyimpangan doktrin hak atas tanah di masyarakat juga menjadi penghambat selesainya konflik pertanahan. Menurut WALHI, dewasa ini publik dipaksa mengamini bahwa masyarakat hanya berhak atas lahan 1 atau 2 hektare saja.

“Dan doktrin bahwa relasi antara tanah dengan manusia itu hanya dalam bentuk sertifikat,” imbuhnya

BACA JUGA  Badan Wakaf Indonesia Galakkan Wakaf Produktif

Zen mengatakan, pihaknya ingin mendorong penyelesaian konflik agraria agar lebih komprehensif. Hal ini supaya dampak-dampak dari konflik agraria bisa dikembalikan atau dipulihkan.

“Penyelesaian konflik agraria harapan kami tidak hanya mengembalikan ruang rakyat yang terampas selama itu, tetapi juga bagaimana menghentikan pertumbuhan konflik itu sendiri. Bagaimana menghentikan penerbitan izin yang baru,” pungkas Zen.

Reporter: Qoid
Editor: M. Rudy

Ikuti Topik:

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Baca Juga