Tuduhan Makar Dinilai Serampangan, Rezim Ini Sudah Mirip Orde Baru?

Foto: Aziz Yanuar, SH.

KIBLAT.NET, Jakarta – Dengan banyaknya tokoh 02 yang dijerat dengan pasal makar, Aziz Yanuar selaku salah satu Advokat Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama mempertanyakan apakah pemerintahan saat ini ingin menjadi seperti Orde Baru, yang menggunakan Undang-undang Subversif untuk membungkam pengkritik-pengkritiknya, sementara pemerintah mengaku tidak anti dikritik.

Kritik yang dilayangkan kubu 02, Aziz mengungkapkan, sebenarya menyasar kepada kubu Capres Cawapres lawan politik, dan itu sudah biasa dalam perhelatan politik negeri ini.

“Artinya kita saling mengkritik antar capres sah-sah saja. Tidak bisa dimasukkan makar, kecuali dia sudah ditasbihkan sebagai presiden yang sah. Jadi posisinya dilihat dulu dia sebagai apa sebenarnya. Apakah terkait dengan presiden sebagai lambang negara,” ujar Aziz melalui sambungan Telepon, Rabu (15/05/2019) pagi.

Isu People Power sendiri, sebut Aziz, dulu pernah bergulir pada tahun 2014, ketika Jokowi dicalonkan menjadi Calon Presiden RI. Ia pun kembali mempertanyakan apakah ada penerapan standar ganda dalam isu People Power. Karena disatu sisi, saat itu kubu Jokowi tidak dituduh melakukan makar.

“Tapi kalau terkait masalah People Power, itu ada beberapa bukti kok Jokowi terkait People Power. Apakah terjadi standar ganda, ketika di satu sisi menyatakan People Power tidak masalah, tapi di sisi lain malah dipermasalahkan,” ujarnya.

“Kami sangat menyayangkan, apakah ini mau menjadi rezim orde baru lagi kah. karena sudah mulai serampangan, dengan ada buktinya beberapa orang dikenakan pasal makar,” ungkapnya.

BACA JUGA  Fahira Idris: Putusan Bawaslu Jadi Peringatan Keras untuk KPU

Selain tuduhan makar yang dinilai serampangan, standar ganda juga terlihat dari perbedaan sikap kepolisian terhadap beberapa tersangka. Aziz menyebut bahwa polisi yang mengaku akan menangkap Ustadz Bachtiar Nasir yang merupakan kliennya ketika sampai di Indonesia, ia pun mempertanyakan tersangka lain seperti Ade Armando, Victor Laiskodat, Sukmawati, dan Abu Janda.

“Kalau kami sebagai WNI, menuntut persamaan di muka hukum, jangankan tersangka di luar negeri (UBN), tersangka yang sudah menjadi tersangka berbulan-bulan jangankan ditangkap, diperiksa saja tidak,” pungkasnya.

Reporter: Muhammad Jundii
Editor: Rusydan

Ikuti Topik:

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Baca Juga

Yusuf Martak Sebut Pemilu 2019 Brutal

Indonesia - Sabtu, 11/05/2019 13:12

Jokowi dan Prabowo, Siapa (Mirip) Orde Baru?

Artikel - Rabu, 13/03/2019 14:34