Media Sosial Kok Dibatasi?

Foto: Media Sosial. (Ilustrasi)

KIBLAT.NET – Pemerintah membatasi layanan media sosial sejak aksi tolak pemilu curang di Bawaslu. Mereka beranggapan bahwa pembatasan ini bertujuan untuk menghilangkah hoaks selama Jakarta belum kondusif.

Akibat dari tindakan ini, warganet banyak memberikan keluhan. Dari mulai susah kirim gambar hingga sulitnya menghubungi keluarga. Wajar saja, media sosial tidak hanya digunakan oleh warga Jakarta tapi mayoritas masyarakat Indonesia.

MedsosĀ  sebenarnya memiliki tujuan untuk mempermudah seseorang untuk berhubungan. Baik saling tukar kabar atau membahas soal bisnis dan pekerjaan. Artinya, media sosial sudah menjadi hal yang sulit ditinggalkan.

Para elit pemerintahan sekarang sepakat untuk membatasi ini karena maraknya hoaks di masyarakat. Terlebih jika sedang terjadi aksi seperti yang berlangsung di Bawaslu.

Memang, dengan pembatasan dari hulu ini otomatis masyarakat akan berpikir ulang ketika ingin menshare informasi. Terlebih dalam bentuk video. Karena keluhan paling banyak adalah sulitnya mengirim dan mendownload video.

Namun, sikap ini juga mendapat kritikan dari berbagai pihak. Kepala Divisi Akses Atas Informasi SAFEnet, Unggul Sagena menilai harus transparan soal pembatasan media sosial. Sebab, perlu ada alasan yang jelas tentang tindakan tersebut.

Lumrah jika para ahli IT bersuara untuk menolak pembatasan ini. Karena tidak ada kejelasan dari pemerintah seberapa efektif tindakan tersebut dalam meminimalisir hoaks. Apalagi, masa berapa lama pembatasan ini belum jelas.

BACA JUGA  Penghapusan Pendidikan Agama di Sekolah Bertentangan dengan Konstitusi

Seberapa besar hoaks berkurang dengan cara demikian? Apakah hanya bersifat sementara atau selamanya? Dasar hukumnya apa? Yang paling mendasar, media sosial kok dibatasi? Barangkali, sekelumit pertanyaan itu yang bersarang di kepala masyarakat.

Agaknya terlalu berlebihan jika mengantisipasi hoaks dengan memangkas hulu dari masalah ini. Yaitu media sosial. Penulis sangat yakin, banyak masyarakat yang justru merasakan kerugian. Misalnya mereka harus menginstal berbagai jenis VPN.

UU ITE yang berlaku saat ini seharusnya sudah sangat cukup untuk memberantasa hoaks. Di sana sangat kompleks karena penyebar sudah bisa dipidana. Apalagi polisi sangat mahir dalam menangkap pelaku hoaks.

Tentu pertimbangan efisiensi tidak bisa digunakan. Karena kalau dikalkulasi, lebih banyak masyarakat yang tidak menyebar hoaks daripada penyebar. Bagaimana jika hoaks sudah tersebar? Itu tugas pemerintah untuk menjawab. Bukahkah terlalu repot jika menjawab satu persatu? Itu merupakan tugas mereka. Sesimpel itu sebenarnya.

Terlebih, sosial media merupakan sarana mengamalkan kebebasan berpendapat di Indonesia. Jika ini dibatasi, berapa orang yang kemudian kehilangan hak berpendapat? Ironisnya, negara lah yang membatasi hak ini. Akhirnya, kebijakan tersebut mengingatkan pada era Orde Baru. Jika orde baru yang dibatasi adalah televisi, mungkin di era sekarang yang dibatasi adalah media sosial.

Penulis: Taufiq Ishaq

Ikuti Topik:

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Baca Juga