Refleksi 22 Mei: Ketika Pilar Keempat Demokrasi Mendekati Kehancuran

Foto: "Bad News is Good News". (Foto: Kiblat)

KIBLAT.NET – Tanggal 22 Mei 2019, ketika pagi mulai beralih siang, tetiba beberapa platform medsos seperti WhatsApp, Instagram, dan Facebook down alias tak bisa diakses. Arus informasi menjadi terhambat, pola komunikasi ala masyarakat 4.0 pun sejenak mengalami kemacetan.

Selang beberapa saat, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara muncul dan mengatakan bahwa pemerintah memang sedang melakukan pembatasan  sementara dan bertahap terhadap sebagian akses platform media sosial dan pesan instan. Ia menjelaskan hal itu ditujukan untuk membatasi penyebaran atau viralnya informasi hoax yang berkaitan dengan Aksi Unjuk Rasa Damai berkaitan dengan pengumuman hasil Pemilihan Umum Serentak 2019.

Pembatasan itu, menurut Rudiantara didasarkan pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. “Jadi UU ITE itu intinya ada dua. Satu, meningkatkan literasi, kemampuan, kapasitas, dan kapabilitas masyarakat akan digital. Dan kedua, manajemen konten, yang salah satunya dilakukan pembatasan konten ini,” ujarnya, dikutip dari situs resmi kominfo.go.id.

Di samping itu, Rudiantara juga mengapresiasi pekerja media dan media mainstream yang menurutnya telah memainkan peran untuk memberikan informasi yang jelas dan menenangkan masyarakat.

Rudiantara ada benarnya, tak bisa dipungkiri fenomena medsos hari ini memang begitu adanya. Desas-desus, kabar bohong, disinformasi, provokasi, propaganda, fakta, dan kebenaran telah bercampur baur menjadi satu. Ditambah maraknya akun-akun dan nomor HP tokoh oposisi yang dibajak lalu digunakan untuk menyebarkan informasi palsu. Said Didu, Ustadz Abdul Somad, Tengku Zulkarnain, Ustadz Haikal Hassan, Fadli Zon, dan yang terkini menimpa akun Twitter Jubir BPN Dahnil Anzar Simanjuntak.

Disadari atau tidak, mau tidak mau, kita memang sedang dan telah memasuki era anarki informasi. Di mana yang nyata, yang imajiner, yang penuh asumsi dan prasangka bercampur aduk menjadi satu. Di mana tanpa sebuah kearifan pemikiran, kita bisa terjebak dalam situasi di mana yang nyata kita anggap fantasi, dan sebaliknya yang imajiner kita tangkap sebagai sebuah realitas.

BACA JUGA  Pemerintah Butuh Dana Rp 300 Triliun Jika Terapkan Lockdown

Namun ada yang perlu digarisbawahi dan mungkin dilupakan oleh Rudiantara, bahwa para pengguna medsos tak bisa sepenuhnya disalahkan atas segala kekacauan ini. Ada faktor-faktor eksternal yang juga ikut andil dalam penyebaran hoax kian merajalela.

Kooptasi dan manipulasi media mainstream oleh oknum-oknum kekuasaan secara perlahan membuat media-media tersebut kehilangan kepercayaan publik. Publik kemudian beralih ke medsos sebagai rujukan. Masing-masing mereka menjadi televisi sendiri, menjadi surat kabar sendiri, menjadi portal berita sendiri, dan parahnya lagi mereka menciptakan kode etik sendiri untuk saling mempercayai apa yang sedang mereka bagikan.

Tapi sekali lagi, para pengguna medsos tak bisa sepenuhnya disalahkan, meskipun tak bisa sepenuhnya dibenarkan, mereka hanyalah sekelompok orang yang geram, jengkel, dan marah mendapati realitas media yang akhir-akhir ini terasa seperti corong pemerintah dan selalu menekan oposisi. Namun mereka tak berdaya, maka medsos pun menjadi corong pelarian mereka.

Memang tak bisa dipungkiri, berakhirnya Orde Baru membuat pers mendapat kebebasannya. Namun kebebasan pers tidak sepenuhnya membebaskan insan pers, kebebasan mereka nyatanya masih dibatasi oleh kepentingan para pemilik media. Saya ingat ada sebuah tweet yang mengarah pada akun Twitter Karni Ilyas, tweet tersebut mempertanyakan acara ILC yang tak pernah membahas kasus lumpur Lapindo padahal Sidoarjo masih termasuk wilayah Indonesia.

Lalu apa jadinya jika kepentingan para pemilik media berjalan seiring dengan kepentingan pihak berkuasa atau pihak berkuasa melakukan “kerja sama” dengan para pemilik media. Tanpa bermaksud menuduh siapapun, setidaknya itulah yang dirasakan oleh para pengguna medsos di negeri ini, dan dari perasaan itulah segala anarkisme ini bermula.

BACA JUGA  Wapres Minta MUI Buat Fatwa Bolehkan Petugas Medis Sholat Tanpa Wudhu

Pilpres 2019 tak mendamaikan, justru membuat anarkisme informasi mencapai titik puncaknya. Dalam setiap pemberitannya, media mainstream -tidak seluruhnya- cenderung menampilkan citra kesempurnaan yang paripurna dari pihak-pihak berkuasa. Sementara oposisi tak mendapatkan porsi yang sama. Hal itu membuat pihak oposisi membangun perlawanannya di media sosial.

Arus informasi media sosial memang tidak terkontrol, sulit untuk melakukan verifikasi mana yang fakta mana yang hoax, kita seringkali kesulitan memilah dan memilih mana yang fakta dan mana yang fiksi. Namun setidaknya pertarungan antar kedua kubu yang bertarung di Pilpres 2019 nampak lebih seimbang ketimbang di media mainstream. Keseimbangan inilah yang membuat publik lebih mempercayai informasi yang beredar di medsos.

Maka ketika medsos dimatikan dan media mainstream mendapat kebebasan, maka segala prasangka dan kekecewaan terhadap media mainstream justru semakin kental. Dan di sisi lain, pemberitaan-pemberitaan media mainstream -sekali lagi tidak seluruhnya- khususnya dalam momen 22 Mei ketika medsos dimatikan justru mengaburkan jati diri mereka. Bukankah dalam Negara demokrasi media massa berfungsi sebagai alat kontrol pemerintah, bukan corong pemerintah, sehingga media disebut sebagai the fourth estate atau pilar keempat demokrasi.

Ketika kepercayaan publik terhadap media menurun dan media sendiri pun mulai meupakan jati dirinya sebagai kontrol pemerintah, maka sejatinya pilar keempat demokrasi itu sedang menuju kehancurannya. Dan ketika satu pilarnya hancur, maka hancurlah bangunan demokrasi di sebuah Negara.

Penulis: Rusydan Abdul Hadi

 

 

Ikuti Topik:

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Baca Juga