Bercermin dari Usulan Referendum Aceh

Foto: Saat demo Ahok 212, sejumlah orang bawa spanduk Aceh pisah dari NKRI. Foto: Fajar/Kiblatnet

Ditulis oleh: Beggy Rizkiansyah, kolumnis Kiblatnet, pegiat Jejak Islam untuk Bangsa

KIBLAT.NET – Kabar itu bagai petir di siang bolong. Asalnya dari ujung paling barat Indonesia, yaitu Aceh. Negeri yang pernah bergolak hingga puluhan tahun. Negeri yang tak pernah benar-benar takluk oleh kolonialisme. Berperang hingga 40 tahun dalam alam penjajahan.

Perang memang bukan hal baru bagi Aceh. Terlebih ketika kabar itu disampaikan oleh mantan Panglima Perang  Gerakan Aceh Merdeka, Muzakkir Manaf. Gerakan Aceh Merdeka (GAM) kini memang bergelut dalam medan politik pemerintahan di Indonesia. Sebagian bahkan menjadi ikut terjun sebagai bagian pendukung dari pihak yang bersaing dalam pemilihan presiden 2019 ini. Termasuk Muzakkir Manaf, yang menjadi Ketua DPA Partai Aceh dan sebagai Ketua Dewan Penasehat DPD Partai Gerindra NAD.

Muzakkir Manaf menyampaikan kabar mengguncangkan tersebut yang dapat diringkas dalam dua kata: Referendum Aceh. Mantan Panglima Perang GAM yang disegani tersebut menyampaikan,

“Kita melihat saat ini, negara kita di Indonesia tak jelas soal keadilan dan demokrasi. Indonesia di ambang kehancuran dari sisi apa saja. Itu sebabnya, maaf Pak Pangdam, ke depan Aceh kita minta referendum saja. Karena, sesuai dengan Indonesia, tercatat ada bahasa, rakyat, dan daerah (wilayah). Karena itu, dengan kerendahan hati, dan supaya tercium juga ke Jakarta, hasrat rakyat dan bangsa Aceh untuk berdiri di atas kaki sendiri,” ujar pria yang akrab disapa Mualem ini sembari disambut tepuk tangan lebih riuh.

“Kita tahu bahwa Indonesia, beberapa saat lagi akan dijajah oleh asing, itu yang kita khawatirkan. Karena itu, Aceh lebih baik mengikuti Timor Timur, kenapa Aceh tidak?” ujar Mualem.

Muzakir Manaf alias Muallem.

Usulan referendum itu disampaikan Muzakkir Manaf dalam situasi yang tidak sederhana. Pertama disampaikan dihadapan beberapa pejabat pemerintahan Aceh, seperti Panglima Militer Iskandar Muda, Kepolisian Daerah Aceh dan tokoh lainnya.

Kedua disampaikan dalam perhelatan Haul Wali Nanggroe, Hasan Muhammad di Tiro ke-9. Seorang sosok yang menjadi inspirasi perjuangan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) selama puluhan tahun. Hasan Tiro bahkan masih menjadi sosok yang menginspirasi pemuda Aceh hingga saat ini.

Ketiga, usulan itu diucapkan tanpa bisa dilepaskan kekecewaan terhadap situsasi politik saat ini. Soal kepemimpinan yang dicemaskan takluk di bawah penguasaan asing dan tentu saja terkait dampak dari politik elektoral 2019.

Mengaitkan usulan ini dengan kekecewaan terhadap hasil pemilihan presiden tentu sah-sah saja. Terlebih Muzakkir Manaf memang mengatakan kekhawatirannya atas ketidakmampuan membawa Indonesia lepas dari cengkeraman pihak asing. Namun melihat usulan tersebut sebatas ambisi politik Muzakkir Manaf semata tidaklah tepat. Ekspresi kekecewaan tersebut justru sangat mungkin terkait dengan persoalan lebih luas, yaitu soal kepercayaan terhadap pihak bernama Indonesia.

Aceh menjadi bagian dari Indonesia. Tetapi hubungan keduanya mengalami pasang surut dan masa-masa sulit. Secara historis Aceh adalah satu entitas besar dalam Republik Indonesia. Sejarahnya begitu mahsyur, merentang sejak 500 tahun yang lalu.

BACA JUGA  Hukum Menambahkan Lafadz "Sayyidina" Saat Tasyahhud, Shalawat dan Adzan

Aceh pernah mengalami masa-masa kejayaan di abad ke-17 dan menjadi salah satu kekuatan besar di Asia. Ia pernah menjadi pusat perdagangan sekaligus keilmuan di nusantara. Ia menjadi kekuasaan berdaulat yang disegani dunia Barat. Hubungannya dengan Turki Usmani terjalin hingga menjadi salah satu vassal kekhalifahan tersebut.

Aceh dalam sejarah Indonesia adalah satu-satunya kekuasaan yang tak pernah tunduk pada pemerintah kolonial. Kesultanan tersebut lebih memilih berkalang tanah ketimbang tunduk pada kekuasaan asing kaphe (kafir) yang melecehkan martabat mereka.

Tak seperti banyak kekuasaan lainnya di nusantara, Kesultanan Aceh tidak pernah berhasil diadu domba oleh kepentingan penjajah. Oleh sebab itu, ketika perang Aceh pecah, pemerintah Belanda memilih tidak mengakui kedaulatan Kesultanan Aceh dan menolak mengakui penerus tahta Sultan Mahmud Syah (wafat 1874), yaitu Sultan Muhammad Daud Syah yang naik tahta dalam masa peperangan dengan Belanda. (Ibrahim Alfian : 2016)

Aceh pula yang menjadi satu-satunya bangsa yang berperang lebih dari 40 tahun lamanya dengan penjajah. Kegigihan orang-orangnya, baik laki-laki maupun perempuan diakui oleh penjajah sendiri.

Kesultanan Aceh memang akhirnya sirna seiring menyerahnya Sultan Daud setelah istrinya di sandera pemerintah kolonial di Aceh. Namun berbeda dengan di Jawa misalnya, bayangan akan kekuasaan di Aceh masih terasa dekat. Baru pada abad ke 20, Kesultanan itu sirna. Kisah hidupnya pun merentang lama sejak abad ke-16, atau hampir 500 tahun ada di nusantara.

Sejak kekuasaan Kesultanan mulai meredup, kepemimpinan perlawanan telah diambil alih oleh kaum ulama.  Tongkat estafet itu telah berpindah-pindah, dari tangan ulama seperti Teungku Chik di Tiro hingga ke tangan Teungku Daud Beureu-eh.

Di masa Teungku Daud Beureu-eh relasi Aceh dengan Republik Indonesia mengalami pasang surut. Masyarakat Aceh pada mulanya adalah masyarakat yang mendukung eksistensi Republik Indonesia, dan bersedia menjadi bagian dari negeri yang baru lahir tersebut.

Soekarno dan Daud Beureuh

Peristiwa monumental kedatangan Soekarno ke Aceh pada tahun 1948 dan memohon dukungan masyarakat Aceh lewat Daud Beureu-eh adalah simbol hubungan Aceh dan Republik Indonesia. Soekarno membutuhkan dukungan masyarakat Aceh, masyarakat Aceh meminta Soekarno memberi jaminan kebebasan pada masyarakat Aceh untuk hidup di bawah naungan syariat Islam.

Soekarno kala itu memanggil Daud Beureu-eh dengan panggilan kakak. Setelah memohon dukungan rakyat Aceh untuk melawan agresi Belanda terhadap Republik Indonesia, Daud Beureu-eh mengutarakan keinginan masyarakat Aceh:

“Kalau begitu kedua pendapat kita telah bertemu Sdr. Presiden. Dengan demikian bolehlah saya mohon kepada Sdr. Presiden bahwa apabila perang telah usai nanti, kepada rakyat Aceh diberikan kebebasan untuk menjalankan syariat Islam di dalam daerahnya,” demikian pinta Daud Beureu-eh kepada Presiden Soekarno. (M. Nur el Ibrahimy: 2001)

BACA JUGA  Bagaimana Perkembangan Jalannya Perundingan AS-Taliban?

Permintaan itu dijawab Soekarno; “Mengenai hal itu Kakak tidak usah khawatir. Sebab 90% rakyat Indonesia beragama Islam.”

Namun Daud Beureu-eh belum yakin. Ia meminta jawaban berupa jaminan yang pasti dari Soekarno sebagai Presiden. Maka di jawab Soekarno dengan mantap: “Kalau demikian, baiklah saya setuju permintaan Kakak itu.” (M. Nur el Ibrahimy: 2001)

Setelah itu Daud Beureu-eh menyodorkan secarik kertas sebagai tanda kesepakatan, tetapi Soekarno malah menangis terisak. ia merasa tak dipercaya posisinya sebagai Presiden Republik Indonesia oleh Daud Beureu-eh. Sebagai wakil rakyat Aceh, Daud Beureu-eh menjelaskan, ia hanya membutuhkan kesepakatan dalam kertas tersebut sebagai tanda yang akan diperlihatkan masyarakat Aceh. (M. Nur el Ibrahimy: 2001)

Soekarno sambil menyeka air matanya kemudian mengatakan: “Wallah, Billah, kepada daerah Aceh nanti akan diberi hak untuk menyusun rumah tangganya sendiri sesuai dengan syariat Islam. Dan, Wallah, saya akan pergunakan pengaruh saya agar rakyat Aceh benar-benar nanti dapat melaksanakan syariat Islam di dalam daerahnya.”  Hanya karena iba kepada Soekarno yang menangis terisak-isak, Daud Beureu-eh tak lagi meminta kesepakatan hitam di atas putih kepada Soekarno. (M. Nur el Ibrahimy: 2001)

Rentetan peristiwa selanjutnya sudah diketahui. Soekarno tidak memenuhi janjinya, sehingga Daud Beureu-eh terpaksa berbalik menolak bergabung kembali dengan Republik Indonesia. Bukan hitam di atas putih yang didapat, melainkan merah darah di atas bumi Aceh yang mewarnai sejarah mereka.

Hanya setelah melalui perjuangan hebat selama 9 tahun kesepakatan kembali dibuat. Rakyat Aceh kembali ke Republik Indonesia dan mendapatkan haknya melaksanakan syariat Islam. 14 Mei 1962 menjadi hari bersejarah seiring Daud Beureu-eh sholat Iedul Adha bersama-sama umat Islam di Banda Aceh.

Sayangnya pergantian kepemimpinan di Republik Indonesia kembali membawa malapetaka. Naiknya Orde Baru membuat Aceh kembali bergolak. Eksploitasi sumber daya alam Aceh tanpa distribusi yang adil antara pemerintah Idonesia dengan Aceh turut menyeret pecahnnya kembali konflik di Aceh. Pemerintah bukan saja tidak memenuhi janji-janjinya untuk melibatkan tokoh-tokoh Aceh dalam pembangunan, tetapi juga rezim orde baru merespon dengan cara yang negatif. (Suadi Zainal: 2016)

Perlawanan kembali muncul di Aceh pada tahun 1976 lewat Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Lewat tekanan militer pada tahun 1976-1969, kekuatan GAM dapat ditekan. Tetapi sejak 1989 GAM menunjukkan tajinya lewat perlawanan bersenjata. Pendekatan militer yang berdarah diterapkan di Aceh. Rezim Orde Baru menetapkan Provinsi Aceh sebagai Daerah Operasi Militer (DOM) terutama di daerah basis GAM seperti Aceh Timur, Utara dan Pidie. (Suadi Zainal: 2016)

Operasi militer ini membawa bencana bagi rakyat Aceh. Korban berjatuhan di kalangan rakyat Aceh. Pembantaian, penculikan, dan pemerkosaan menjadi tapak sejarah yang tak mungkin dilupakan. Meski demikian hal itu tidak memadamkan perlawanan oleh GAM.

Baca halaman selanjutnya: Menurut Hasan Tiro, tokoh...

Halaman Selanjutnya 1 2

Ikuti Topik:

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Baca Juga

Polisi Kontak Senjata dengan KKB di Aceh, 1 Tewas

Indonesia - Kamis, 25/04/2019 15:20