Polri Akui Langgar Undang-undang dalam Aksi 21 Mei di Bawaslu

Foto: Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Pol. Mohammad Iqbal berbicara dalam konferensi pers aksi 21-22 Mei di Kantor Kemenko Polhukam, Selasa (11-06-2019)

KIBLAT.NET, Jakarta – Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Pol. Mohammad Iqbal mengatakan bahwa pada saat aksi 21-22 Mei polisi telah melanggar undang-undang, yaitu UU Nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, terkait toleransi waktu aksi yang melewati batas yang ditentukan.

Iqbal mengatakan pada tanggal 21 Mei sekitar pukul 15.00-18.00 WIB ribuan massa menyampaikan pendapat di muka umum secara tertib, sesuai aturan, dan damai. Aksi yang berlangsung saat itu sesuai dengan undang-undang yang mengatur tentang penyampaian pendapat di muka umum, yaitu Undang-undang nomor 9 ayat 9 tahun 1998.

“Pada pukul 18.00 korlap berkoordinasi dengan Kapolres Jakarta Pusat selaku kepala PAM objek untuk minta toleransi waktu,” kata Iqbal dalam konferensi pers di Menkopolhukam, Selasa (11/06/2019).

Iqbal menjelaskan sesuai dengan undang-undang tersebut sebenarnya tidak boleh lagi menyampaikan pendapat di depan umum dan harus selesai pada pukul 18.00. Ia mengaku karena momentum pada saat itu adalah bulan suci Ramadhan, Polri melihat aspek sosiologis dan aspek agama sehingga aksi tersebut dapat diperpanjang hingga tarawih.

Dalam aksi damai tolak kecurangan Pemilu di depan Bawaslu pada 21 Mei 2019 lalu, peserta aksi menggelar shalat Maghrib dan Isya berjamaah dilanjutkan shalat tarawih. Hingga tarawih usai, aksi tersebut berlangsung tertib dan peserta kemudian membubarkan diri setelah diperintahkan korlap. Sekitar tengah malam, barulah terjadi bentrokan antara massa tak dikenal dengan polisi.

BACA JUGA  ICW: PK Kerap Jadi Jalan Pintas Narapidana Korupsi Bebas

“Tidak ada masalah, Kapolres Metro Jakarta Pusat masih bisa mengelola menjaga kondisi keamanan kerjasama dengan korlap hingga meminta toleransi petugas, diskresi untuk kepentingan keamanan apalagi momentumnya bulan Ramadhan, walaupun kita melanggar undang-undang,” ujar Iqbal.

Dia memaparkan tindakan yang dimaksud melanggar undang-undang karena dengan diperpanjangnya aksi tersebut dapat merugikan hak-hak orang lain secara paksa. “Bayangkan banyak orang yang rugi disitu macet, setidaknya ada kemacetan,” ujarnya.

Reporter: Fanny Alif
Editor: Imam S.

Ikuti Topik:

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Baca Juga

Saat Tangis Rakyat Dibayangi Humanis Aparat

Opini - Sabtu, 01/06/2019 01:29