Pengungsi dan Tatanan Dunia Masa Kini

Foto: Seorang pengungsi Suriah terjebak di antara perbatasan Yordania dan Suriah. Dia menangis dengan menggendong anaknya saat menunggu untuk menyeberang ke Yordania. (Reuters)

KIBLAT.NET – Dalam tatanan dunia masa kini, bentuk negara bangsa atau nation state telah dianggap sebagai tatanan dunia yang final. Penduduk dunia kini harus mengidentifikasi dirinya berdasarkan batas-batas wilayah imajiner “warisan” kolonialisme, simbol-simbol, hari-hari, lagu-lagu, bahasa nasional, dan yang pastinya adalah bendera kebangsaan. Mayoritas penduduk dunia seolah telah kehilangan daya imajinasinya untuk sekedar membayangkan wujudnya sebentuk tatanan alternatif. Bagi mereka yang masih punya imajinasi tersebut, “harus” terkucil dari pergaulan global, dan biasanya tidak jauh-jauh dari pelabelan teroris, ekstrimis, dan is is lainnya.

Di tengah realitas tersebut. Setiap hari, ada jutaan manusia meninggalkan rumah mereka. Mereka bermigrasi atau menyebar ke seluruh penjuru dunia demi sebuah masa depan yang lebih baik untuk mereka dan keluarga mereka. Terkadang mereka harus membahayakan diri mereka dalam perjalanan yang sangat beresiko.

Motivasi mereka sangat beragam dan kompleks. Namun sebagian di antara mereka ada yang berstatus sebagai pengungsi. Berbeda dengan imigran pada umumnya, pegungsi atau refugee adalah mereka yang terpaksa meninggalkan rumahnya karena melarikan diri dari konflik, kekacauan, serta tindak persekusi yang mengintai mereka.

Pengungsi sejatinya dilindungi oleh hukum Internasional. Mereka tidak boleh dikirim balik ke negara asalnya karena nyawa dan kebebasan mereka sedang terancam. UNHCR merilis, ada sekitar 25 juta lebih pengungsi di dunia, lebih dari setengahnya adalah anak-anak.

Namun pengungsi ternyata menjadi satu dari permasalahan yang tampaknya tak bisa diselesaikan dalam tatanan dunia hari ini. Bahkan sejak awal tatanan tersebut bermula, filsuf Jerman Hannah Arendt dalam sebuah tulisannya yang berjudul yang berjudul The Decline of the Nation-State and the End of the Rights of Man menyatakan bahwa upaya memilah masyarakat ke dalam kategori negara-bangsa telah memicu apa yang ia sebut sebagai “persoalan minoritas” di Eropa.

BACA JUGA  Pulangkan Warganya di Suriah, Malaysia Gandeng Intelijen Asing

Arendt menekankan bahwa masalah minoritas telah bertransformasi menjadi lebih buruk pasca Perang Dunia I, ketika revolusi dan peperangan menyebabkan jutaan orang tercerabut dari rumah dan kampung halaman mereka sendiri. Dia mengakui bahwa terjadi perbedaan nasib yang mencolok bagi para pengungsi pada dua era; era perang agama dan era perang negara. “Tidak seperti pendahulu mereka saat era perang-perang agama, pengungsi (saat ini) tidak diterima dimanapun dan tidak dapat berasimiliasi dimanapun,” tulis Arendt.

Meski 147 negara telah ambil bagian dalam Konvensi Pengungsi 1951, namun tetap saja pengungsi masih menjadi masalah bagi tatanan dunia masa kini. Para pemimpin negara hari ini terkesan memandang para pengungsi yang masuk ke negaranya sebagai beban tambahan alih-alih memandang mereka sebagai manusia seutuhnya. Sehingga yang mereka pikirkan ketika ada pengungsi yang datang adalah bagaimana memulangkan mereka kembali.

Sementara di sisi lain, bagi para pengungsi, pulang ke negeri asal mereka bisa saja mengakhiri hidup mereka. Kalaupun hidup mereka tidak berakhir, masih ada masalah kemudian, yaitu mereka tidak dapat kembali ke negeri asalnya karena negara dalam artian pihak yang memenangkan perang tidak lagi memberi mereka kewarganegaraan. Penolakan ini secara efektif menyebabkan para pengungsi tidak bernegara, dan realitas ini tentu mengungkapkan kebenaran sesungguhnya soal hak-hak asasi manusia yang tak mampu dipenuhi oleh tatanan negara bangsa.

BACA JUGA  Saat Kampus Terpenjara Isu Radikalisme

Karena pada kenyataannya, hak-hak seorang manusia ternyata lebih tepat dipahami sebagai hak bangsa, karena penegakan hak-hak manusia pada akhirnya sangat bergantung pada sejauh mana negara bersedia menjaminnya dalam lingkup nasional. Perserikatan Bangsa-Bangsa, organisasi internasional yang secara normatif menjamin hak-hak tersebut, terbukti tidak berdaya karena mereka dibatasi oleh kerangka hukum dari sistem internasional yang berbasiskan kedaulatan negara.

Pada akhirnya, mereka yang tidak memiliki negara terlempar dalam ketidakpastian hukum, keberadaan mereka tidak diakui, dan tentu saja hak-hak mereka tidak terlindungi. Hal yang paling tragis adalah ketika mereka menjadi putus asa dan merasa lebih baik bagi mereka dicap sebagai kriminal ketimbang menerima statusnya secara de facto sebagai orang terusir. Karena bagaimanapun, meski hidupnya dibatasi jeruji tahanan, para kriminal nyatanya malah diakui keberadannya dan hak- hak mereka secara normatif masih dihormati.

Dan sekali lagi, pada tatanan dunia masa kini, ada jutaan manusia harus mengalami nasib seperti itu setiap harinya. Tulisan ini tentu bukan dimaksudkan untuk menyalah-nyalahkan tatanan yang ada, terlepas dari sikap masing-masing kita terhadap tatanan yang sedang berjalan, alangkah baiknya kita memandang realitas pengungsi sebagai pekerjaan rumah bersama. Karena kebangsaan “hanyalah” selembar kertas, terkadang perlu sejenak diabaikan, ketika kita berbicara tentang kemanusiaan.

Penulis: Rusydan Abdul Hadi

 

Ikuti Topik:

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Baca Juga