HUT 73 Bhayangkara, Polri Diminta Tegakkan Hukum Tanpa Diskriminasi

Foto: Pakar Hukum Pidana, Suparji Ahmad

KIBLAT.NET, Jakarta – Kepolisian Republik Indonesia menggelar upacara HUT ke 73 Bhayangkara di Monas, Jakarta Pusat. Dalam hal ini, Pakar Hukum Pidana Universitas Al-Azhar, Suparji Ahmad menegaskan bahwa di usia yang ke 73, Polri harus melaksanakan tugas sesuai undang-undang.

Selain itu, ia juga menegaskan bahwa semboyan Promoter (Profesional, Modern Dan Terpercaya) harus benar-benar diterapkan.

“Polri harus melaksakan tugas dan kewenangan sesuai kontitusi dan peraturan perundang-undangan selurus-lurusnya. Selain itu, laksanakan semboyan Promoter secara otentik,” katanya saat dihubungi Kiblat.net pada Rabu (10/07/2019).

“Polri juga perlu menempatkan diri sebagai alat negara bukan alat kekuasaan atau alat politik. Mereka juga wajib lindungi masyarakat tanpa diskriminasi,” sambungnya.

Menurutnya, saat ini memang publik merasa ada diskriminasi dalam penegakan hukum. Maka, sikap publik yang semacam ini seharusnya menjadi pemicu untuk bertindak lebih profesional.

“Skeptisme publik akan independensinya hendaknya menjadi pemicu untuk lebih profesional dan netral dalam menyelesaikan masalah hukum,” tuturnya.

Terakhir, Suparji menyebutkan bahwa Polisi sebaiknya mengedepankan langkah persuasif dalam menyelesaikan masalah. Sebab, sanksi pidana merupakan sebuah upaya terakhir.

Reporter: Taufiq Ishaq
Editor: Izhar Zulfikar

Ikuti Topik:

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Baca Juga

Fahri Hamzah: Rakyat Jangan Ditakuti dengan UU ITE

Indonesia - Rabu, 19/06/2019 16:17

Peninjauan Kembali Adalah Hak Setiap Terpidana

Indonesia - Senin, 03/06/2019 19:31