Draft Perpres Pelibatan TNI Tangani Terorisme Bolehkan Pendaan dari Luar APBN

Foto: Komisioner Komnas HAM, Choirul Anam

KIBLAT.NET, Jakarta – Komisioner Komnas HAM, Choirul Anam, mengkritisi draft Perpres tugas TNI dalam menangani terorisme. Kritikan itu lebih tajam pada pasal bahwa pendanaan bisa berasal dari luar APBN. Menurut Anam, hal itu dilarang.

“Di Perpres ini dibuka pendanaan dibuka di luar APBN. Nggak boleh itu. Gimana coba, alat pertahanan kita tidak didanai APBN,” katanya dalam konferensi pers di kantor Komnas HAM, Jakarta pada Kamis (08/08/2019).

Padahal, kata dia, APBN digunakan untuk mengukur kekuatan dan efisiensi juga. Ia khawatir, justru tidak ada transparansi jika tindakan itu dilakukan.

“Jangan sampai didanai pihak lain, nanti seperti Meksiko. Anti teror mereka didanai oleh kartel narkoba, karena menurut mereka perang melawan teror adalah perang melawan narkoba,” paparnya.

Kalau diatur sumber lain untuk mendanai, kata dia, jelas bisa mempengaruhi profesional TNI. “Jangan sampai kesannya gede, tapi compang camping,” ujarnya.

Maka, ia menegaskan bahwa presiden jangan sampai menandatangani Perpres tersebut. Anam menekankan dalam draft yang ada masih banyak permasalahan.

“Hampir semua pasal ini bermasalah,” tegasnya.

Reporter: Taufiq Ishaq
Editor: Hunef Ibrahim


Jika tulisan ini bermanfaat bagi Anda dan banyak orang, dukung kami membantu terus menginformasikan berita dan tulisan terbaik untuk Anda. Kiblat.net adalah media Islam independen non-partisan yang dikelola mandiri. Anda dapat memberikan donasi terbaik supaya kami dapat terus bekerja di bidang dakwah media.

Donasi Sekarang

Ikuti Topik:

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Baca Juga