Saat Kampus Terpenjara Isu Radikalisme

Foto: Radikalisme (ilustrasi)

KIBLAT.NET – Isu radikalisme tak henti-hentinya digunakan untuk menyerang pihak yang dianggap tidak sependapat. Ia menjadi senjata ampuh untuk melumpuhkan orang yang dianggap musuh. Bahkan, lingkungan kampus tak luput dari penggunaan isu radikalisme yang cenderung serampangan.

Kampus IAIN Kendari menjadi sorotan pasca dikeluarkannya salah satu mahasiswanya yaitu Hikma Sanggala. Mahasiswa tersebut menerima dua surat sekaligus yaitu surat dari Dewan Kehormatan Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa nomor : 003/DK/VIII/2019 tentang Usulan Penjatuhan Terhadap Pelanggaran Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa IAIN Kendari. Dan surat Keputusan Rektor IAIN Kendari Nomor 0653 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Sebagai Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Kendari.

Menurut pengacara Hikma dari LBH Pelita Umat, Hikma dikeluarkan dari kampus karena dianggap berafiliasi dengan aliran sesat dan paham radikalisme. Sementara itu, pihak kampus menuding bahwa Hikma menyebarkan paham yang bertentangan dengan Pancasila. Meskipun tidak diperinci paham seperti apa yang disebarkan oleh Hikma. Hikma sendiri merupakan mahasiswa yang aktif dalam menolak pelarangan cadar, UU Ormas dan Kebangkitan PKI.

Sebenarnya menjadi ambigu ketika kampus yang notabene adalah tempat untuk berdialog, justru terpenjara dengan isu radikalisme. Bertukar argumen seharusnya menjadi budaya bagi civitas akademika. Kebebasan berbicara dan berpendapat dipangkas dengan tudingan-tudingan tidak jelas. Padahal, kebebasan berpendapat merupakan ciri dan watak dari kampus.

BACA JUGA  Slogan NKRI Harga Mati (Masih) Menjadi Alat Gebuk

Perlu juga dijelaskan oleh pihak kampus apa paham radikal yang disebarkan oleh Hikma. Jika paham Kominisme yang memang sudah dilarang oleh negara, pemberhentian tidak hormat memang pantas dilakukan. Tapi jika misalnya Hikma dikeluarkan karena banyak bicara tentang khilafah, pemberhentian ini dipertanyakan. Atas dasar apa hal itu dilakukan? Apakah berbicara khilafah adalah pelanggaran hukum? Jika demikian, produk hukum seperti apa yang mengatur hal itu?

Penggunaan isu radikalisme secara serampangan sebenarnya karena minimnya pengetahuan tentang radikalisme itu sendiri. Masyarakat terlalu mudah menelan isu radikalisme secara mentah-mentah tanpa mempertimbangkan aspek tekstual dan kontekstual. Main tuding radikal juga tidak bisa dilepaskan dari sikap para elit negara yang terlalu mudah menggunakan kata tersebut untuk justifikasi.

Akibatnya, alih-alih menjadi waspada, masyarakat menjadi saling curiga. Orang bercadar dianggap radikal, bahkan di beberapa kampus melarang cadar dengan 1001 alasan yang tidak masuk akal. Isu ini tak pernah berhenti jika masyarakat tidak memiliki budaya literasi yang tinggi. Mudah terpengaruh, terprovokasi dan memvonis orang lain.

Jika kampus juga turut demikian, maka pendidikan kita sebenarnya sudah mati. Sumber Daya Manusia (SDM) yang sebenarnya mampu berkembang di kampus pun akhirnya malah mengalami degradasi intelektual. Semua argumen ditolak dan pintu dialog ditutup karena tudingan radikalisme. Universitas yang digadang mampu melahirkan generasi emas malah takluk dengan vonis tak jelas.

BACA JUGA  Hikma Sanggala Akan Rapat Dengar Pendapat Bersama DPRD Kendari

Penulis: Taufiq Ishaq

Ikuti Topik:

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Baca Juga