Hukum Perang Islam Ternyata Tak Menyelisihi Hukum Perang Internasional

Foto: Penasihat hukum Komite Palang Merah Internasional, Dr. Ahmed Al-Dawody. (Qoid/kiblat)

KIBLAT.NET, Jakarta – Penasihat hukum Komite Palang Merah Internasional, Dr. Ahmed Al-Dawody mengungkap adanya kesesuaian antara International Humanitarian Law (Hukum Perang Internasional) atau IHL dengan hukum perang dalam Islam.

Al-Dawoody menjelaskan, secara definisi IHL adalah seperangkat aturan yang dengan alasan kemanusiaan, bertujuan untuk membatasi efek konflik bersenjata. IHL juga melindungi orang-orang yang tidak atau tidak lagi berpartisipasi dalam permusuhan atau konflik dan membatasi cara dan metode dalam berperang.

Dari definisi itu, ia menyimpulkan bahwa IHL mengakomodir hal yang sama seperti hukum perang dalam Islam. Padahal kedua hukum tersebut tidak terbentuk di tempat dan waktu yang sama. Hukum Islam berasal dari Al-Quran dan Sunnah, sedangkan IHL disusun oleh negara-negara Barat secara bertahap dari abad ke 19 hingga abad ke 20.

“Sama seperti smartphone kalian, mereknya berbeda, sistem operasinya berbeda, tetapi fungsinya sama,” katanya saat mengisi Studium General bertajuk “Hubungan Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Islam dalam Konflik Bersenjata” di FISIP UIN Syarif Hidayatullah pada Selasa (10/09/2019).

Ia kemudian menyebut beberapa poin yang sama-sama dimiliki oleh hukum Islam dan IHL. Dalam penjelasannya, Al-Dawoody menyebutkan tiga hal yang menjadi focus utama dalam IHL. Yang pertama, adalah pengkategorian yang membedakan antara warga sipil dan kombatan dan antara bangunan sipil dan objek militer. Yang kedua adalah pertimbangan manfaat, dalam sebuah operasi militer manfaat yang diterima militer harus lebih besar atau minimal sepadan dengan kerugian warga sipil, baik itu korban maupun kerusakan properti.

BACA JUGA  DPR Belum Setujui Usulan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Sedangkan yang terakhir adalah prinsip kehati-hatian yang terbagi menjadi tiga poin, yaitu memastikan bahwa target serangan adalah objek militer, pembatasan waktu dan lokasi tempur, dan larangan penggunaan metode atau strategi perang yang menyebabkan kerusakan lingkungan jangka panjang yang luas.

Menurutnya, semua itu cocok dengan hukum perang dalam Islam. Dalam Islam sendiri, ada 8 prinsip yang harus ditaati dalam berperang. Yang pertama adalah perlindungan terhadap warga sipil dan non-kombatan.

Al-Dawoody menerangkan bahwa dalam Islam ada lima kategori yang dianggap sebagai warga sipil dan non-kombatan. Yaitu perempuan, anak-anak, orang tua, pemuka agama, dan golongan Al-‘Usafa’ (orang buta, orang yang tidak mampu berperang, orang gila, petani, pedagang dan pengrajin atau pandai besi).

“Meski begitu, jika salah seorang dari lima kategori tersebut memiliki andil dalam perang, maka ia kehilangan imunitasnya dan boleh untuk dibunuh,” tuturnya.

Professor di Geneva Academy Of Humanitarian Law itu menambahkan, dalam prinsip hukum perang dalam Islam, juga mengakomodir pelarangan penggunaan senjata yang menyebabkan kerusakan massal seperti manjanik, racun, dan panah api. Selain itu, Islam juga melarang serangan membabi buta tanpa pandang bulu.

Prinsip-prinsip lain dari hukum perang dalam Islam yaitu larangan perusakan properti, larangan mutilasi, perlakuan baik terhadap tawanan perang, jaminan keamanan kepada warga musuh yang tidak terlibat perang atau apabila musuh menyerah, dan menjaga martabat manusia di medan perang dengan memberikan hak-haknya sebagai manusia seperti penguburan yang layak bagi yang mati.

BACA JUGA  Khutbah Jumat: Dahsyatnya Dosa Zina di dalam Islam

Al-Dawoody menekankan bahwa kedua hukum tersebut mempunyai tujuan yang sama untuk membatasi dampak peperangan dan sama-sama mengandung nilai-nilai kemanusiaan.

“Inilah pentingnya belajar, agar tidak ada kesalahpahaman. Karena kesalahpahaman ini berpotensi menghilangkan nyawa tak berdosa,” ujarnya.

Reporter: Qoidul Mujahidin
Editor: Rusydan Abdul Hadi

Ikuti Topik:

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Baca Juga