BJ Habibie dan Kontribusi ICMI di Masa Orde Baru

Foto: BJ Habibie

Oleh: Beggy Rizkiansyah, kolumnis Kiblatnet

KIBLAT.NET – Kabar wafatnya B.J. Habibie segera menyelimuti Indonesia. Perbincangan kisah hidupnya, kesan dan penghargaan masyarakat akan kontribusi Habibie begitu meluas. Dari kisah pribadinya bersama sang istri hingga keenceran otaknya dalam membuat pesawat terbang. Namun jarang yang membahas kiprahnya dalam  memberdayakan umat Islam.

Habibie adalah salah satu figur cemerlang dalam sejarah Indonesia. Putra dari Alwi Abdul Jalil Habibie ini meroket namanya bukan hanya karena kecerdasannya tetapi juga karir politiknya di Indonesia. Dari sisi politik, banyak yang memuji figurnya sebagai pengawal transisi demokrasi di Indonesia pasca rezim Soeharto. Benar ia adalah anak didik Soeharto dalam politik. Tetapi figurnya sebagai tokoh politik banyak mengalami masa-masa krusial yang sebenarnya cukup berbeda dengan Soeharto.

Bagi umat Islam, Habibie adalah figur menonjol. Selain cerdas, ia dikenal sebagai sosok yang taat beragama. Sejak kecil, bersama kakak dan teman-temannya, mereka mengaji kepada guru ngaji bernama Hasan Alamudi di Pare-Pare, Sulawesi Selatan. (A. Makmur Makka dan Dhurorudin Mashad: 1997) Hidupnya selama berpuluh tahun di Jerman tak menggoyahkan keimanannya.

Di masa rezim Orde Baru, bagi seorang pejabat tinggi, jangankan menampakkan politik Islam, menampakkan kesalehan pun terkadang menjadi persoalan. Rezim Orde Baru pernah begitu antagonistik dan represif terhadap aspirasi politik umat Islam. Kedekatan Soeharto dengan think-thank CSIS dan  tokoh Militer Benny Moerdani membuat Soeharto dilingkari pihak-pihak yang amat antagonistik terhadap kemunculan politik umat Islam.

Militer memang menjadi basis sentral pemerintahan rezim Orde Baru. Benny Moerdani adalah nama paling berkuasa di era 1980-an yang menjadi orang kepercayaan Soeharto. Namun keretakan hubungan Soeharto dengan Benny Moerdani serta para Jenderal militer yang semakin sulit dikendalikan, membuat Soeharto perlahan menoleh pada kekuatan lain untuk menopang kekuasaannya. Soeharto misalnya mulai menempatkan sosok sipil untuk memimpin Golkar, mesin politik rezim Orde Baru.

Di lain sisi, pertumbuhan kelas menengah Muslim di Indonesia begitu pesat sehingga tak lagi bisa disingkirkan sebagai satu kekuatan sosial baru di tanah air. Pasca 1965-an lahirlah kelas-kelas baru dalam masyarakat muslim di Indonesia. Mereka adalah orang-orang yang pada tahun 1970-an menempuh studi dengan berkuliah di perguruan tinggi negeri seperti Institut Teknologi Bandung (ITB) atau Universitas Gajah Mada (UGM) dan mulai berkenalan dengan Lembaga dakwah kampus. (Robert Hefner : 1995)

Di ITB misalnya, Masjid Salman menjadi epistentrum dakwah kampus di Bandung yang dipimpin oileh aktivis – cendikiawan muslim, Imauddin Abdulrahim. Murid binaan Moh. Natsir ini kelak memainkan peran penting dalam jejaring intelektual Muslim di Indonesia.

BJ Habibie dalam acara halal bihalal UI Depok

BJ Habibie dalam acara halal bihalal UI Depok

Ketika pemerintah Orde Baru memberi tempat bagi kelas menengah baru ini, kelas ini diharapkan memiliki kesetiaan terhadap kebijakan-kebijakan Orde Baru. Hanya saja di antara mereka terdapat orang-orang yang membawa ideologi Islam dan memandang rendah nila-nilai elit birokrasi. (Robert Hefner : 1995)

Menurut sejarawan Kuntowijoyo, mereka inilah orang-orang ‘neo-santri’ yang perlahan melemahkan kultur elit birokrasi dari dalam. (Robert Hefner : 1995) Mereka pula yang merasakan betapa antagonistiknya rezim Soeharto, yang begitu curiga terhadap umat Islam, bahkan hanya sekedar untuk mengadakan pengajian.

Mereka, kelas menengah terdidik berdiri seperti ‘berdiri di luar pagar’ pada masa Orde Baru. Hal ini yang memicu keprihatinan sejumlah intelektual muslim seperti Imaduddin Abdulrahim, Dawam Rahardjo hingga Nurcholis Madjid. Angin perubahan kemudian berhembus mengubah jalannya kehidupan social-politik di Indonesia.

Siapa sangka angin tersebut berhembus dari awalnya gagasan sejumlah mahasiswa aktivis kerohanian Islam di Masjid Raden Fatah Universitas Brawijaya. Sejumlah mahasiswa ini hendak mengadakan simposuim cendikiawan Muslim. Niat mereka bukan saja didukung pihak kampus tetapi sejumlah cendikiawan muslim yang mereka temui, mulai dari Dawam Rahardjo hingga Imadudin Abdulrahim. (A. Makmur Makka dan Dhurorudin Mashad: 1997)

BACA JUGA  Lockdown, Simalakama bagi Jokowi

Bagai bola salju yang menggelinding, gagasan ini malah berkembang menjadi gagasan untuk membentuk ikatan cendikiawan Muslim. Setelah berproses nama B.J. Habibie pun digadang-gadang untuk menjadi ketuanya.

Habibie awalnya menolak memimpin simposium dan wadah baru tersebut. Ia mengatakan, “Bagaimana saya melakukannya? Saya seorang Insinyur dan seorang pembuat kapal terbang, bukan pakar Islam.” Hanya setelah  diberi masukan oleh mantan Menteri Agama, Alamsyah Ratuprawiranegara, ia mau menerima para mahasiswa tersebut. (A. Makmur Makka dan Dhurorudin Mashad: 1997 dan Robert Hefner : 1995

Pertemuan bersejarah itu kemudian terjadi. Para mahasiswa bertemu dengan B.J. Habibie pertama kali pada 3 Agustus 1990 di Mushola BPP Teknologi selepas Habibie sholat Jum’at. Ia tak serta merta menolak permintaan para mahasiswa. Ia meminta dibuat petisi dukungan baginnya dari para intelektual dan tokoh Islam. Selain itu ia akan mendiskusikannya pada Soeharto terlebih dahulu. (A. Makmur Makka dan Dhurorudin Mashad: 1997)

Petisi bergulir dan menuai banyak dukungan. Dan lebih positif lagi jawaban Presiden Soeharto. Terhadap gagasan tersebut, Soeharto mengatakan,”Itu bagus, kau bisa melakukannya.” Jawaban tadi adalah sepenggal lampu hijau terbentuknya Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) pada Desember 1990 di Malang yang kemudian dipimpin B.J. Habibie.

ICMI kemudian melaju menjadi organisasi Muslim yang sangat berpengaruh Tak sedikit yang menyebut ICMI melakukan Islamisasi di lembaga-lembaga pemerintah dan non-pemerintah. ICMI memang begitu berpengaruh dalam meluaskan gagasan Islam sebagai landasan hidup. ICMI misalnya mendukung lahirnya Bank Syariah pertama di Indonesia, yaitu Bank Muamalat.

Zainul Bahar Noor (2019), Dirut pertama Bank Muamalat menyebutkan bahwa Habibie bukan saja mendukung tetapi mencoba meyakinkan Soeharto agar menyetujui lahirnya Bank Muamalat. Habibie kemudian mengenangnya, “Beliau (Soeharto-pen) tidak saja menyambut baik, bahkan menyatakan kesediaan untuk duduk sebagai pemrakrasa utama pendirian Bank Islam pertama di Indonesia ini. Lebih dari itu, Presiden mengambil keputusan yang bagi saja cukup mengejutkan agar MUI menggunakan Istana Bogor untuk melaksanakan silaturahim dengan beliau di aghniya Muslim dan masyakarat Jawa Barat dalam upaya menarik mereka menjadi Investor bagi memperbesar modal setor Bank Muamalat.”

Di bidang media, ICMI membidani lahirnya surat Kabar Republika. Tangan dingin Habibie tentu tak bisa dilepaskan dari Republika. Lewat Yayasan Abdi Bangsa yang diketuai Habibie, koran ini menuai modal awal yang unik: dibiayai umat lewat 2,9 juta lembar saham (11,6 milyar). Selembar saham seharga 4 ribu rupiah itu pun dibeli Soeharto. Kiprah lain ICMI membidani lahirnya think thank CIDES dan menerbitkan jurnal Afkar. (A. Makmur Makka dan Dhurorudin Mashad: 1997)

Sederet kiprah ICMI bukan saja disambut tetapi juga dicibir. ICMI dituding sebagai alat politik Soeharto dan Habibie untuk menuai dukungan umat Islam. Atau kendaraan politik Habibie. ICMI juga dituding mengusung sektarianisme oleh Gus Dur. Namun tudingan-tudingan ini dijawab dengan lugas oleh para tokoh pendiri ICMI. (A. Makmur Makka dan Dhurorudin Mashad: 1997)

Imaduddin Abdulrahim mengatakan, “Kini, yang terjadi bukan hanya sebuah upaya presiden untuk mengamankan dukungan Muslim sehingga bisa meredam pesaing-pesaingnya di militer. Tentu saja, terdapat ukuran-ukuran politik seperti itu, namun saya tidak terlalu sinis. Saya kira Presiden Soeharto mempunyai mata, ia melihat apa yang terjadi, dan ia menyadari bahwa 90 persen rakyatnya adalah Muslim dan mereka harus diberi peran dalam kehidupan nasional. Ini sebuah awalan yang murni. Untuk pertama kali dalam 27 tahun kami diajak dalam kehidupan politik negeri ini, dan kami harus mengambil keuntungan darinya. Kenyataan ini mungkin tak memuaskan harapan semua orang, namun merupakan kesempatan yang nyata.”  (Robert Hefner : 1995)

BACA JUGA  Heal the World, Make it Better Place

Budayawan Emha Ainun Najib misalnya, mengatakan, “Titik yang saya pandang hanyalah kemungkinan pembuktian bahwa ia produktif bagi keadilan social dan kesejahteraan rakyat. Habibie berjanji langsung melalui mulutnya untuk itu pada suatu kasus yang saya ajukan, meskipun akhirnya ‘mengalah untuk sesuatu yang lebih besar.,’ sehingga saya merasa malu kepada kelompok rakyat dan mundur dari ICMI untuk mengongkosi dan mempertanggungjawabkan rasa malu itu.” (Robert Hefner : 1995)

Kasus yang dimaksud Emha adalah pembangunan Waduk Kedung Ombo yang menyengsarakan rakyat lokasi tersebut. Tetapi ICMI pada kasus itu tak mampu berbuat banyak melawan Soeharto. Habibie memilih tidak berkonfrontasi dengan Soeharto. Namun di kasus lain, ICMI berani mengungkap isu-isu sensitif seperti misalnya soal Hak asasi Manusia (HAM). A. Makmur Makka dan Dhurorudin Mashad: 1997)

Logo ICMI.

Lewat CIDES, ICMI mensponsori seminar sehari tentang HAM pada tahun 1992 dengan mengundang narasumber dari luar ICMI seperti Todung Mulya Lubis. Bahkan pada bulan Februari 1993, edisi perdana Afkar memuat 6 makalah dari seminar tersebut. Isu HAM tentu sangat rawan dibicarakan pada masa itu, Habibie sendiri merasa cemas. Namun ia mengatakan Afkar harus independent, sehingga edisi tersebut tetap diterbitkan. A. Makmur Makka dan Dhurorudin Mashad: 1997)

Habibie sendiri menyadari tudingan Soeharto memanfaatkan dirinya dan ICMI. Namun Habibie menyanggah seraya menjawab; “Apakah saya ini hanya merupakan suatu wahana atau saya ini hanya bisa ditunggangi saja dan tidak memiliki pendirian dan kepribadian yang konsisten? Yang benar saja, dong. Saya pun seperti saudara-saudara, mempunyai prinsip-prinsip dasar dan mempunyai harga diri.” A. Makmur Makka dan Dhurorudin Mashad: 1997)

Habibie di lain sisi memang tidak ragu untuk menunjukkan pandangan-pandangannya tentang Islam. Ketika ditanya Majalah Forum Keadilan pada tahun 1994 tentang dirinya, ia menjawab,

“Kalau saya ditanya, Habibie siapa, insinyur, muslim, ataukah Indonesia, saya jawab bahwa Habibie adalah Muslim. Mengapa? Karena kalau saya mati, saya tidak lagi berwarganegara. Kalau saya sampai ke akhirat, yang ditanya bukan kewarganegaraan saya atau kedudukan saya. Karena itu saya jawab, saya muslim. Itu bukan emosional, melainkan rasional. Saya percaya, pada hari akhir, saya tidak akan ditanya soal paspor. Jadi, kalau saya jawab demikian, jangan lalu bilang Habibie tidak nasionalis. No…” (Adian Husaini: 1995)

Pandangan-pandangan Habibie tentang Islam memang kerap mengejutkan beberapa pihak. Namun ia berani berargumen tentang pendapatnya. Salah satunya adalah soal agama Wakil Presiden. “Apakah mungkin di Roma itu presidennya seorang haji? Tidak mungkin. Tidak mungkin di Jerman itu yang menjadi kepala negara Haji Muhammad Smith. Tidak mungkin. Tetapi tidak berarti di Jerman ada diskriminasi. Saya rasa yang minoritas itu juga tidak mau. Tahu diri dong. Sebab mereka juga menginginkan bangsanya ini stabil,” kata Habibie. (Adian Husaini: 1995)

Terlepas dari pro dan kontra kiprah Habibie di ICMI, satu hal yang pasti: Habibie berperan besar membuka keran kontribusi umat Islam di masa Orde Baru. Soeharto bisa saja memanfaatkan umat Islam lewat ICMI, namun kenyataannya, Habibie lewat ICMI mampu membangun kekuatan umat Islam lewat masyarakat sipil. Lewat pemberdayaan masyarakat sipil ini, umat Islam tak lagi canggung dan dibatasi ekspresinya dan perlahan mampu mengikis islamophobia di kalangan pemerintahan.

 

 

Ikuti Topik:

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Baca Juga