Di Tangan DPR RI 2019-2024, Penyelamatan Lingkungan Hidup Semakin Suram

Foto: WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia)

KIBLAT.NET, Jakarta – WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) menilai, agenda penyelamatan lingkungan hidup akan semakin suram kedepannya terlebih dengan komposisi anggota DPR RI 2019-2024 yang ada saat ini.

ÔÇťAgenda penyelamatan lingkungan hidup semakin suram ke depan, karena anggota DPR 2019-2024 -wajah baru- juga akan berhadapan dengan ‘status quo’, yakni penguasa politik yang sekaligus menjadi penguasa ekonomi dan para oligarki,” ujar Khalisah Khalid, Koordinator Desk Politik Eksekutif Nasional WALHI melalui rilisnya, Kamis (03/10/2019).

Menurut Khalisah, dari 575 orang anggota DPR RI yang dilantik, sebagian besar tidak memahami problem struktural lingkungan hidup dan sumber daya alam. Fakta ini mungkin tidak mengkhawatirkan jika partai politik memiliki visi misi dan agenda penyelamatan lingkungan hidup.

“Sayangnya, 9 partai politik yang saat ini melenggang ke Senayan, nyaris dikatakan tidak memiliki visi misi dan agenda lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam yang berkeadilan bagi rakyat,” ujarnya.

Terlebih lagi, sudah menjadi rahasia umum bahwa hampir separuh legislator yang duduk di parlemen adalah pebisnis. Karenanya, Walhi menilai kekhawatiran publik semakin besar dengan adanya konflik kepentingan dalam proses legislasi ke depan, mengingat sejumlah RUU disiapkan untuk menyokong investasi industri ekstraktive seperti RUU Pertanahan, RUU Minerba, RUU Perkelapasawitan.

“Terlebih, partai politik dominan hari ini bagian dari oligarki yang melanggengkan praktik pelanggaran HAM, penghancuran lingkungan hidup dan ruang hidup rakyat,” tegasnya.

BACA JUGA  PKS Minta Anggaran Kementrian dan Lembaga Difokuskan Atasi Corona

Walhi menyebut bahwa masa transisi ini merupakan masa transisi terburuk, sehingga rakyat bergerak turun ke jalan. Khalisah meminta Anggota DPR 2019-2024 harusnya belajar dari gerakan protes rakyat yang terus membesar, karena rakyat merasa telah dikhianati oleh para wakilnya di Senayan dan muak dengan politik representasi yang mengabaikan suara rakyat.

“Dengan kenyataan partai politik dominan yang ada hari ini absen dalam menyuarakan agenda lingkungan hidup dan rakyat, maka ke depan yang harus diperjuangkan bersama oleh gerakan rakyat adalah bagaimana mendorong lahirnya kekuatan politik alternative yang memiliki agenda lingkungan hidup dan kerakyatan, dengan membenahi sistem politik dan pemilu, diantaranya dengan merevisi UU Pemilu,” tutupnya.

Reporter: M. Jundii
Editor: Izhar Zulfikar

Ikuti Topik:

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Baca Juga